Pengamat: Lemsaneg ‘Menyandera’ KPU

Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melibatkan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam penanganan data pemilu menuai penolakan. Banyak yang menilai pelibatan Lemsaneg itu bisa menyandera KPU.

“Ini berbahaya, publik bisa meragukan hasil Pemilu,” kata pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Mulyana W Kusumah, di Jakarta, Senin (7/10/2013).

Menurut Mulyana, kedudukan Lemsaneg sebagai lembaga pemerintah non-departemen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dikhawatirkan mengalami ‘keterpengaruhan politik’.

Karena Lemsaneg di bawah Presiden, ujar Mulyana, memorandum of understanding (MoU) Lemsaneg dengan KPU yang meliputi sistem pengamanam data dapat menimbulkan  praduga politik tentang potensi  “keterpengaruhan politik.”

“Ini bisa dianggap sebagai intervensi terhadap  KPU. Praduga politik bisa menjadi benih kuat ketidakpercayaan publik terhadap hasil hasil Pemilu dan Pilpres. Maka MoU ini harus menjadi perhatian semua pihak yang masih peduli pada masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Mulyana menjelaskan, sesuai amanat Pasal 22 ayat (5) UUD 1945, pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ketentuan ini dijabarkan lebih jauh dalam UU Nomor 15 /2011 tentang Penyelenggara Pemilu, khususnya Pasal 2 tentang Asas Penyelenggara Pemilu.

Asas tersebut adalah, mandiri, jujur, adil, adanya kepastian hukum, tertib, menjunjung kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, kata Mulyana, Peraturan Bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, menentukan kewajiban menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya.

“Termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia, sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut dinyatakan  terbuka untuk umum, sepanjang tidak bertentangam  dengan Pasal 7 huruf c (Kode Etik Penyelenggara Pemilu),” katanya.

Ia menambahkan, untuk mewujudkan asas mandiri dan adil, Pasal 10 huruf c Kode Etik Penyelenggara Pemilu menegaskan untuk menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain.

“KPU harus teguh menjaga independensi, dengan mencegah dan menolak intervensi pihak lain. Bila sudah dituangkan dalam MoU, KPU harus membatalkan setiap bentuk kerja sama kelembagaan  yang berpotensi melanggar pasal-pasal Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” tandasnya.

Mulyana juga mengingatkan,  tugas pokok Lemsaneg adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian, sehingga tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan Pemilu.

Dalam Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara tahun 2010-2014,  sama sekali tidak menyebut sasaran strategis maupun kebijakan yang berhubungan dengan pelaksaanaan Pemilu 2014.

“Praduga keterpengaruhan politik akan menjadi benih kuat ketidakpercayaan publik terhadap hasil hasil Pemilu dan Pilpres,” tegasnya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut