Ratusan Warga SAD Masih Bertahan Di Pendopo Kantor Gubernur Jambi

Ratusan warga Suku Anak Dalam (SAD), yang menjadi korban pengusiran paksa oleh PT. Asiatic Persada, masih bertahan di Pendopo Kantor Gubernur Jambi, Selasa (17/12/2013).

Warga SAD menuntut agar Pemerintah Provinsi Jambi segera turun tangan mengatasi persoalan yang dialami warga SAD di empat dusun di Batanghari, yakni Padang Salak, Pinang Tinggi, Tanah Menang, dan Terawang.

“Pemprov Jambi tidak bisa tinggal diam. Ini ada ratusan KK (Kepala Keluarga) yang kehilangan rumah, lahan pertanian, ternak, dan harta benda akibat aksi pengusiran paksa yang dilakukan oleh PT. Asiatic Persada,” kata Nurlela, aktivis Serikat Tani Nasional (STN) yang menjadi koordinator aksi ini.

Menurut Nurlela, warga SAD berharap agar Gubernur Jambi bisa memulihkan hak-hak warga SAD yang dirusak dan diinjak-injak oleh PT. Asiatic Persada. Termasuk pembangunan kembali rumah-rumah warga SAD dan fasilitas umum yang dirusak oleh ribuan pasukan gabungan TNI, Brimob, dan security atas perintah PT. Asiatic Persada.

Namun, dalam pertemuan antara perwakilan warga SAD dengan perwakilan Pemprov Jambi, kemarin (16/12), warga SAD mendapat respon yang tidak memuaskan.

Perwakilan Pemprov Jambi yang diwakili oleh Karo Pembangunan dan Ekbang Pemprov Jambi, Henrizal, justru menyerahkan penyelesaian masalah konflik agraria antara warga SAD dengan PT. Asiatic Persada ini kepada Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Batanghari.

Menurut Nurlela, pernyataan Pemprov Jambi tersebut tidak menyelesaikan masalah dan hanya mengalihkan tanggung-jawab Pemprov kepada Tim Terpadu Batanghari. Padahal, kata Nurlela, Tim Terpadu Batangari terbukti tidak memihak warga SAD.

“Ketika penggusuran dimulai sejak tanggal 7 Desember itu, itu kan mengatasnamakan keputusan dari Tim Terpadu Batanghari. Nah, kalau diserahkan kembali ke Tim Terpadu, itu sama saja dengan memberi harapan kosong bagi warga SAD,” katanya.

Karena tidak mendapat jawaban memuaskan, ratusan warga SAD pun memilih tetap bertahan di pendopo kantor Gubernur. Mereka membangun tenda dan dapur umum. Tak hanya itu, mereka memasang spanduk-spanduk berisi tuntutan.

Siang tadi, sekitar pukul 12.00 WIB, warga SAD di Pendopo kantor Gubernur didatangi oleh perwakilan Polda Jambi. Warga SAD diminta untuk mengalihkan aksinya ke Lembaga Adat Batanghari. Namun, warga SAD memilih bertahan di pendopo kantor Gubernur.

“Kami rasa, penyelesaian konflik agraria yang menimpa warga SAD ini ada di tangan Gubernur Jambi. Jadi, kami akan bertahan di sini hingga Gubernur Jambi merespon tuntutan warga SAD,” katanya.

Hingga sore ini, ratusan warga SAD masih bertahan di pendopo kantor Gubernur. Jumlah massa yang masih bertahan berjumlah sekitar 150-an orang. Termasuk di dalamnya ada 20-an orang anak kecil.

Kondisi warga SAD yang bertahan ini cukup memprihatinkan. Bahan makanan sangat terbatas. Akibatnya, mereka rata-rata hanya bisa makan sekali sehari. “Itupun cuma nasi, sambel, dan terasi,” kata Nurlela.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • budi

    Jangan tinggalkan pendopo sebelum mendapat keputusan yang pasti dari gubernur.

  • Bambang Irawan

    Trus duduki sbelum ada kepastian,jagan2 pemprof jambi jga di beli oleh wilmar grup…