Marahnya Presiden SBY

Presiden-SBY.jpg

Akhir-akhir ini Presiden SBY sering marah-marah. Dalam dua bulan terakhir, dua kali Presiden SBY memperlihatkan kemarahannya ke publik. Pertama, kemarahan SBY terkait pernyataan Menteri-Menterinya saat mengomentari kabut asap di Sumatera. Kedua, kemarahan SBY kepada Menteri-Menterinya terkait kasus kerusuhan di LP Tanjung Gusta dan kenaikan harga daging.

Namun, ini bukan pertama-kalinya Presiden SBY memarahi anak-buahnya terang-terangan. Bagi sebagian orang, kemarahan Presiden SBY itu sangat wajar. Pertama, kemarahan tersebut menunjukkan bahwa Presiden SBY punya empati terhadap persoalan rakyat. Kedua, para pembantu SBY, yakni Menteri-Menteri Kabinet, memang seringkali kurang tanggap merespon berbagai persoalan. Dalam kasus LP Tanjung Gusta, misalnya, Presiden SBY mengetahui kejadian pertama sekali dari liputan media dan jejaring sosial. Ketiga, kemarahan itu merupakan “cambuk” agar Menteri-Menteri bisa bekerja lebih keras, cepat, dan responsif.

Tetapi persoalannya tidak sesederhana itu. Selama ini, setiap kemarahan SBY itu selalu mendapat publikasi luas. Tak jarang itu dimuntahkan melalui Konferensi Pers. Ini jelas sebuah persoalan. Pertanyaanya: pantaskah disharmoni di dalam tubuh pemerintahan diledakkan di ruang publik? Selain itu, bukankah ada mekanisme, misalnya Rapat Kabinet, untuk mengatasi persoalan itu. Di sinilah berbagai kejanggalan terkait kebiasaan “marah-marahnya” Presiden SBY itu muncul.

Pertama, ada kesan SBY hendak ‘cuci tangan’ dari persoalan bangsa yang terjadi. Padahal, hampir semua persoalan bangsa tersebut tidak lepas dari cakupan kebijakan ekonomi-politik rezim SBY sendiri. Seharusnya, sebagai Kepala pemerintahan, Presiden SBY yang paling bertanggung-jawab.

Ambil contoh kasus kabut asap di Sumatera. SBY harus mengakui, salah satu penyebab ulah perusahaan yang ingin membersihkan lahan dengan biaya murah, yakni membakar hutan. Sebagian besar titik api ditemukan berada di atas lahan konsesi perusahaan. Dengan demikian, kebakaran hutan itu tidak terlepas dari kebijakan tata-kelola hutan ala rezim SBY yang sangat beriorientasi bisnis.

Begitu pula dengan kasus kenaikan harga pangan. Semua pemicunya tidak lepas dari salah rezim SBY sendiri, yakni, 1) menaikkan harga BBM; 2) menyerahkan harga pangan ke mekanisme pasar; 3) meliberalkan impor pangan; 4) gagal mengembangkan pertanian atau produksi pangan di dalam negeri; 5) menyerahkan mata-rantai distribusi bahan pangan kepada segelintir pelaku usaha/korporasi.

Kedua, marah-marah di depan publik tidak menyelesaikan persoalan. Yang ditunggu rakyat adalah tindakan konkret. Alhasil, ada kesan SBY menggunakan adegan “marah-marah” ini sebagai alat untuk mengesankan dirinya peduli dengan berbagai persoalan rakyat.

SBY seharusnya sadar bahwa dirinya adalah Presiden. Di tangannya terdapat banyak sekali kekuasaan. Tanpa harus mengeluh, apalagi marah-marah tidak jelas, SBY seharusnya menggunakan kekuasaannya itu untuk menyelesaikan masalah. Ia dapat mengerahkan menteri-menterinya agar bekerja secara efektif. Jika memang menteri-menteri itu tidak bisa bekerja sesuai keinginan SBY, maka solusinya bisa: reshuffle kabinet.

Ketiga, hal itu membuktikan bahwa pemerintahan SBY tidak berjalan efektif. Memang, sejak awal cara penyusunan kabinet ala SBY tidak efektif. Satu, penempatan orang di jabatan Menteri tidak berdasarkan kapasitas dan keahlian di bidangnya. Sebagian besar merupakan hasil tawar-menawar dengan partai koalisi. Dua, partai-partai menempatkan orang-orangnya di jabatan kementerian dengan target-target sempit-pragmatis, seperti merebut proyek-proyek kementerian, pundi-pundi, dan lain-lain. Kasus dugaan suap impor daging sapi menguatkan hal itu: bagaimana PKS berusaha menggunakan posisi kadernya yang menjabat Menteri Pertanian untuk bisnis impor daging sapi.

Tak heran, banyak Menteri tidak punya kapasitas dan tidak menguasai persoalan. Ketika muncul masalah, komenter Menteri sering “enggak nyambung”. Akibatnya, mereka menjadi sasaran hujatan publik. Karena itu, untuk menopang kinerja Menteri, Negara harus menggelontorkan anggaran lagi untuk mempekerjakan Wakil Menteri. Itupun belum berjalan maksimal.

Sudah begitu, kinerja Menteri-Menteri itu sangat lamban dan lebih banyak tebar pesona. Kendati kinerjanya buruk, mereka tidak khawatir dicopot. Maklum, di belakang mereka ada partai koalisi. Presiden SBY pun akan berfikir panjang untuk mencopot Menteri-Menteri itu. Jika main copot sesukanya, koalisi partai pendukungnya bisa bubar.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut