30 Aktivis Sosialis Malaysia Ditangkap

Pihak kepolisian Malaysia secara sewenang-wenang telah menangkap 30 orang aktivis Partai Sosialis Malaysia (PSM). Mereka ditangkap saat membagikan selebaran terkait kampanye PSM bertema “Udahlah-Bersaralah” (Sudahlah, mundurlan).

Diantara mereka yang tertangkap adalah Dr. Jeyakumar (salah seorang anggota parlemen dari PSM), Choo Chon Kai (Koordinator Internasional PSM), M. Sarasvathy (wakil ketua PSM), dan M. Sukumaran (anggota Komite Sentral PSM).

Dalam siaran persnya, S. Arutchelvan, Sekretaris Jendral PSM, menjelaskan bahwa para aktivis itu dianggap melanggar pasal 122 KUHP Malaysia, yakni tuduhan melawan raja dan tuduhan menghidupkan kembali komunisme.

Tuduhan bahwa PSM hendak menghidupkan komunisme didasarkan pada penemuan kaos bergambar pemimpin kiri di bus yang mengantar para aktivis. “Ini merupakan usaha untuk menghidupkan ketakutan terhadap musuh imajiner. Ini merupakan taktik di masa lalu untuk menakut-nakuti dan melakukan kekerasan kepada aktivis,” ujar Arutchelvan.

PSM menganggap tudingan polisi sama sekali tidak berdasar. Kaos-kaos bergambar pemimpin kiri itu dijual secara legal kepada umum. Selain itu, pemerintah Malaysia juga punya hubungan diplomatik dengan sejumlah pemerintahan yang dianggap komunis, seperti Republik Rakyat Tingkok (RRT), Kuba, dan Vietnam.

Lebih lanjut, kata Arutchelvan, pemerintah Malaysia sudah menandatangani perjanjian damai dengan Partai Komunis Malaya (PKM) pada tahun 1989. Jadinya, jika para pemimpin partai UMNO-BN terus menggunakan tudingan usang ini, maka itu tidak lebih dari upaya pemerintah untuk menanamkan ketakutan kepada rakyat melalui UU keamanan internal (ISA).

PSM adalah partai politik sah untuk melakukan kegiatan di Malaysia. PSM memiliki seorang anggota parlemen, yaitu Dr. Jeyakumar, yang mewakili daerah pemilihan Sungai Siput. Selain itu, PSM juga meraih dua kursi dalam pemilu terakhir melalui kendaraan Partai Keadilan Rakyat (PKR).

Dukungan Solidaritas

Terkait penangkapan terhadap 30 aktivis itu, solidaritas dari berbagai organisasi gerakan progressif pun mengalir. Salah satunya disampaikan oleh Socialis Alliance (Aliansi Sosialis) di Australia.

Peter Boyle, mewakili Socialis Alliance, mengutuk tindakan sewenang-wenang tindakan pemerintah dan kepolisian Malaysia tersebut. “Ini merupakan upaya untuk mencegah dan mengintimidasi warga negara Malaysia dalam melaksanakan hak-hak dasar sipil dan politik mereka,” katanya.

Peter Boyle juga menyayangkan sikap pemerintah dan kepolisian Malaysia yang melarang teman-teman dan keluarga aktivis untuk bertemu di tahanan.

Protes terhadap penangkapan 30 aktivis PSM juga disampaikan oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dominggus Oktavianus, Pjs Sekjend PRD, menganggap tindakan pemerintahan Malaysia itu telah mencabut kehidupan demokrasi di sana dan sekaligus menutup ruang bagi rakyat Malaysia untuk menyuarakan hak-haknya.

“Ini ketakutan yang luar biasa. Ketika para pejuang demokrasi hendak menyampaikan tuntutan rakyat, pemerintah telah menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghentikannya,” katanya.

Menurut Dominggus, penggunaan tuduhan ‘membangkitkan komunisme’, sebagaimana pernah dialami juga oleh PRD di Indonesia, adalah cara khas pemerintahan kanan di Asia Tenggara untuk melawan kebangkitan gerakan rakyat.

Lebih lanjut, kata Dominggus, hal itu menunjukkan masih kuatnya warisan kolonialisme dan imperialisme di Asia Tenggara. “Kami mengajak seluruh kekuatan progressif dan anti-imperialisme di Asia Tenggara untuk bersatu. Mari melawan musuh bersama, yaitu imperialisme dan kaki-tangannya di kawasan ini,” tegasnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut