Ribka Tjiptaning Pertanyakan Realisasi Program Jaminan Persalinan Gratis

Meski sudah dijanjikan akan berjalan pada tahun 2011 ini, program jaminan persalinan gratis (Jampersal) belum juga berjalan secara merata dan diketahui luas oleh massa rakyat. Program ini mengcakup persalinan normal dan cesar ataupun yang mengalami komplikasi saat melahirkan.

Karena itu, Ketua Komisi IX DPR-RI, dr. Ribka Tjiptaning mempertanyakan keseriusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menjalankan program ini.

Pasalnya, menurut temuan politisi asal PDI Perjuangan ini, di lapangan ditemukan mayoritas ibu-ibu yang melakukan persalinan di RSUD kelas III belum terlayani secara gratis.

“Ternyata RSUD belum menjalankan Jampersal. Ini berbeda dengan statemen menkes bahwa Jampersal harus terealisir bulan februari ini,” katanya melalui pernyataan pers yang diedarkan kepada media massa.

Selain itu, tambah Tjiptaning, masih banyak bidan desa yang belum mengetahui program Jampersal ini, sehingga banyak ibu hamil tidak tertangani oleh bidan desa.

PDI Perjuangan, sebagai salah satu partai yang aktif memperjuangkan program ini di parlemen, telah melakukan sosialisasi melalui acara “Megawai Makan Bersama Dengan Seribu Ibu Hamil”.

Untuk memastikan program ini berjalan, Ribka Tjiptaning mendesak Kementerian Kesehatan untuk menegaskan kepada RSUD, rumah sakit milik pemerintah lainnya, maupun rumah sakit swasta yang punya program jampersal untuk segera menjalankan program ini.

Ditambahkan pula, bahwa kementerian kesehatan harus melakukan sosialisasi jampersal secara menyeluruh kepada bidan desa. “Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat.”

Dan, agar supaya program ini tidak sekedar di atas kertas dan diselewengkan, kementerian kesehatan dituntut untuk memberikan sanksi keras kepada rumah sakit yang tidak menjalankan program ini.

Untuk mencegah kematian ibu dan bayi

Program Jampersal bukanlah jatuh dari langit ataupun kebaikan menteri kesehatan, melainkan juga atas tekanan dari DPR.

Dengan dana sebesar Rp2,1 triliun, pemerintah dan DPR berharap seluruh rakyat bisa melakukan persalinan secara gratis di rumah sakit pemerintah. Namun, bukan cuma rumah sakit pemerintah, program jampersal ini juga berlaku untuk rumah sakit swasta yang menjalankan program jamkesmas.

Untuk ibu-ibu hamil di desa-desa, yang mana di sana jarang atau hampir tidak ada rumah sakit, maka proses persalinan oleh bidan desa pun digratiskan. “asalkan bidan desa tersebut sudah menandatangi kerjasama dengan depkes.”

Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi di Indonesia.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • rom

    berapa anggaran untuk program ini, Bu?

  • roekmono.sb

    Bu Ning, RSUD mana aja yang ditunjuk untuk program Jampersal, karena ibu2hamil yang mengikuti acara Megawati makan bersama dengan 1000 ibu hamil, dan sudah mendapatkan surat pengantar dari dr.Ribka Tjiptaning.P Ketua Bidang Kesehatan & Tenaga Kerja DPP PDI Perjuangan, Ketua Komisi IX DPR.RI, kenyataannya RSUD yang ditunjuk masih belum menjalankan program jampersal sebagaimana mestinya, ibu yang melahirkan masih diharuskan membayar, bagaimana dengan ibu2 miskin yang melahirkan dan tidak mampu membayar.