Manuver Tujuh Jenderal Purnawirawan

Rabu, 14 Maret lalu, tujuh Jenderal Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara. Pertemuan itu membicarakan banyak hal. Terutama perkembangan ekonomi dan situasi politik di tanah air.

Ketujuh Jenderal (purn) TNI itu memuji prestasi SBY di bidang ekonomi. Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, salah satu dari tujuh jenderal purnawirawan itu, memuji prestasi pemerintahan SBY mengangkat pertumbuhan ekonomi hingga 6,5%. Ia pun berharap, pelanjut SBY bisa mengkapitalisasi dan mendorong pertumbuhan sebesar 8,9, atau 10% dalam lima sampai 10 tahun ke depan.

Karena itu, para Jenderal (Purn) itu mendukung Presiden SBY menyelesaikan masa tugasnya hingga 2014 mendatang. Untuk itu, ke-tujuh jenderal ini pun bersuara lantang menentang upaya kelompok tertentu yang hendak menggulingkan SBY.

Jenderal (purn) Luhut Panjaitan menganggap rencana penggulingan itu hanya ide segelintir orang. Ia menganggap hal itu sebagai bentuk gerakan inkonstitusional. “Gerakan itu harus dilibas. Gerakan inkonstitusional harus dilibas,” ujarnya. “Gerakan-gerakan itu justru merugikan rakyat Indonesia, dan akan mengganggu pencapaian kesuksesan yang telah berhasil diraih pemerintahan SBY-Boediono,” tambahnya.

Tak hanya itu, para Jenderal juga membicarakan soal Calon Presiden kedepan. Bahkan, seperti dilaporan sejumlah media, para Jenderal meminta Presiden SBY mempersiapkan calon Presiden kedepan. Inilah yang diprotes oleh banyak pihak: atas dasar apa ketujuh Jenderal meminta SBY mempersiapkan Capres kedepan. Mereka bukan representasi rakyat Indonesia. Lagi pula, urusan pencapresan punya mekanisme tersendiri yang sudah diatur Undang-Undang.

Manuver ketujuh Jenderal ini memang sangat janggal. Pertama, pertemuan itu dilakukan di tengah meluasnya kritikan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY. Pembangunan ekonomi telah menciptakan kesenjangan pendapatan yang luar biasa. Harga kebutuhan pokok, termasuk bawang, terus meroket naik di pasaran. Ironisnya, ketujuh Jenderal itu justru melemparkan pujian atas prestasi ekonomi SBY.

Pemerintahan SBY juga dikepung kasus korupsi. Sejumlah kader Partai Demokrat, partainya SBY, terseret kasus korupsi. Anak Presiden SBY, Edhie Baskoro, disebut-sebut menerima uang sebesar 200 ribu dolar AS dalam proyek Hambalang. Tak hanya itu, penelusuran skandal Bank Century juga mulai mengarah ke Wapres Boediono.

Kedua, pernyataan tujuh jenderal terkait isu penggulingan SBY, bahwa mereka akan melibas gerakan inkonsitusional tersebut, terlalu berlebihan dan terkesan anti-demokrasi. Mereka belum memverifikasi benar atau tidaknya isu penggulingan itu. Jangan-jangan itu hanya rumor murahan atau bentuk paranoida SBY saja.

Pernyataan ketujuh jenderal itu juga mewakili paradigma lama, yakni pengabdian membabi-buta kepada penguasa. Menurut kami, dalam alam demokrasi sekarang ini, tentara harus menempatkan dirinya di atas aras konsitusi, yakni UUD 1945. Bukan menjadikan tentara sebagai loyalis buta penguasa tertentu.

Dalam konteks negara demokrasi, mengkritik penyelenggaraan negara yang dianggap melenceng dari mandat rakyat dan konstitusi adalah sah. Bahkan, konstitusi kita memberikan ruang bagi warga negara untuk menyatakan pendapat, termasuk kritik. Artinya, tidak ada yang salah dengan niat kelompok tertentu untuk menggalang aksi besar-besaran mengkritik kebijakan SBY. Toh, rakyat akan menilai, mana yang benar dan mana yang salah.

Yang janggal, ketika ketujuh Jenderal bicara gerakan inkonstitusional, mereka justru lupa untuk mengoreksi penyelenggaraan negara yang jauh melenceng dari semangat konstitusi. Ketua Ba­dan Pengkajian Persa­tuan Pur­nawirawan TNI AD (PPAD), Kiki Syahnakri, pernah mengakui adanya puluhan Undang-Undang (UU) yang terindikasi kuat sebagai pesanan pihak asing. “ Terdapat 72 perundang-undangan yang baru hasil reformasi merupakan pesanan asing. Hal ini berdasarkan kajian BIN pada 2006 lalu,” kata Kiki Syahnakrie seusai perayaan ulang tahun ke-7 PPAD. (Sumber: Media Indonesia)

Ketiga, keinginan ketujuh Jenderal agar Presiden turut mempersiapkan pemimpin pasca 2014 juga terasa sangat janggal. Dalam negara demokratis, urusan menentukan pemimpin, termasuk Presiden, adalah sepenuhnya di tangan rakyat. Jadi, tidak etis ketujuh Jenderal membahas kepemimpinan nasional pasca 2014 bersama Presiden di Istana Negara.

Kalaupun mereka mau bicara Capres, ada mekanisme yang sudah diatur melalui Undang-Undang, yakni UU Nomor 23 tahun 2003 tentang  Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, kalaupun mau memberikan usulan soal Capres, ketujuh Jenderal mestinya mendatangi partai politik sebagai pengusul Capres/Cawapres.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut