Ganjar Pranowo: Revolusi Mental Jawabannya!

Republik Indonesia sudah 70 tahun merdeka. Namun, cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat adil dan makmur, masih jauh dari kenyataan.

Lihat saja kenyataan di sekitar kita: kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, korupsi yang merajalela, dan masih banyak lagi. Semua itu menunjukkan ada persoalan besar yang dihadapi bangsa ini dan tidak kunjung disentuh untuk diselesaikan.

Apa sebetulnya persoalan besar bangsa ini? Bagaimana menjawab persoalan bangsa tersebut? Apakah pemerintahan Jokowi-JK Saat ini bisa menjawab persoalan itu? Rentetan pertanyaan itu perlu mendapatkan jawaban.

Untuk menjawab persoalan itu, dari perspektif lokal, AJ Susmana dari Berdikari Online sudah mewancarai Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Sebelum menjadi birokrat, Ganjar cukup lama berjuang di lapangan politik. Di masa mahasiswa di Universitas Gajah Madah (UGM), dia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Kemudian dia menjadi aktivis politik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Melalui partai banteng itu, Ganjar dua kali duduk di DPR, yakni periode 2004-2009 dan 2009-2014 (tidak tuntas karena diajukan sebagai calon gubernur Jawa Tengah).

Berikut petikan wawancaranya:

Menurut Pak Ganjar, apa yang menjadi persoalan mendasar yang dihadapi Republik ini? Sudah 70 tahun merdeka, tampaknya kita belum berangkat juga menuju Indonesia adil dan makmur sebagaimana cita-cita Proklamasi 1945.

Saya biasanya hari Rabu dan Kamis keliling Jawa Tengah. Agenda ngecek progres pekerjaan. Di sela-sela itu, saya sempatkan masuk ke sekolah-sekolah dengan program mengajar. Pertanyaan awal saya: apa masalah republik ini. Sebagian besar menjawab: korupsi!

Tetapi ada pandangan juga bahwa korupsi bukanlah masalah mendasar. Imperialisme atau nekolim sebagaimana Presiden Sukarno menyebut kondisi penjajahan baru pasca kemerdekaan, masihlah menjadi pengganjal utama. Karena itu  tanpa mengerti persoalan mendasar yang dihadapi Republik. Harapan terhadap KPK, misalnya,   bisa menjadi sia-sia. Kegaduhan politik justru yang ditimbulkan sebab KPK pun dapat  menjadi lembaga baru untuk melakukan juga tindakan kongkalikong politik seperti yang ditunjukkan dengan fenomena tebang pilih dalam menjerat koruptor, menjadi alat pecah belah..Menurut Pak Ganjar?

Tentu saja, kalo kita mau ambil akarnya situasi ini cukup mudah dianalisis dengan Trisakti. Politik kita tidak bisa berdaulat penuh karena proses pengambilan keputusan bisa dipengaruhi kekuatan asing, apalagi soal kemandirian ekonomi dimana konsolidasi kekuatan nasional tidak menunjukkan hasilnya. Kepercayaan diri untuk mengelola sumber daya belum muncul sehingga soal pangan kita dipaksa makan gandum, padahal ada beras, jagung, umbi-umbian sorgum, sagu dan lain-lain, yang sangat mungkin untuk memenuhi pangan nasional dengan deversifikasi pangan. Termasuk soal energi dari Sumber Daya Alam (SDA) yang kita miliki; minyak, gas, panas bumi, surya, angin, dan lain-lain. Serta kepribadian dalam kebudayaan yang memiliki nilai-nilai khas: gotong-royong, budi pekerti, rembug-an dan seabreg produk-produk budaya dan seni. Namun semua itu rontok ketika nilai individualis mendominasi dan pragmatisme menjadi nilai yangg makin universal, maka korupsi sebagai jalan pintas menjadi persoalan besar. Soal kelembagaan bisa dikoreksi, namun soal tata nilai dengan nafsu besar kemewahan, malas, instan makin menyuburkan korupsi. Selebihnya, keberanian pemimpin yang harus didukung dengan konsensus warga bangsa. Untuk mengeksekusi.

Apa tanggapan Pak Ganjar  terhadap situasi Republik saat ini..? Kita lihat akhir-akhir ini bangsa kita dihadapkan pada banyak persoalan dan kelesuan ekonomi menjadi tema sentral. Beberapa paket kebijakan ekonomi dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi kelesuan ekonomi.

Sebagai ikhtiar politik ekonomi itu sudah bener, karena situasi ekonomi global memang harus mendapatkan respon agar ekonomi nasional tidak tertular dan makin parah. Kita harus punya inisiatif. Jika boleh saya sebut Jokowi perlu inisiatif untuk mengajak Negara-negara berpengaruh membuat kesepakan ekonomi dunia, new order. Inspirasi Bung Karno soal Konferensi Asia-Afrika bisas ditarik untuk mencari solusi global bersama. Lobi internasional menjadi sangat penting. Sekaligus kita menguji kemampuan bangsa!

Menurut Pak Ganjar, apakah ada yang membedakan Pemerintahan Jokowi-JK dengan pemerintahan-pemerintahan reformasi sebelumnya? Sebuah kelanjutan atau pertentangan? Kita lihat misalnya hutang luar negeri dan investasi asing tetap menjadi andalan dalam membangun negeri.

Kalo investasi nasional mampu kenapa tidak. Tapi ada tidak itu? Pemerintahan ini mengeksekusi.

Menurut Pak Ganjar, apa yang seharusnya atau sebaiknya dikerjakan pemerintahan Jokowi-JK dengan situasi yang serba mendesak ini seperti darurat ekonomi, darurat korupsi, darurat agraria, darurat kebudayaan dan hak asasi manusia?

Revolusi mental itu jawabannya. Tapi harus dalam bentuk kongkrit. Pelanggar dipecat dengan mudah, sehingga regulasi terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diubah. Setidaknya peraturan pelaksananya. Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) terlalu lembut..Tim ekonomi harus diperkuat. Evaluasi terhadap kabinet bisa dilakukan dengan kuantifikasi target sehingga jika tidak tercapai Presiden bisa mengganti berdasar rapot yang ada. Termasuk memperkuat eksekusi di tingkat daerah dengan rapat reguler Presiden dengan Kepala Daerah minimal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Apakah menurut Pak Ganjar, program Trisakti dan Nawacita ini riil dan sakti di tangan pemerintahan Jokowi-JK dalam mengatasi berbagai masalah yang serba darurat ini?

Hanya dengan keyakinan dan kesungguhan yang bisa mewujudkan itu!

Sebagai Gubernur Jawa Tengah,  Apa yang menjadi fokus dan perhatian Pak Ganjar sekarang ini?

Setelah sebagian besar rakyat minta pemerintahan melayani dan bersih, maka prioritasnya adalah Reformasi Birokrasi dengan membuat tata nilai baru dalam pengelolaan pemerintahan. Pelayanan prima, bersih dan akuntabel. Mengubah mental: ini tidak mudah, maka harus dikontrol tiap hari dengan TI (teknologi dan informasi). Perbaikan infrastruktur karena itu juga dikeluhkan oleh masyarakat: jalan, irigasi, transportasi, energi. Pendidikan guna menghadapi perubahan dan persaingan global. Kontrol lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan, pendidikan politik yang berkarakter dan berkepribadian dengan menanamkan budi pekerti. []

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid