Mahasiswa Palopo Tolak Pertemuan WTO

Puluhan aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kota Palopo bersama Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) menggelar aksi bersama menolak konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali. Aksi tersebut digelar di depan kampus Universitas Andi Djemma, palopo, Selasa (3/12/2013).

Menurut kordinator aksi, Chaki, pertemuan WTO di Bali semakin menjerumuskan Indonesia kedalam keterpurukan ekonomi diakibatkan program kerja sama area perdagangan bebas (FTA) yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, pasar dalam negeri akan dibanjiri oleh produk-produk impor yang berakibat terpuruknya harga produk  lokal karena kalah bersaing

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menolak pertemuan WTO dibali dan mendesak pemerintahan SBY untuk menghentikan pertemuan tersebut,” katanya.

Menurut Chaki, KTM WTO di Bali mesti ditolak karena lebih memfasilitasi kepentingan negara-negara kapitalis. Tak hanya itu, kata dia,WTO juga mendesak negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk melaksanakan liberalisasi perdagangan

Dia menambahkan,  WTO sama seperti lembaga kerjasama ekonomi lainnya, seperti APEC, juga lembaga keuangan internasional seperti, Monetary Fund (IMF), Bank Dunia (WB), yang menjerat negara-negara berkembang dengan utang berkedok pinjaman modal dengan imbalan akses sebesar-besarnya bagi Negara-negara barat melakukan investasi ekonomi untuk mengeruk sumberdaya alam Indonesia.

Menurut Chaki, di bidang pertanian, pertemuan WTO tidak terlalu membawa banyak pengaruh bagi petani dalam negeri. Pasalnya, agenda liberalisasi pertanian yang didesakkan oleh WTO justru akan menghancurkan pertanian dalam negeri melalui penghapusan subsidi dan liberalisasi sektor pertanian.

Dalam aksinya, LMND Palopo juga mendesak agar pemerintah kota palopo merevisi perjanjian dengan bank dunia terkait pinjaman 44 milliar untuk pembangunan pusat perbelanjaan modern “pasar besar palopo” karena dianggap memberatkan PAD kota palopo

Diakhir tuntutannya massa aksi menuntut pemerintah Indonesia agar keluar dari WTO dan APEC. Mereka menuntut pemerintah segera menjalankan program perekonomian yang pro kerakyatan yang sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945.

Odhy 

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut