Mahasiswa Bulungan Kecam Penggusuran PKL

Penggusuran terhadap ratusan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Induk  Sengkawit, Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), pada hari Jumat (22/8/2014), menuai protes.

Pengurus Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bulungan, Jimmi, menganggap penggusuran tersebut sangat sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak pedagang.

“Pemerintah kota tiba-tiba memerintahkan pedagang melakukan pengosongan lokasi pada bulan puasa lalu. Tidak pernah ada dialog dengan pedagang,” kata Jimmi.

Jimmi membantah klaim pemerintah Kabupaten Bulungan yang menganggap bangunan yang ditempati PKL tersebut sebagai bangunan illegal. Menurutnya, bangunan yang berdiri sudah dua tahun itu punya izin pendirian bangunan.

“Tidak betul kalau ini ilegal. Pedagang tidak mungkin berani mendirikan bangunan kalau tidak ada izin, yakni dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop),” ungkap Jimmi.

Jimmi menceritakan, sebanyak 177 pedagang yang digusur lapaknya ini tidak mendapat ganti rugi. Tidak hanya itu, ketika sejumlah pedagang direlokasi, jumlah lapak atau tempat berjualan yang disediakan hanya 80 buah. Jadinya, ada 97 pedagang yang tidak jelas nasibnya.

Jimmi mengatakan, pihaknya mendesak Pemkab Bulungan untuk memperhatikan nasib para pedagang. “Pemkab harusnya menyediakan tempat berjualan yang memadai dan bisa terjangkau oleh para pembeli,” tandasnya.

Eddy Aspiansah

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut