Makna Dibalik Pidato SBY

Prediksi banyak pihak bahwa masa depan koalisi yang di pimpininan Susilo Bambang Yudhoyono bakal retak, belum terbukti. Pidato Presiden SBY yang disampaikan di Istana, selasa (1/3/2011) dinilai terlampau ‘bersayap’, sebab tidak mengandung jawaban memuaskan dari partai mana yang menghianati koalisi.

Pidato SBY hanya mengulang-ulang kriteria koalisi yang dimuat dalam 11 butir kesepakatan yang sudah disetujui kelima partai, yaitu Partai PKB yang diwakili Muhaimin Iskandar, Hadi Utomo dari Demokrat, Tifatul Sembiring dari PKS, Suryadharma Ali dari PPP, dan Soetrisno Bachir dari PAN.

Pada dasarnya SBY masih meragukan semangat partai-partai koalisi, sehingga diperlukan upaya ‘gertakan’ dalam menegosiasikan kembali komitmen politik partai pendukung sebagai trik untuk memulai lobi-lobi politik.

Ancaman terhadap partai-partai yang berkhianat tidak begitu beralasan, sebab maksud dibalik pidato Presiden itu adalah menagih komitmen dari partai pendukung koalisi untuk setia mengawal pemerintahan SBY-Budiono selama priode 2009-2014, itu pertama. Yang kedua, menyeragamkan semangat berkoalisi yang diharuskan mendukung penuh kebijakan SBY-Budiono yang bukan saja di dalam pemerintahan tapi juga dalam parlemen.

Karenanya, reshuffle kabinet tidak bisa dipandang sebagai ukuran koalisi, tetapi transaksi-transaksi kepentingan politik jangka panjang yang mesti diamankan. Inilah sinyal politik yang ditangkap oleh partai-partai koalisi untuk terus memperbaiki komunikasi yang rusak dengan pemerintah. Yaitu, usaha mencari posisi aman dan menghindari tudingan sebagai partai berkhianat.

Pesan penutup dalam pidato SBY sudah jelas, agar kisruh politik yang tidak elok dimata rakyat menurutnya dihentikan saja. Yakni partai dalam koalisi berhenti menyerang pemerintah, berhenti saling berhadap-hadapan, misalnya dalam kasus Bank Century, hak angket mafia pajak, gaji Presiden, dll, supaya disudahi.

Jadi makna dibalik pidato SBY ini adalah untuk menyeragamkan prinsip partai koalisi dengan menyumbal ruang kritik. Partai-partai dalam koalisi diminta membokongi 100 persen jika bisa, seluruh kebijakan pemerintahan SBY-Budiono tanpa kritik dari dalam parlemen. Demikianlah SBY menilai kepatuhan partai koalisinya.

Omongan seorang Prersiden SBY memang tidak bisa dipegang. Belum genap sebulan pidatonya menyambut hari ‘Gong Perdamaian’ di Nusa Tenggara Timur, bahwa sistem pemerintah proporsional yang baik menurutnya membutuhkan kritik, ternyata hendak disumbal dalam segala ruang media, publik, dan sekarang parlemen.

Tentunya yang disumbal adalah citra pengelolaan pemerintahannya yang buruk dan pro-asing. Bahwa di Indonesia ada stabilitas politik untuk mengamankan privatisasi aset BUMN, pencabutan subsidi TDL, pemangkasan kuota BBM bersubsidi, dll, yang dijamin tidak bakal menjadi hambatan pemerintahannya kedepan, termasuk isu korupsi yang muncul dari dalam Istana.

Maka dari itu, prinsip koalisi SBY yang hendak mematikan ruang demokrasi dan mengamankan kebijakan Imprealisme sudah semestinya ditinggalkan. Terlebih lagi, SBY-Budiono tidak bisa diharap untuk membangun kemandirian Indonesia, membangun bangsa yang berdaulat secara ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut