LMND Pematangsiantar Tolak Kenaikan Harga BBM

Puluhan massa aksi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi massa di kantor Walikota Pematangsiantar, Kamis (22/3/2012). Mereka menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Dalam aksinya, mereka menggelar aksi teatrikal. Tiga orang mahasiswa yang memerankan rakyat jelata berbaring di aspal. Diantara mereka ada yang dijerat lehernya oleh orang yang mengenakan topeng bergambar wajah penguasa.

“Inilah simbolisasi penderitaan rakyat jika harga BBM dinaikkan,” kata koordinator lapangan aksi.

Menurut Ketua LMND Pematangsiantar, Vivin Sriwahyuni, kenaikan harga BBM akan membawa dampak buruk bagi rakyat. “Ini akan membawa dampak seperti kenaikan harga barang, kenaikan tariff transportasi, dan naiknya sewa rumah/kost,” katanya.

Karena itu, bagi Vivin, rakyat dan mahasiswa harus bahu-membahu menolak kenaikan harga BBM itu. Ia juga menyerukan agar solusi pokok atas pengelolaan energi adalah pasal 33 UUD 1945.

Sayangnya, dalam aksi tadi siang itu Walikota Pematangsiantar tidak keluar menemui massa aksi. Akhirnya, massa aksi pun mencemooh sang walikota sebagai antek neoliberal. “Dia memang dari partai demokrat. Partainya pro kenaikan harga BBM dan pro-neoliberal,” katanya.

Seusai menggelar aksi di kantor walikota, massa aksi LMND ini bergerak menuju kantor DPRD Pematangsiantar. Di sana, massa aksi mengajak legislator agar mengeluarkan pernyatan mendukung penolakan kenaikan harga BBM.

HUGET

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Selisih harga resmi BBM dengan harga pasaran dunia memberi dorongan untuk ,melakukan “kejahatan” perdagangan gelap BBM yang sangat merugikan kepentingan rakyat. Subsidi BBM sulit untuk diawasi dan banyak dinikmati oleh golongan menengah keatas. Gunakan akal budi untuk memberantas perdagangan gelap BBM dan subsidi BBM yang lebih besar dinikmati golongan menengah ke atas.

  • Selisih harga resmi dengan yang bersubsidi yang terlalu besar bagaikan iblis penggoda untuk melakukan kejahatan menjual BBM bersubsidi dengan keuntungan berlimpah dan sulit terdeteksi, lebih-lebih jika orang dalam ikut bermain.
    Yang menikmati subsidi BBM justru kalangan menengah ke atas, bukan rakyat. Sebaiknya pengurangan jatah subsidi BBM dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, diantaranya dengan kartu sehat, kartu pintar, dan kartu sakti lainnya demi kepentingan rakyat banyak yang membutuhkan. Namun………… perlu diawasi sehingga tidak jatuh pada yang tidak berhak. Jatah BBM bersubsidi hanya diberikan kepada masyarakat golongan bawah/ menengah untuk melakukan usaha: misalnya nelayan, pengusaha transportasi umum, industri rakyat dll.
    Yang perlu diwaspadai: jatah BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan untuk usaha melainkan dijual, sehingga yang menerima jatah berlaku sebagai parasit. Hal ini pernah saya alami saat Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) diberi monopoli mengimport bahan baku kain batik. Bahan pembuatan batik dijual oleh yang mengaku pengusaha kain batik, tidak dimanfaatkan untuk usaha yang dapat memberikan nafkah kepada buruh.
    Ada cara jitu, jika BBM tidak dinaikkan maka pajak kendaraan bermotor pribadi harus dinaikkan! Pajak jual beli kendaraan mewah, lebih-lebih yang diimport, juga dinaikkan. Produksi kendaraan bermotor harus memanfaatkan komponen dalam negeri yang memenuhi SNI. Kendaraan yang diizinkan beroperasi hanya yang hemat BBM. Banyak manfaat regulasi ini, diantaranya mengurangi sifat konsumtif bangsa Indonesia, mengurangi polusi, mengurangi kepadatan lalu lintas, memberi pekerjaan buruh pabrik otomotif dalam negeri, last but not least pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus dilakukan dengan sangat ketat.

  • semoga komentar saya ini tidak dihapus agar dapat dikritisi oleh pembaca.