Perjuangan Bolivia Menegakkan Kedaulatan Di Sektor Pertambangan

Bolivia terus berjuang menegakkan kedaulatannya dalam pengelolaan kekayaan alam, khususnya pertambangan. Diantaranya: negara harus memainkan peranan kunci dalam industri pertambangan.

Untuk tujuan itu, pemerintah Bolivia terus memperkuat peranan perusahaan tambang negara Comibol dan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. “Negara akan berpartisipasi di seluruh level rantai produksi mineral dengan menaikkan pendapatan dan memperkuat Comibol,” kata Hector Cordoba, Presiden perusahaan tambang negara Comibol.

Pernyataan itu disampaikan di Hector Cordoba saat konferensi pertambangan di La Paz, Bolivia. Cordoba, seorang ahli metalurgi, mengatakan, Bolivia bercita-cita “mengindustrialisasi” kekayaan tambangnya.

Di tahun 2009, Bolivia menciptakan konstitusi yang memungkinkan penambang melakukan joint venture dengan perusahaan tambang negara Comibol untuk semua jenis proyek.

Saat ini, kata Cordoba, Comibol berencana membangun lima smelter atau pabrik pemurnian dan pengolahan bahan mentah mineral. Lima  smelter itu dibangun untuk mengolah untuk perak, emas, seng, logam, dan lainnya.

Sejarah Bolivia terkait erat dengan pertambangan. Perak ditambang dari pegunungan Cerro Rico di Potosi menghasilkan kekayaan luar-biasa untuk kolonialisme Spanyol. Di abad 20, timah merupakan kekayaan terbesar Bolivia. Simon Patino, salah seorang penguasa penambang timah Bolivia, merupakan taipan terkaya pada jamannya.

Saat ini, pertambangan menyumbang 6,3% pada PDB Bolivia dan 37% untuk ekspor. Ekspor mineral merukan ekspor terbesar kedua Bolivia. Ekspor terbesar Bolivia adalah gas alam. Produksi mineral Bolivia dihargai 2 milyar dollar AS tahun lalu. Bolivia mendapat keuntungan besar dari ekspor mineral, terutama dari pajak.

Katanya, pajak tambang Bolivia merupakan yang tertinggi di Amerika Latin. Perusahaan tambang membayar pajak 37% atas keuntungan mereka dan membayar royalti antara 5% sampai 7%. Disamping pajak-pajak lainnya.

Kontrol pemerintah Bolivia terhadap kekayaan alam juga diperkuat oleh langkah pemerintah melakukan nasionalisasi. Tahun ini, Evo Morales menasionalisasi dua perusahaan tambang. Bulan Juli lalu ia mengambil-alih perusahan perak South American Silver Corp’s: SOHAP dan SACT. Bulan lalu, Morales juga mengambil-alih Glencore International PLC.

Banyak perusahaan tambang itu diambil-alih oleh pemerintah karena berkonflik dengan rakyat setempat. Pemerintah sendiri sudah berusaha melakukan negosiasi. Jadinya, pemerintah terpaksa mengambil langkah radikal untuk memulihkan martabat rakyatnya.

Memang, banyak perusahaan asing menarik sahamnya dari Bolivia pasca nasionalisasi. Namun, Evo Morales sudah berjuang untuk membuka kembali peluang investasi kepada perusahaan asing lainnya.

Ya, Evo Morales haru siap bernegosiasi. Maklum, negeri ini masih kekurangan teknologi dan personil terampil. Akibatnya, banyak pengelolaan tambang pasca nasionalisasi tidak begitu efisien. Keuntungan pun menurun.

Tetapi Bolivia juga membuat langkah radikal untuk menempatkan rakyat sebagai pemilik asli kekayaan alam Bolivia. Untuk itu, pemerintah telah mendorong rakyat untuk terlibat dalam koperasi pertambangan. Koperasi itu diorganisir oleh dewan-dewan komunitas.

Sampai sekarang, setidaknya 100.000 koperasi penambang yang telah memperoleh kekuasaan signifikan dalam penguasaan dan pengelolaan tambang. Para penambang—bersama dengan masyarakat adat—diletakkan oleh konstitusi Bolivia sebagai pemilik sah kekayaan tambang ini.

Presiden Evo Morales sedang berjuang untuk menyusun draft UU yang memperkuat kekuasaan rakyat atas kekayaan alam bangsanya.

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut