Ketika Rohaniwan Berdiri Di Barisan Rakyat

Pada tanggal 22 Oktober 2015, di kompas.com, muncul kepala berita yang cukup mengundang penasaran: Pastor dan Wakil Rakyat Nyaris Dikeroyok di Tambang Mangan. Tentu anda bertanya, mengapa seorang imam Katolik nyaris dikeroyok di area tambang mangan?

Jadi begini ceritanya. Hari itu, 21 Oktober 2015, Pater Yohanes Kristo Tara sedang memimpin aksi protes warga korban tambang di lokasi tambang PT Soe Makmur Resources (SMR) di desa Supul, kecamatan Kuatnana, kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Pater Kristo adalah rohaniwan di Justice, Peace and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC-OFM). Sejak awal dia memilih berpihak pada rakyat yang menjadi korban perampasan lahan oleh PT SMR.

“Saya akan berjuang terus bersama masyarakat yang hak-haknya diambil alih PT SMR,” kata Pater Kristo seperti dikutip Tempo.co, Kamis (22/10/2015).

Tetapi Pater Kristo tidak sendiri. Ada kawan seperjuangannya, yaitu Pdt Yos Manu dari Gereja Masehi Injil Timor (GMIT). Mereka berdualah yang berada di garis depan memimpin perjuangan rakyat TTS menentang keserakahan pemilik modal.

Seperti dilaporan portal berita Teras NTT tanggal 19 Oktober 2015, kedua rohaniwan ini memimpin aksi warga korban tambang PT SMR di kantor DPRD TTS. Tak hanya hadir di tengah barisan, kedua rohaniawan ini tampil berorasi layaknya aktivis pergerakan.

“Kami hadir untuk menuntut hak-hak yang telah dirampas oleh perusahaan. Kami menuntut pemerintah untuk segera mengambil langka penyelamatan terhadap hak-hak warga yang telah dirampas oleh perusahaan,” ujar Pater Kristo, seperti dikutip Teras NTT, Senin (19/10/2015).

Pdt. Yos Manu tak kalah garangnya. Dia mengecam tindak-tanduk korporasi yang hanya mengejar keuntungan tetapi mengorbankan rakyat banyak. Kata dia, dalam situasi begitu, gereja harus turun ke jalan untuk membela rakyat.

“Hak-hak warga telah dirampas dan masyarakat kita dimiskinkan oleh perusahaan yang hanya mengejar keuntungan, maka gereja perlu untuk turun ke jalan untuk turut memperjuangkan hak-hak rakyat yang diambil secara paksa,” katanya seperti dikutip Teras NTT.

Peduli Masyarakat dan Lingkungan

Bukan kali ini saja Pater Kristo ikut berjuang. Seperti diberitakan Kompas.com tanggal 7 Mei 2014, Pater Kristo bersama belasan pastor dari Justice Peace Integrity of Creation (JPIC) Keuskupan Atambua, JPIC SVD, dan JPIC OFM Indonesia menggelar aksi di kantor DPRD Belu, NTT, untuk mengecam pembuangan limbah mangan di daerah tersebut.

Dan memang, rohaniwan di NTT memang sangat kritis terhadap isu pertambangan. Terutama dampak sosial dan ekologisnya. Sampai-sampai mantan Ketua DPR, Setya Novanto, pernah menuding gereja sebagai penghambat masuknya investor tambang ke NTT.

“Daerah ini kaya mangan, marmer, emas dan pasir besi. Namun, saat investor hendak mengelola potensi sumber daya alam selalu ada penolakan dari LSM yang berlindung di bawah Gereja,” kata Novanto, seperti dikutip harian Kompas tanggal 27 Februari 2015.

Komentar itu langsung menuai protes dari gereja dan masyarakat NTT. Salah satunya Pater Kristo.

“Novanto itu ngawur. Dia mestinya paham bahwa salah satu peran dan fungsi Gereja adalah menyuarakan suara kenabian, mengkritisi setiap kebijakan publik yang tidak berpihak bahkan merusak masyarakat dan ruang hidupnya,” kata Pater Kristo kepada Floresa.co, Sabtu (28/2/2015).

Bara Konflik Di Tambang Mangan

Kehadiran PT SMR di TTS memang tidak mulus. Tahun 2009, perusahaan ini mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Gubernur NTT. Namun, sejak awal status lahan yang dikuasai oleh perusahaan ini sudah bermasalah. Sejumlah pemilik lahan merasa hak milik mereka diserobot oleh perusahaan.

Tetapi, saat itu protes belum begitu kuat. Soalnya, perusahaan punya beberapa kesepakatan dengan masyarakat di lingkar tambang, yakni sistim bagi hasil, royalti dan pajak, penggunaan tenaga kerja lokal, program CSR (pengadaan air bersih, listrik, jalan, klinik kesehatan, dan pengobatan gratis), dan reklamasi pasca tambang.

Bara konflik mulai memanas saat PT SMR dimiliki oleh Elsa Kurniawan. Semuanya berubah. Sistim bagi hasil diubah menjadi sistim sewa lahan. Biaya sewa lahan yang diputuskan sepihak adalah Rp 100 ribu per hektar perbulan. Sistim baru itu dianggap merugikan masyarakat.

PT SRM juga mulai menghidari kesepakatan. Program CSR tidak benar-benar dilakukan. Penggunaan tenaga kerja lokal juga tidak dilakukan. Lebih parah lagi, tidak ada reklamasi pasca tambang yang berpotensi mendatangkan bencana longsor.

Sudah begitu, ketika masyarakat melakukan protes, PT SMR menggunakan aparat keamanan untuk mengintimidasi dan menekan masyarakat. Termasuk menggunakan aparat TNI. Disamping itu, warga dan pemerhati lingkungan mulai meriusakan dampak ekologis dari operasi perusahaan tambang ini.

Rohaniwan Turun Ke Jalan

Berhadapan dengan perusahaan yang tidak peduli dengan nasib rakyat dan lingkungan, yang keberadaannya dibekingi oleh aparat keamanan, perlawanan rakyat seperti menerjang tembok, kaum rohaniwan tidak tinggal diam. Mereka turut dalam perjuangan dan berdiri di barisan rakyat.

Seperti pada aksi massa hari Rabu (27/1) lalu, kaum rohaniawan berbaris bersama rakyat dan aktivis pergerakan berbaris bersama menuju area lokasi tambang PT SMR. Kali ini, jumlah mereka bertambah banyak.

Seperti dilaporkan Victory News, Kamis (28/1/2015), para pendeta dan pastor yang turut bergabung dengan rakyat, antara lain:  Pdt Rode Taebenu, Pdt Andreas Nubatonis, Pdt Yos Manu, Pdt Elvis Lenama, Pdt Sam Babys, Romo Yohanis M Vieany, Romo Yohanis Kristo Tara, dan Pater Selestino Panggara.

Aksi massa Rabu (27/1) itu berlangsung panas. Begitu tiba di lokasi, ratusan massa aksi gabungan warga di lingkar tambang, pemilik lahan, rohaniawan, mahasiswa, dan pemerhati lingkungan itu langsung dihadang oleh pihak keamanan perusahaan dan intel dari Kodim setempat.

Sempat terjadi adu mulut dan kontak fisik. Tidak hanya itu, sepeda motor milik Pdt Yos Manu, Pdt Imanuel Talan dan sepeda motor milik wartawan Victory News sudah digembosi.

Adapun organisasi yang terlibat dalam perjuangan ini, antara lain: Partai Rakyat Demokratik (PRD), Walhi NTT, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Sinode GMIT, JPIC OFM Timor, JPIC Claret Kupang, dan lain-lain.

Ya, perjuangan memang belum berhasil. Dan kerakusan perusahaan tambang belum terbendung karena dibekingi oleh pemerintah dan aparat keamanannya. Namun, satu hal yang pasti: perjuangan tidak surut, apalagi menyerah!

Muhamad Idris

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut