Kemenangan Rakyat Jakarta!

Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua kemarin (20/9/2012) menghempaskan harapan sebagian besar kelompok status-quo, baik di lingkaran politik DKI Jakarta maupun nasional, untuk terus-menerus menancapkan kekuasannya di Ibukota Republik Indonesia.

Pasangan Jokowi-Basuki, yang juga unggul di putaran pertama, didaulat oleh seluruh lembaga survei sebagai pemenang. Sekalipun itu barulah sebatas hasil perhitungan cepat (quick count). Akan tetapi, seperti pengalaman putaran pertama, hasil perhitungan quick count tidak berbeda jauh dengan KPU.

Ada beberapa kesimpulan menarik yang bisa dipetik dari pilkada DKI Jakarta ini:

Pertama, kemenangan Jokowi-Basuki adalah kemenangan rakyat. Di sini, suara rakyat—vox populi, vox dei—telah menjadi faktor penentu. Mereka telah menjadikan “kotak suara” sebagai sarana menciptakan perubahan. Dan, bagi warga Jakarta, agenda perubahan itu sangat pantas dititipkan pada Jokowi-Basuki.

Kedua, Rakyat Indonesia di Jakarta sangat menghendaki perubahan. Mereka sudah muak dengan kekuatan politik dominan, yang diidentifikasi sangat korup, elitis (sengaja berjarak dengan rakyat), birokratis, dan tidak punya keberpihakan politik kepada massa-rakyat.

Dalam konteks ini, Jokowi-Basuki dianggap membawa ‘sesuatu yang berbeda’. Jokowi dianggap membuat model kepemimpinan politik merakyat di Solo. Sedangkan Basuki sukses dengan kepemimpinan politiknya di Belitung Timur. Dengan demikian, rekam jejak dan integritas kandidat di sini juga penting. Sekalipun Foke mati-matinya menyebut dirinya paling faham dan berpengalaman mengurus Jakarta, tetapi rakyat sudah melihat rekam jejaknya selama 5 tahun. Dan, di mata mayoritas rakyat, Foke dianggap gagal.

Ketiga, rakyat kita makin rasional dan kritis. Kita juga tahu, isu SARA yang begitu gencar dikampanyekan tak begitu berpengaruh terhadap keyakinan politik. Bayangkan, fatwa lembaga agama pun, yang didalamnya dijejalkan kutipan ayat, juga tak begitu mempengaruhi sikap rasional massa-rakyat.

Kita serasa merasakan “semangat manusia merdeka” dalam pilkada DKI Jakarta ini. Manusia disebut “merdeka” jika ia punya kekuasaan untuk menentukan dirinya sendiri untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam konteks Pilkada, manusia merdeka ini tercermin dari sikap politik orang-orang (rakyat) yang tak terpengaruh oleh bujuk rayu uang, sembako, janji kenaikan gaji, manipulasi jamkesda, dan lain-lain.

Keempat, metode kampanye turun ke bawah (turba), programatik, dan kreatif jauh lebih efektif ketimbang pencitraan di media massa atau mengotori kota dengan baliho dan gambar-gambar kandidat. Dalam pilkada DKI terlihat, rakyat lebih senang jika kandidat turun langsung di tengah rakyat, mendengarkan persoalan mereka, dan mendiskusikan solusi secara bersama-sama. Cara seperti ini jauh lebih realitas dan tidak terlalu muluk-muluk ketimbang mengumbar janji-janji bombastis.

Rakyat juga lebih tertarik pada kampanye yang lebih programatik. Seperti ditemukan jajak pendapat Kompas beberapa hari lalu, kampanye programatik memungkinkan massa-rakyat mengenal kapasitas masing-masing kandidat untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Debat-debat publik, tentunya dengan isian gagasan dan program, juga lebih mendidik rakyat secara politik.

Jokowi-Basuki sudah meraih mandat rakyat. Kedepan, keduanya diharap bisa menjalankan mandat rakyat itu sebaik-baiknya. Di sinilah tantangan terberat yang sedang menunggui Jokowi-Basuki. Pertama, mereka harus menyadari bahwa mereka kekuatan minoritas di DPRD. Tentunya, DPRD ini bisa menjadi alat status-quo untuk menghalangi proposal/program Jokowi-Basuki.

Kedua, mereka akan berhadapan dengan mesin birokrasi atau aparatus warisan rezim lama. Anda tahu sendiri, betapa mesin birokrasi itu sangat konservatif, korup, kurang profesional, dan bermental inlader. Tentunya, Jokowi-Basuki harus berjuang keras untuk merombak mesin birokratis ini. Jikalau tidak, mesin birokratis ini bisa menjadi penghambat program-programnya.

Ketiga, Jokowi-Basuki akan berhadapan dengan kepentingan segelintir orang, khususnya kelompok bisnis, yang selama ini berkembang dengan memanfaatkan mesin birokrasi. Mereka akan melakukan berbagai hal untuk menjinakkan Jokowi-Basuki agar tunduk pada kepentingan bisnis mereka.

Karena itu, bagi kami, Jokowi-Basuki perlu memastikan koalisinya dengan massa-rakyat tidak retak. Jokowi-Basuki harus menempatkan rakyat sebagai protagonis dalam perubahan di Jakarta. Tidak hanya itu, supaya gerakan rakyat ini hanya bisa efektif dan bisa menjadi alatnya untuk melancarkan programnya, maka gerakan rakyat ini perlu diorganisasikan dengan baik. Pengorganisasiannya bisa dalam bentuk “relawan” atau dewan-dewan komunitas, yang bertugas menghubungkan antara program pemerintah dan persoalan-persoalan rakyat di bawah.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut