Kenaikan TDL Tanpa Pembicaraan dengan DPR

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mercy Chriesty Barends, mempertanyakan keputusan pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) terhadap 12 golongan pelanggan pada 1 Juni 2016 lalu.

“Kenaikan TDL terhadap 12 golongan yang mulai berlaku per 1 Juni 2016 mengejutkan DPR. Kebijakan tersebut tanpa ada pembicaraan dengan DPR,” kata Mercy melalui siaran pers yang diterima berdikarionline.com, Rabu (7/6/2016).

Menurut Mercy, dalam rapat terakhir antara Komisi VII DPR dengan PLN pada 26 April 2016 sama sekali tidak menyinggung soal kenaikan TDL terhadap 12 golongan pelanggan.

“Yang dibicarakan saat itu soal neraca ketenagalistrikan, infrastruktur dan distribusi kelistrikan, serta perkembangan program listrik 35.000 MW,” ungkapnya.

Di rapat itu juga, lanjut Mercy, Dirut PLN menyampaikan perkembangan validasi data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) perihal pelanggan golongan 450-900 Kwh yang masih disubsidi pemerintah, yaitu sejumlah 480.000 pelanggan.

Namun, dari angka tersebut, pemerintah berniat memangkas sebanyak 230.000 pelanggan. Alasannya, mereka tidak pantas untuk mendapat subsidi dari negara.

“Kalau pemerintah mencabut subsidi, itu berarti kenaikan TDL bagi pelanggan 450-900 Kwh,” tegasnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pelanggan 450-900 KwH adalah golongan menengah ke bawah. Menurutnya, kenaikan TDL untuk pelanggan 450-900 KwH akan membawa beban ekonomi bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Karena itu, politisi asal Maluku ini mendesak pemerintah untuk menjelaskan secara komprehensif alasan atau pertimbangan pemerintah menaikkan TDL untuk 12 golongan tersebut kepada publik dan DPR.

Dia juga mendesak pemerintah untuk melakukan pendataan ulang terkait jumlah pelanggan 450-900 Kwh yang masih berhak mendapatkan subsidi.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengacu pada TNP2K. Sebab, lembaga yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden RI itu masih dipertanyakan dasar dan payung hukum atas keberadaannya. Juga, jika mengacu ke UU, lembaga ini tidak memiliki wewenang melakukan pendataan.

Untuk diketahui, pada 1 Juni 2016, pemerintah menetapkan tarif baru untuk 12 golongan pelanggan.

Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun mengatakan, golongan tarif rumah tangga kecil (R-1) daya 1.300-2.200 VA, rumah tangga sedang (R-2) 3.500-5.500 VA, dan rumah tangga besar (R-3) 6.600 VA ke atas naik Rp12 per kWh dari Rp1.353 pada Mei 2016 menjadi Rp1.365 per kWh pada Juni 2016.

“Untuk golongan tarif bisnis sedang, industri besar, kantor pemerintah, PJU (penerangan jalan umum), dan layanan khusus juga mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya,” kata Marbun seperti dikutip Tempo.co, Rabu (1/6/2016).

Sementara untuk pelanggan rumah tangga kecil daya 450 VA dan 900 VA, bisnis dan industri kecil serta pelanggan sosial yang masih mendapat subsidi, tarifnya tetap.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut