PKL Makassar Desak Walikota Lindungi Pedagang

PKL.jpg

Ratusan pedagang kaki lima yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) mendatangi Balaikota Makassar, Rabu (25/6/2014). Mereka bermaksud berdialog dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto.

Para pedagang kaki lima ini berasal dari sejumlah tempat di Makassar, seperti pedagang di anjungan pantai Losari, eks pedagang Laguna, dan pedagang pisang epe pantai Losasi Makassar.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Pola Balaikota Makassar itu, Danny Pomanto menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pedagang kaki lima di kota Makassar. Namun, ia menghimbau agar para pedagang tetap tertib dan menaati peraturan terkait penataan kota Makassar.

Dia juga mengungkapkan, dalam rangka penataan pedagang di kota Makassar, pihaknya akan membentuk Tim Kecil yang terdiri dari Walikota Makassar, Satpol PP, pedagang, dan organisasi rakyat yang aktif mengadvokasi para pedagang.

Terkait keberadaan pedagang di anjungan pantai Losari, Danny mengungkapkan bahwa banyak warga kota Makassar yang penolakan terhadap keberadaan pedagang di lokasi tersebut. Alasannya, kehadiran pedagang menyebabkan anjungan pantai Losari menjadi kotor dan banyak sampah.

“Bayangkan 17.000 tokoh Masyarakat yang Mendukung program Makasar’ta Tidak Rantasa (MRT) menolak Keberadaan para pedagang ini. Tapi walaupun begitu, saya tetap memberikan perlindungan terhadap para pedagang karena itu adalah salah satu program kami. Dan tujuan kami hanya mengurangi pengangguran, bukan menimbulkan dan menambah pengangguran baru kota di Makassar,” kata Danny dihadapan para pedagang.

Sementara itu, Ketua SRMI Sulsel Firdaus menyampaikan harapan para pedagang bahwa Walikota Makassar yang baru ini tidak lagi melakukan penggusuran dan kebijakan diskriminatif terhadap para pedagang.

“Kami hanya berharap, agar semua pedagang bisa mencari nafkah dengan tenang, dan dapat memenuhi kelangsungan hidupnya,” ujarnya.

Ahmad, salah seorang pedagang, menceritakan pengalamannya saat berjualan di Laguna. Ia mengungkapkan, selama berjualan di daerah tersebut, dirinya dan para pedagang lain sering mendapat tindakan kekerasan dari pihak PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).

“Pengusaha GMTD mengunakkan kaki tanganya untuk melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para pedagang. Mereka juga merusak tempat berjualan kami,” ungkapnya.

Terkait tindakan kekerasan tersebut, kata Ahmad, para pedagang sudah berkali-kali mendatangi kantor DPRD kota Makassar untuk mengadukan nasibnya. Sayang, pengaduan para pedagang tersebut tidak direspon baik.

Para pedagang pisang epe, terutama yang berjualan di sekitaran pantai Losari, juga mengungkapkan keluhannya. Mereka khawatir akan digusur dari tempat berjualan mereka saat ini. Karena itu, mereka menuntut agar disediakan tempat berjualan yang memadai.

Sementara perwakilan pedagang Anjungan Pantai Losari, Yanti, mengungkapkan terbatasnya tempat berjualan di anjungan pantai Losari. Selain itu, kata dia, ketika ada pesta besar di Losari, para pedagang tergeser keluar dari anjungan. “Ini merupakan bentuk diskriminif terhadap para pedagang kecil,” kata Yanti.

Di akhir pertemuan, para pedagang meminta Pemerintah Kota Makassar bisa segera menemukan solusi untuk melindungi dan memberdayakan para pedagang kaki lima di kota Makassar.

Chocon

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut