Keterwakilan Rakyat

Hari ini, Rabu (29/8/2012), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menginjak usia 67 tahun. Dengan rentang waktu sepanjang itu, banyak yang berharap agar DPR benar-benar “mewakili rakyat”. Sayangnya, bila melihat kenyataan saat ini, banyak yang menganggap harapan itu  sudah buyar.

Bagi sebagian orang, DPR gagal menjadi perwakilan rakyat. Tidak sedikit produk politik DPR yang justru bertolak-belakang dengan kepentingan rakyat. Lihat saja keberadaan puluhan Undang-Undang (UU) yang dianggap merugikan rakyat. Bahkan, tak sedikit diantara UU itu yang telah melapangkan jalan bagi praktek neoliberalisme.

Lebih ironis lagi, banyak diantara UU itu ditengarai sudah ‘dipesan’ oleh pihak asing. Anggota DPR dari PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, pernah mengungkap keberadaan 76 UU yang proses penyusunan draft-nya dilakukan oleh pihak asing. Pada prakteknya, keberadaan UU itu mempercepat proses rekolonialisme di Indonesia.

DPR tak pernah menggubris ‘suara rakyat’. Tidak sekalipun DPR berupaya menarik partisipasi rakyat dalam proses penyusunan UU. DPR juga kurang responsif terhadap berbagai persoalan rakyat. Bahkan, aksi massa rakyat untuk menyampaikan aspirasi pun sangat jarang direspon oleh DPR. Sebaliknya, yang terjadi, aksi massa rakyat itu dibubarkan secara paksa.

Akibatnya, DPR makin berjarak dari rakyat. Bahkan seakan-akan berdiri sebuah tembok tebal antara DPR dan rakyat. Apa yang diperdebatkan oleh anggota DPR di gedung parlemen terkadang tak ada hubungannya dengan persoalan rakyat. Sementara DPR sibuk berdebat mengenai kepentingan masing-masing, di luar gedung parlemen rakyat berdesak-desakan untuk sesuap nasi.

Ini makin diperparah oleh gaya hidup anggota DPR yang sangat mewah. Sementara anggota DPR berlomba-lomba memiliki mobil mewah, rumah mewah, aksesoris mewah, dan berbagai gaya hidup mewah lainnya, ratusan juta rakyat harus hidup dengan pendapatan 2 dollar AS perhari. Belum lagi dengan berbagai persoalan lainnya: ketiadaan lapangan pekerjaan, pendidikan mahal, kesehatan sulit diakses, layanan publik sangat buruk, harga sembako terus meroket, dan lain-lain.

Selain itu, DPR terus-menerus mendapat predikat buruk. Salah satu dintaranya: dianggap lembaga terkorup di Indonesia. Banyak anggota DPR/DPRD tersangkut kasus korupsi. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2011 menyebutkan, tingkat koruptif anggota DPR/DPRD menempati urutan ketiga setelah PNS dan direktur swasta/kontraktor. Pada tahun 2011 itu, ada 99 anggota DPR/DPRD yang tersangkut kasus korupsi.

DPR juga berulang-kali dikecam karena kebiasaannya menghambur-hamburkan uang rakyat. Acara “plesiran” ke luar negeri tiap tahunnya selalu menghambur-hamburkan puluhan milyar anggaran negara. Belum lagi agenda-agenda rutin DPR yang juga menelan  tak sedikit uang rakyat.

Semua hal di atas tak lepas dari konsep demokrasi yang saat ini kita anut: demokrasi liberal. Demokrasi liberal berhasil menciptakan sebuah bentuk keterwakilan yang hanya mewakili kepentingan segelintir elit: penguasa politik dan pemilik modal. Demokrasi liberal menjauhkan massa-rakyat dari partisipasi langsung dalam kekuasaan.

DPR, yang kelahirannya tak bisa dilepaskan dari cita-cita proklamasi kemerdekaan, makin menyimpang dari khittahnya. Dan penyimpangan ini makin nyata dengan kuatnya andil DPR dalam proses amandemen UUD 1945. Kita tahu, proses amandemen UUD 1945 itu telah membuat penyelenggaraan negara makin menjauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan: masyarakat adil dan makmur.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut