Adakah ‘Penggarap Liar’ Di Negeri Ini?

Kaum tani kembali terusir dari tanah negerinya. Padahal, para petani itu sudah hampir 10 tahun menggarap lahan tersebut. Sebelumnya, sebuah perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan (HPH) menggunduli hutan itu dan menelantarkannya. Kemarin, dengan mengerahkan ratusan pasukan Polisi dan TNI bersenjata lengkap, pihak Taman Nasional Gunung Leuser mengusir paksa ribuan petani tersebut.

Ironisnya, pihak berwenang dan media arus utama melabeli para petani itu sebagai ‘penggarap liar’ atau ‘perambah liar’. Kami jadi heran, adakah warga negara yang pantas disebut liar di negeri yang kelahirannya diperjuangkan dengan darah rakyat. Kalau mereka disebut liar, apakah mereka merupakan penduduk dari negeri atau bangsa lain?

Kita tahu, ketika kolonial masih berkuasa di bumi nusantara, merekalah yang paling sering mengeluarkan label “liar” kepada segala hal yang dikerjakan oleh pribumi: sekolah liar, pers liar, dan lain sebagainya. Artinya, dalam sebuah negara merdeka seperti Indonesia ini, jika masih ada yang mempergunakan tudingan liar kepada sesama warga negara, maka sebetulnya hal itu mengadopsi cara pandang kolonial.

Baiklah, kita masuk pada hal yang dipersoalkan, yaitu tanah negara. Di jaman kolonial, semua tanah tak bertuan atau tanah kosong dimiliki oleh negara. Hal itu dimungkinkan supaya negara bisa menjual hak penguasaan tanah itu kepada swasta. Mengingat bahwa saat itu pihak swasta Belanda sangat berkepentingan untuk membuka perkebunan di bumi nusantara. Ketentuan itu dituangkan oleh kolonial Belanda dalam ‘Domeian Varklaring’ pada tahun 1870, dengan ketentuan bahwa semua tanah yang tidak bisa dibuktikan dengan hak eigendom-nya adalah domein Negara.

Setelah Indonesia merdeka, persoalan aturan pertanahan ala kolonial itu dibongkar habis dan disusun aturan pertanahan yang baru. Dikeluarkanlah ketentuan UU Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Akan tetapi, jika diperiksa kembali UUPA 1960 itu, maka kita tidak akan menemukan istilah tanah negara. Dalam penjelasan UUPA 1960, tanah dikuasai oleh negara bukanlah berarti ‘dimiliki’, melainkan pemberian wewenang kepada negara untuk melakukan: (a). mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dan, perlu diingat oleh pemerintah dan pejabat BPN, negara di sini bukanlah dalam pengertian kepunyaan seorang Presiden atau lembaga-lembaga negara, melainkan ‘sebuah organisasi kekuasaan rakyat’. Dan, perlu diingat lagi, bahwa semangat utama UUA 1960 adalah pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Jadi, dalam semangat UUPA 1960 dan UUD 1945, tidak ada yang namanya hak pemerintah (presiden sekalipun) untuk menjual tanah-tanah di nusantara ini untuk kepentingan perusahaan swasta (asing dan swasta), jikalau di atas lahan itu sedang diusahakan atau digarap oleh rakyat (pemilik sah).

Sekali lagi, jika kita kembali kepada pasal 33 UUD 1945, maka tidak ada satu orang rakyat Indonesia yang bisa disebut “penggarap liar”. Justru, sebaliknya, perusahaan-perusahaan swasta dan asing itulah yang pantas disebut “penggarap liar atau perambah hutan”. Bukankah Bung Karno ketika pengesahan UUPA 1960 berkata: Tanah tidak boleh menjadi alat untuk mengeksploitasi! Tanah harus menjadi milik para petani! Tanah harus menjadi milik mereka yang benar-benar menggarapnya, dan bukan mereka, yang hanya ongkang-ongkang, memaksa orang lain bekerja.”

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut