Mandeg BPJS, dan Momentum Meninjau Kembali SJSN

Setelah sekian lama ditunggu-tunggu berbagai kalangan, pemerintah pada hari Rabu (9/2) mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap rencana pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) versi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembahasan RUU yang diikuti oleh anggota Komisi IX bersama delapan menteri ini mengalami deadlock. Dengan kondisi deadlock tersebut pemerintah berencana meminta fatwa Mahkamah Agung agar diberikan otoritas menyusun pengaturan BPJS. Pembentukkan BPJS melalui Rancangan Undang-Undang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Artinya, pembahasan tentang BPJS merupakan sebuah loncatan, sementara dalam SJSN sendiri masih terkandung persoalan.

Dalam polemik pemerintah dan DPR, ada dua pokok masalah yang dimajukan. Pertama, menyangkut otoritas pengelolaan uang yang terkumpul, yang selama ini dikelola oleh empat BUMN, yaitu; Jamsostek, Taspen, Askes, dan Asabri. Apakah diperlukan badan penyelenggara yang tersentralisir ataukah tetap multi-badan seperti keadaan sekarang. Kita ketahui, masing-masing BUMN ini mengelola uang rakyat dalam jumlah besar, belum ditambah uang negara yang sebelumnya dianggarkan untuk program Jamkesmas. Bila seluruh potensi tersebut digabung ke bawah satu payung (BPJS), maka badan tersebut akan mengelola dana kurang lebih sebesar 500 triliun rupiah.

Kedua, pemerintah menyertakan alasan kondisi keuangan negara (APBN), yang diduga tidak siap membiayai program jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan UU SJSN. Hal ini sebenarnya berkait dengan skema pembiayaan APBN yang selama ini memang tidak pernah pro terhadap rakyat. Dalam salah satu alasan penolakan RUU versi DPR, Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo, mengatakan bahwa perlu dipastikan penerapan BPJS ini akan sanggup ditopang oleh APBN. Masalah ketidaksanggupan keuangan negara ini beberapa kali dibantah oleh pendukung SJSN. Dikatakan bahwa dana SJSN sebagian besar dari premi dan iuran anggota (rakyat), negara hanya mensubsidi “golongan yang tidak mampu”.

Di luar tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan dana yang sangat besar tersebut, kita masih mempertanyakan efektivitas dan keadilan Undang-Undang SJSN dalam sistem ekonomi-politik neoliberal yang berjalan saat ini. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mungkin menyediakan basis perlindungan sosial ala negara kesejahteraan (walfare state) dalam sebuah negeri yang baik kekayaan alam maupun manusianya terus terhisap ke luar?

Sistem jaminan sosial yang diperkenalkan melalui SJSN mengandaikan kesanggupan rakyat berkontribusi terhadap “premi” maupun “iuran”. Kontribusi ini hanya sanggup diberikan oleh sejumlah kecil warga yang berpenghasilan di atas rata-rata. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008, pekerja dengan penghasilan di atas dua juta rupiah per bulan hanya dua puluh persen dari total sekitar 110 juta tenaga kerja. Sebaliknya, terdapat lebih dari seratus juta penduduk yang hidup miskin, dengan penghasilan di bawah dua puluh ribu rupiah per hari. Seberapa sanggup konsep “subsidi silang” dapat diterapkan pada ketimpangan yang demikian parah. Dan bila kekurangan tersebut harus dijamin oleh negara, itupun mengandaikan kesanggupan negara melipatgandakan (akumulasi) kekayaan untuk kemudian didistribusikan. Saat ini negara tidak melakukan akumulasi ekonomi apapun. Negara hanya tahu memungut pajak dari rakyat, mencari utangan, dan menjual aset-aset strategis.

Menimbang kondisi-kondisi tersebut di atas, kami berpendapat bahwa rencana penerapan sistem jaminan sosial ini patut untuk ditinjau kembali. Pembahasan yang terburu-buru hanya menimbulkan kesan adanya perebutan kepentingan pengelolaan dana yang sangat besar seperti disebutkan di awal. Bukankah akan lebih mengena, bila DPR mempersoalkan landasan ekonomi-politik nasional terlebih dahulu, yang selama ini tereksploitasi oleh kepentingan modal asing. Dengan ekonomi nasional yang mandiri dan kuat maka sistem jaminan sosial akan menemukan landasan yang kuat pula untuk diterapkan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut