Aliansi Pemuda NTT Peduli Pulau Kera Gelar Konferensi Pers

Terkait permasalahan Pulau Kera di Nusa Tenggara Timur (NTT), Aliansi Pemuda NTT Peduli Pulau Kera yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi kepemudaan, yakni Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), SENAT FKIP UKAW, dan masyarakat Pulau Kera, menggelar konferensi pers di bangunan sekolah darurat, Pulau Kera, NTT, Minggu (5/10/2014).

Dalam konferensi persnya, Abdul Syukur, yang juga Ketua HMI Cabang Kupang, menceritakan mengenai sejarah masyarakat penghuni pulau kera. Ia mengatakan, bahwa Pulau Kera ditempati oleh suku Bajo, dimana nenek moyang mereka sudah ada di pulau ini jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni tahun 1915. Namun sampai saat ini, mereka belum diakui sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini terbukti dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka: hak untuk mendapatkan air bersih, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk memperoleh pendidikan belum terpenuhi hingga kini.

“Untuk mendapatkan air bersih, masyarakat setempat harus mengambil di kota kupang dengan menggunakan perahu. Jika sakit, mereka harus menyebrang ke Kota Kupang atau Sulamu untuk mendapatkan pengobatan karena ketiadaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis,” ungkapnya.

Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kota Kupang, Wanandi Kabu, dalam kesempatan ini mengatakan bahwa persoalan Pulau Kera tidak jauh berbeda dengan persoalan yang dihadapi dengan warga Tanah Merah yang ada di Jakarta, yakni persoalan untuk mendapatkan bukti kependudukan yang sangat sulit.

Wanandi juga menegaskan bahwa dalam perjuangan ini, PRD mendukung secara penuh aliansi ini dan selanjutnya akan melakukan konsolidasi sampai ke struktur nasional terkait persoalan Pulau Kera ini. “Ini adalah persoalan kita bersama, Kita mesti bersatu, tidak lagi terpola dalam diskriminasi suku, agama dan ras seperti apa yang telah dilakukan oleh kolonial. Secara manusia usia Indonesia sudah cukup matang, namun masyarakat Pulau Kera masih tertindas. Niat Pitoby untuk mendirikan hotel disini jauh dari apa yang diharapkan yakni untuk mengeksploitasi hak rakyat,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama Sekertaris Wilayah LMND NTT, Agustom Ricky Manoe, mengatakan bahwa LMND masih mempertahankan sikap yakni tetap bergabung dalam aliansi ini dan bersama masyarakat akan terus memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. “Kedaulatan kita adalah untuk mendapatkan hak hidup yang layak,” tegas Ricky.

Lebih lanjut, Ricky mengatakan, bahwa LMND secara tegas mendukung Perjuangan masyarakat Pulau Kera. “Penguasa akan menggunakan berbagai cara untuk menggusur masyarakat dan salah satunya adalah menggunakan pemilik modal untuk menguasai daerah tertentu. Ini bukan hanya persoalan Kabupaten Kupang tetapi ini persoalan kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Untuk itu konsolidasi juga akan dilakukan ke seluruh struktur kota dan bahkan ke nasional. Kita butuh pengakuan sebagai orang Indonesia,” demikian kata Ricky.

Adapun pernyataan sikap dari aliansi ini, yaitu: 1. Menuntut legalitas rakyat Pulau Kera sebagai warga negara, 2. Menolak relokasi warga Pulau Kera, 3. Tolak pembangunan resort pariwisata internasional di Pulau Kera.

Simon Messakh, ketua Senat Mahasiswa FKIP UKAW Kupang ,mengatakan bahwa secara lembaga akan mendukung dan bersama – sama berjuang untuk menuntut kedaulatan. Ia mengatakan bahwa selama ini masyarakat Pulau Kera tidak dilibatkan dalam kependudukan, namun dalam hal hajatan politik masyarakat pulau kera selalu dilibatkan.

Selain itu, Simon juga meminta kepada negara agar memberikan bantuan air minum, kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat Pulau Kera, NTT.

Perwakilan dari masyarakat Pulau Kera, Arsad, dalam kesempatan ini mengatakan, bahwa pada tahun 2003, saat Ibrahim Agustinus Medah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kupang, mereka hendak dipindahkan ke Sulamu dengan fasilitas lengkap. Menurut pengakuan Medah, jarak tempuh dari bibir pantai ke pemukiman hanya berjarak 400m. Namun, setelah ditelusuri ternyata ini keputusan sepihak dan jarak tempuh yang sebenarnya dari bibir pantai ke pemukiman adalah 6 km. Lokasi dengan jarak tempuh seperti ini tidaklah cocok untuk masyarakat Pulau Kera yang memiliki profesi sebagai nelayan. Lokasi tersebut lebih cocok untuk masyarakat yang memiliki profesi sebagai petani. Melihat kenyataan yang berbanding terbalik dengan apa yang dijanjikan penguasa waktu itu, masyarakat pun kecewa dan secara tegas mengatakan bahwa mereka akan tetap tinggal di pulau ini apapun terjadi.

Lebih lanjut beliau menceritakan, bahwa jika mereka menuntut hak mereka sebagai warga negara, mereka dilempar kesana kemari ibarat bola. Mereka didata untuk mendapatkan berbagai bantuan namun bantuan tersebut tidak pernah sampai ke tangan mereka. Saat meminta bantuan social, mereka selalu diklaim bukan warga negara Indonesia. Jika mereka ke kecamatan Sulamu, mereka akan mengatakan bahwa masyarakat kecamatan Semau dan juga sebaliknya. Namun pada saat momentum hajatan politik, mereka diakui sebagai warga masyarakat Indonesia demi hanya untuk meraup suara.

Pada kesempatan ini, beliau juga menceritakan bahwa Pitoby mengklaim telah membeli pulau ini, namun mereka sendiri tidak tahu dengan siapa transaksi jual beli dilakukan.Mereka juga meminta agar pihak Pitoby mempertanggungjawabkan 18 kuburan leluhur mereka yang dipindahkan ke Sulamu tanpa sepengetahuan mereka.
“Kami berharap jika, penguasa punya hati, maka mereka seharusnya diberdayakan. Namun penguasa benar – benar tidak punya hati. Ini terbukti sampai saat ini, masyarakat Pulau Kera belum diberdayakan,” Ujar Arsad.

Di akhir dari konferensi , aliansi Pemuda NTT bersepakat untuk membuat sanggar belajar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Pulau Kera. Langkah yang dilakukan ini minimal dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat setempat secara bertahap.

Abi Yerusa Sobeukum

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut