Langkah Maju Mahkamah Konstitusi

Sedikit titik terang tersingkap paska keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus wewenang Kejaksaan Agung melarang peredaran buku. Kemarin, tepatnya 13 oktober 2010, MK mengabulkan permintaan beberapa pemohon yang menginginkan penghapusan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan.

Selama puluhan tahun, kejaksaan menjadikan Undang-Undang ini sebagai tameng untuk melegalkan pelarangan, penarikan, dan pembakaran buku-buku, terutama buku yang kritis terhadap sejarah dan pemerintah. Ketika rejim Soeharto baru saja berdiri tegak, ia sudah mengeluarkan larangan mempergunakan buku-buku pelajaran, perpustakaan, dan kebudayaan yang dikarang oleh ormas atau parpol yang sudah dibekukan, terutama karya-karya pengarang LEKRA, seperti Pramoedya Ananta Toer, Utuy Tatang Sontani, Rukiyah, Sobron Aidit, Sabar Anantaguna, dan lain-lain.

Organisasi-organisasi militer dan pemerintah, seperti BAKIN, Bakortanas, Polri, dan departemen agama, departemen penerangan, dan departemen pendidikan dan kebudayaan, membentuk lembaga bernama clearing house, yang berfungsi untuk mengawasi isi cetakan.

Juga, masih di era Soeharto, pelarangan buku bukan hanya menyeret para penulisnya, tetapi penjual dan pihak yang mendiskusikannya pun bisa “diangkut” aparat keamanan dan dipenjara. Seperti dialami tiga orang mahasiswa di Jogjakarta, yaitu Bambang Subono, Bambang Isti Nugroho, dan Bonar Tigor Naispospos, karena mengedarkan dan membaca buku-buku karya Pramoedya Ananta Toer.

Paska reformasi, upaya kekuasaan untuk melarang buku-buku kritis terus berlanjut, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan pembakaran. Tidak terhitung jumlah buku-buku pelajaran SMP dan SMA yang dibakar karena tidak menyertakan peristiwa Madiun 1948 serta tidak menyebut PKI dalam peristiwa G-30-S.

Dan, pelarangan yang paling actual kejadiannya adalah buku “Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto” karya John Roosa, Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965, karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, bersama tiga buku lainnya.

Pendek kata, selama berpuluh-puluh tahun, peraturan itu telah dipergunakan oleh Kejagung untuk menindas kebebasan berfikir, sekaligus sebagai cara untuk menegakkan “tafsir tunggal” terhadap sejarah bangsa Indonesia dan cara pandang melihat kehidupan ekonomi, politik, dan budaya di negeri ini.

Dengan begitu, keputusan MK ini sangat pantas kita berikan apresiasi dan posisikan sebagai langkah maju untuk memperluas ruang demokrasi di Indonesia. Nantinya, ketidaksetujuan terhadap isi sebuah buku atau cetakan akan diselesaikan di pengadilan, sehingga baik penulis maupun penggugat bisa saling adu-argumentasi secara ilmiah.

Nah, keputusan MK itu baru langkah pertama, masih ada langkah-langkah selanjutnya yang sangat perlu dan mutlak untuk dilakukan. Salah satunya, adalah mencabut Tap MPRS nomor XXV/1966 tentang pelarangan Komunisme/Marxisme Leninisme, sebab telah menghambat kebebasan berfikir dan memiliki pengetahuan. Marxisme sebagai ilmu, tidak sesempit teori-teori politik ataupun ekonomi, melainkan sesuatu yang sangat luas dan komplit.

Kita menaruh harapan, bahwa keputusan MK ini bisa memicu kembali kebebasan menyampaikan gagasan dan fikiran melalui buku. Dan, semakin banyak rakyat Indonesia yang aktif dan rajin menulis secara kritis, maka masa depan Indonesia bisa menjadi terang-benderang. Semoga!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Maaf mungkin TAP MPRS yang saudara maksud adalah TAP MPRS No.XXV/1966 .
    Terimakasih.