Korupsi Atas Nama Perjalanan Dinas!

Seberapa sering PNS di daerah anda melakukan perjalanan dinas? Konon, ada PNS yang menghabiskan separuh jumlah hari dalam setahun untuk perjalanan dinas. Artinya, hampir sebagian besar waktu tugasnya dihabiskan untuk “jalan-jalan” atas nama tugas dinas.

Menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, dalam periode 2010 ke 2011 saja terjadi lonjakan anggaran dinas hingga 44% di pemerintah pusat dan daerah. Ini belum dilihat dari perkembangan anggaran dinas tahun-tahun sebelumnya.

Dari data yang ada pada tahun 2010, anggaran perjalanan dinas pusat dan daerah mencapai Rp 12,5 triliun. Akan tetapi, pada tahun 2011, anggarannya melonjak mencapai Rp 18 triliun. Selama tahun 2012, anggaran perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata mencapai Rp 23,9 triliun untuk pusat dan daerah. Jumlah itu setara dengan 1,6 persen dari nilai total APBN 2012.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyelewengan sebesar 30-40 persen dari biaya perjalanan dinas Rp 18 triliun selama setahun (Kompas, 14/5). Katanya, cara yang ditempuh antara lain lewat menggunakan tiket pesawat palsu atau menambah durasi perjalanan dinas dari yang sebenarnya.

Di sini ada paradoks: di satu sisi, pemerintahan SBY sangat gembar-gembor mencanangkan reformasi birokrasi. Sedangkan, pada sisi lain, anggaran untuk perjalanan dinas terus melonjak setiap tahunnya. Di sini dapat simpulkan: gembar-gembor tentang reformasi birokrasi hanyalah “bualan” semata. Padahal, program reformasi birokrasi sudah menyedot milyaran anggaran negara.

Dengan sendirinya, temuan BPK terkait pemalsuan anggaran perjalanan dinas itu juga mempertegas kegagalan rezim SBY dalam memberantas praktik korupsi dalam lingkaran birokrasi di Indonesia. Selain itu, kejadian ini juga mempertegas fakta bahwa hampir tidak ada perubahan dalam karakter birokrasi Indonesia sejak jaman kolonial hingga sekarang ini.

Ini juga sangat ironis: birokrasi kita sangat rakus menggerogoti anggaran negara. Padahal, anggaran itu adalah uang rakyat. Sementara itu, anggaran sosial dan kesejahteraan rakyat sangat kecil. Itupun, dalam banyak kasus, anggaran itu dikorupsi dan tidak tepat sasaran.

Masalahnya juga terletak pada politik anggaran kita yang tidak pro-rakyat. Porsi anggaran untuk membiayai birokrasi terbilang sangat tinggi, tetapi anggaran untuk kesejahteraan rakyat terus-menerus menurun. Terlebih lagi, pemerintah makin bernafsu menghapuskan berbagai bentuk subsidi sosial untuk rakyat.

Bagi kami, selama sistim ekonomi-politiknya masih berbau neoliberal—kapitalistis, dimana kekuasaan negara hanya perpanjangan tangan kepentingan bisnis, maka korupsi dan suap akan terus-menerus terjadi. Hanya saja, dalam prakteknya, praktek korupsi dan suap itu dibungkus dengan “legalitas formal”: perjalanan dinas, studi banding, reformasi birokrasi, dan lain-lain.

Selain itu, manusia-manusia yang menghuni birokrasi kita nyaris memiliki penghayatan yang sama terhadap jabatan mereka: sebagai alat memperkaya diri dengan menggerogoti anggaran negara. Hampir tidak ada lagi birokrat kita yang memandang jabatan mereka sebagai sarana untuk mengabdi kepada rakyat.

Dengan demikian, pengetatan dan pengawasan saja tidak cukup. Pemangkasan anggaran birokrasi juga tidak bisa menjadi solusi permanen. Dalam jangka panjang, kita harus berjuang untuk merombak tatanan ekonomi-politik yang telah memungkinkan tumbuh-suburnya praktek korupsi ini. Reformasi birokrasi tentu saja sangat tidak relevan. Mungkin yang tepat: revolusi birokrasi yang berjalan pararel dengan perombakan haluan kebijakan ekonomi-politik kita.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut