KIPP Indonesia: Waspadai Mobilisasi Pemilih Fiktif!

KPU2

Gonjang-ganjing Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2014 belum usai. KPU sendiri mengklaim masih ada 3,3 juta data pemilih yang tidak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Untuk mengatasi persoalan DPT itu, KPU akan menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu pasal 40 ayat (5) dan kemudian diperterang melalui Peraturan KPU No. 9/2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dalam pasal 35 Peraturan KPU itu diatur tentang mekanisme pergerakan dari (daftar) pemilih yang tidak tercatat dalam DPT hingga menjadi pemilih di DPK.

Menanggapi hal itu, Koordinator Kajian KIPP Indonesia Girindra Sandino menilai, mekanisme KPU tersebut membuka celah bagi terjadinya mobilisasi pemilih fiktif.

“Ini harus diwaspadai dan diantisipasi, tidak tertutup kemungkinan adanya potensi mobilisasi pemilih fiktif, yakni pergerakan pendataan pemilih tidak terdaftar hingga menjadi pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK),” terangnya.

Menurut Girindra, KPU sudah membuka pendaftaran DPK hingga 14 hari sebelum hari H pemilu legislative (pemungutan suara). Selanjutnya dilakukan pendataan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kemudian PPS akan menyerahkannya ke Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). PPK akan menyerahkan ke KPU setempat, lalu direkapitulasi dan disahkan oleh KPU Provinsi.

Bagi Girindra, tingkat kerawanan terjadi di PPS dan PPK, sehingga harus ada pengawasan dan verifikasi terkait pemilih tidak terdaftar di lapangan. “Ini untuk mencegah kecurangan dan mobilisasi pemilih fiktif yang menodai penyelenggaraan pemilu 2014,” katanya.

Ia juga berharap agar Bawaslu bisa mengambil peranan hingga proses pengawasan di lapangan.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut