Konflik Agraria Dan Kekerasan

Di tengah hiruk-pikuk kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014, kita terhenyak oleh letupan konflik agraria di sejumlah tempat. Terutama di Rembang dan Karawang.

Dalam beberapa tahun terakhir negeri ini memang sedang mengalami ‘darurat’ konflik agraria. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam lima tahun terakhir (2009-2013), jumlah kasus konflik agraria di Indonesia melonjak tiga kali lipat. Untuk tahun 2013 saja, jumlah letupan konflik agraria mencapai 369 kasus.

Umumnya, seperti juga kasus di Rembang dan Karawang, konflik agraria itu disertai dengan praktik kekerasan. Terutama akibat penggunaan kekuatan kekerasan, baik aparat keamanan resmi (TNI/Polri) maupun preman, dalam konflik tersebut. Akibatnya, konflik agraria ini memicu korban yang tidak sedikit. Merujuk pada catatan KPA, bila dibandingkan antara tahun sebelumnya dengan tahun ini, jumlah korban konflik agraria di Indonesia naik 5 kali lipat. Untuk tahun 2013 ini, jumlah korban jiwa akibat konflik agraria ini mencapai 21 orang. Belum lagi, ada 30 orang tertembak, 130 orang mengalami penganiayaan dan 239 orang ditahan oleh aparat keamanan.

Maraknya praktek kekerasan dalam berbagai kasus konflik agraria itu memicu reaksi banyak pihak. Banyak yang menyalahkan pelibatan aparat keamanan, terutama TNI/Polri, dalam berbagai kasus konflik agraria tersebut. Akhirnya, sebagai tuntutannya, mereka mendesak agar TNI/Polri ditarik dari wilayah konflik agraria. Ada pula yang melihat kejadian ini sebagai pertanda terang-benderangnya bahaya ‘militerisme’.

Mari kita tengok persoalan ini lebih luas. Persoalan konflik agraria ini tidak bisa diisolir dari desain kebijakan ekonomi-politik pemerintah saat ini. Kami menemukan adanya korelasi yang terang-benderang antara intensifikasi liberalisasi ekonomi dengan peningkatan konflik agraria di Indonesia.

Pertama, liberalisasi ekonomi, terutama liberalisasi investasi, memicu laju ekspansi kapital dalam penguasaan sumber daya dan faktor-faktor produksi di tanah air. Ekspansi kapital ini, terutama yang bergerak melalui eksploitasi sumber daya alam, memerlukan penguasaan terhadap tanah atau ruang. Pada prakteknya, penguasaan terhadap tanah itu disertai dengan perampasan dan penyingkiran terhadap penduduk yang berdiam di atasnya.

Kedua, dalam konteks negara neoliberal, fungsi negara adalah meniadakan resiko-resiko yang menghambat kepentingan investasi dan proses akumulasi kapital. Di sini negara neoliberal memainkan dua peran penting: pertama, menyiapkan regulasi untuk mendorong liberalisasi kepemilikan atas tanah tersebut; dan kedua, memberikan jaminan keamanan terhadap ekspansi kapital dan proses akumulasi kepentingan.

Karena itu, bagi kami, hakekat dari konflik agraria ini adalah perampasan sumber daya milik rakyat (perorangan atau kolektif) oleh korporasi. Karena hakikatnya perampasan, maka penggunaan paksaan dan kekerasan menjadi keharusan. Makanya, bagi kami, kekerasan dalam konflik agraria bukan semata-mata karena pelibatan aparat keamanan dalam konflik itu, tetapi bersifat inheren, yakni kebutuhan pemilik modal/korporasi memastikan proses perampasan itu berhasil dan memastikan keamanan kepentingan modalnya.

Dalam konflik itu, posisi negara neoliberal bukan hanya memihak kepada pemilik modal/korporasi, tetapi sekaligus menjadi sarana untuk mewujudkan kepentingan korporasi. Dalam konteks tersebut, negara neoliberal menempatkan aparatus keamanan sebagai mesin kekerasan untuk memastikan terciptanya ‘iklim yang kondusif’ bagi ekspansi kapital dan proses akumulasinya.

Jadi, terkait maraknya penggunaan kekerasan dalam berbagai konflik agraria akhir-akhir ini, tuntutan kita tidak boleh hanya mengutuk praktek kekerasannya dan mendesakkan penarikan TNI/Polri dari wilayah konflik, tetapi menggugat kebijakan ekonomi-politik yang telah memicu konflik agraria itu sendiri.

Karena itu, dalam konteks Pilpres, isu penyelesaian konflik agraria seharusnya tidak luput dari agenda para capres. Kita patut mempertanyakan komitmen sekaligus pendekatan ekonomi-politik para capres terkait penyelesaian konflik agraria ini. Kita juga harus mendesak para capres  agar ketika mereka terpilih punya komitmen untuk mengembalikan tata-kelola agraria kita sesuai amanat konstitusi, yakni pasal 33 UUD 1945.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut