Rezim SBY ‘Menjual’ Indonesia

Masih pantaskah Indonesia disebut negara merdeka? Pertanyaan itu terus mengusik kita tatkala hampir semua sektor perekonomian nasional dikuasai oleh modal asing.

Pertanyaan itu makin mengusik manakala kita mendengar pidato Presiden SBY di pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi CEO Forum Kerja Sama Asia Pasifik (APEC) 2013 di Nusa Dua, Bali, Minggu (6/10/2013). Di hadapan sekitar 1.200 CEO se-Asia Pasifik, Presiden SBY menyebut dirinya sebagai Kepala Pemasaran Indonesia Incorporated (Indonesia Inc).

“Dalam kapasitas saya sebagai kepala pemasaran Indonesia Incorporated, saya mengajak Anda semua untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi di Indonesia,” kata Presiden SBY. Bayangkan, kata-kata Presiden itu disampaikan dihadapan ribuan CEO perusahaan besar dunia.

Tak hanya itu, dalam pidatonya Presiden SBY berusaha menyakinkan para calon investor tersebut bahwa Indonesia adalah surga bagi masa depan investasi dan bisnis. Ia mengungkapkan, pemerintah Indonesia sudah menciptakan bisnis yang lebih ramah terhadap investor, yaitu dengan mempersingkat dan mempermudah izin usaha termasuk reformasi besar di lembaga pemerintahan.

SBY juga membeberkan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang notabene pemetaan geo-ekonomi untuk mempermudah investor asing mengeruk sumber daya alam dan semua potensi ekonomi Indonesia. “Ini termasuk sektor pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata hingga telekomunikasi,” kata Presiden SBY.

Bagi kami, dengan menyebut dirinya sebagai ‘Chief Salesperson Indonesia Inc’, SBY justru mempertegas posisi pemerintahannya sekedar sebagai pelayan dan penjamin kepentingan investor asing agar bisa menjalankan aktivitas bisnis atau investasinya dengan aman dan nyaman di Indonesia. Ihwal mengenai “rezim SBY sebagai pelayan asing” sudah cukup lama dikumandangkan oleh berbagai kalangan di Indonesia.

Buktinya pun sudah cukup banyak. Sejak berkuasa tahun 2004 lalu, salah satu ciri model pembangunan ekonomi SBY adalah ketergantungannya terhadap modal asing. Dalam konteks itu, SBY pun melakukan reformasi institusi agar lebih akomodatif terhadap investor asing. Tak hanya itu, SBY juga mendorong keikutsertaan Indonesia dalam berbagai agenda internasional untuk memperluas liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas.

Malahan, supaya investor asing makin terpikat dengan Indonesia, SBY menyuguhkan berbagai kenyamanan bagi investasi asing, seperti tenaga kerja murah, pasar tenaga kerja yang fleksibel (sistem kerja kontrak dan outsourcing), penyederhanaan perizinan, dan pemberian sejumlah insentif pajak tax holiday dan tax allowance. Tak cukup dengan itu, SBY juga menyediakan jaminan keamanan terhadap investor itu. Ini dipertegas dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko, bahwa TNI siap mengambil langkah jika ada gangguan yang mengancam stabilitas sehingga berdampak kepada investasi.

Selain reformasi institusi dalam kerangka kepentingan modal asing, pemerintahan SBY juga aktif mendorong perombakan UU untuk memberikan jaminan legal bagi investor asing mengeruk kekayaan alam Indonesia. Hampir semua UU tersebut memberi keleluasaan penuh bagi investor untuk menguasai tiap jengkal bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ironisnya, dalam berbagai UU baru itu tidak ada lagi perlakuan berbeda antara kapital nasional maupun kapital asing.

Padahal, dalam prakteknya, kehadiran investor asing itu justru membawa kerugian yang tidak sedikit bagi perekonomian nasional. Pertama, modal asing menguasai eksploitasi sumber daya alam kita dan sektor-sektor ekonomi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua, kehadiran perusahaan asing tersebut tidak berkontribusi banyak bagi penerimaan negara. Ada beberapa penyebabnya: 1) pemerintah memberikan terlalu banyak insentif pajak kepada perusahaan asing itu sehingga mengurangi penerimaan negara; 2) banyak sekali kontrak pertambangan–Kontrak Karya, Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dan PKP2B–yang merugikan penerimaan negara. 3) banyak sekali perusahaan asing yang tidak membayar pajak dan royalti. Bulan April lalu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, lebih kurang 4000 perusahaan multinasional ditengarai tidak membayar pajak dalam tujuh tahun terakhir. (Sumber: Jurnas). Ketiga, kita kehilangan peluang untuk membangun perekonomian yang mandiri dan berdikari. Penyebabnya, kita begitu bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi abai untuk membangun industri olahan sebagai basis industrialisasi nasional.

Tak hanya itu, kehadiran perusahaan asing itu juga membawa konsekuensi buruk yang sifatnya langsung bagi rakyat: Satu, makin massifnya perampasan lahan milik petani atas nama investasi; Dua, ancaman kerusakan ekologi yang merusak masa depan generasi; Tiga, terjadinya praktek kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap warga yang berada di sekitar lokasi konsensi perusahaan asing.

Kembali ke pertanyaan awal artikel ini, masih pantaskah Indonesia disebut negara merdeka? jelas tidak. Empat ciri imperialisme, sebagaimana dituturkan Soekarno dalam pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat, nyaris termaterialisasikan sepenuhnya dalam kehidupan ekonomi kita saat ini: Indonesia sebagai penyedia bahan baku, penyedia tenaga kerja murah, pasar bagi produk asing, dan tempat penanaman modal asing.

Selain itu, dengan mendaulat dirinya sebagai kepala pemasaran Indonesia Incorporated, SBY menegaskan dirinya sebagai rezim komprador asing. Rezim komprador mengacu kepada pemerintahan nasional yang menempatkan kekuasaannya sekedar untuk melayani kapital asing atau perusahaan multi-nasional. Dengan demikian,  Indonesia Incorporated tak lain adalah multi-sinergi berbagai sektor di Indonesia, terutama birokrasi pemerintah dan jajarannya, untuk menyiapkan iklim yang kondusif bagi investor asing: kekayaan alam yang melimpah, regulasi yang pro-investor asing, birokrasi yang pro-bisnis, politik upah murah, pasar tenaga kerja yang fleksibel, aparatus keamanan (TNI/Polri) yang siap mengamankan modal, insentif pajak bagi investor asing, dan lain sebagainya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • TumPatra Leo

    Testament Komprador Com,.Fil,…….

  • rini

    WTF

  • intleksi

    BERDIKARI : intisari Revolusi Indonesia blm selesai.

    Aku sangat sedih melihat bangsaku saat ini, kapankah kita bertindak berdikari.com ?

    Aku ingin bergabung dgn anda,

  • iwan setiawan

    beginilah jadinya kalau mayoritas para pemimpin bangsa ini DANGKAL PIKIRANNYA ( dari Kepala Desa, Camat,Bupati, Gubernur, Meteri sampai Presiden) kalau tidak berpanutan kepada pendiri bangsa ini dan UUD 1945. Mereka sibuk mencari ceperan/tambahan penghasilan utk kepentingan pribadi, keluarga dan kroni2 nya dengan memanfaatkan jabatannya, bukan sibuk memikirkan, menerapkan dan melaksanakan program2 atau solusi bagaimana Rakyat dan Bangsa Indonesia ini bisa Makmur, sejahtera, di atas kemandirian Rakyat dan Bangsa nya sendiri.
    Seharusnya para Pemimpin Bangsa ini ingat betul pesan Presiden RI Ir. Sorkarno ” BIARKANLAH KEKAYAAN NEGARA SAAT INI TERPENDAM, BIAR NANTI ANAK CUCUK BANGSA INI YANG MENGALINYA” bukan digadaikan seperti yang sudah terjadi pada zaman Soeharto….

  • Jpang

    boro-boro urus izin investasi, urus KTP dan akte kelahiran aja luar biasa sulitnya, kecuali kalau ada sogokan. Sampai kapan bangsa ini akan bebas dari praktek korupsi semacam itu?

  • Sakti Shang Revolusi

    Di indonesia ini apa sih yg gak bisa buat asing???