Kegiatannya Dibubarkan Paksa, PRD Surabaya: Kami tidak mengganggu Kamtibmas!

Aksi pembubaran paksa kegiatan peringatan hari ulang tahun Partai Rakyat Demokratik (PRD) ke-23 di sekretariat PRD Jawa Timur, di Jalan Bratang Gede, Gang VI E Nomor 2A, Surabaya, Senin (22/7/2018), masih menyisakan tanda-tanya.

Salah satu Ormas yang terlibat aksi pembubaran itu, Laskar Pembela Islam (LPI), sayap ormas Front Pembela Islam (FPI), menyangkal melakukan pembubaran kegiatan PRD tersebut.

“Yang membubarkan bukan FPI (dan LPI) tapi aparat. Ya kepolisianlah,” kata Wali Laskar LPI Surabaya, Agus Fachruddin, seperti dikutip Tirto.id, Rabu (24/7/2019).

Sementara menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera, aparat melakukan langkah antisipatif dengan memisahkan massa PRD dengan massa kontra. “Sehingga tidak sampai terjadi bentrokan dan gangguan kamtibmas,” katanya kepada VIVA.co.id, Selasa (23/27/2019).

Menanggapi dua pernyataan yang simpang-siur itu, Komite Pimpinan Kota PRD Surabaya mengeluarkan sikap resmi.

Menurut Ketua PRD Surabaya, Samirin, kegiatan yang dihelat tanggal 22 Juli lalu itu sebetulnya tidak berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Sebab, bentuk kegiatannya bukan aksi jalanan, melainkan diskusi publik.

“Ya, masak diskusi publik dianggap mengganggu Kamtibmas. Ini kan aktivitas warga Negara yang dijamin Undang-Undang,” kata Samirin, Kamis (23/7/2019).

Menurutnya, pihak yang justru mengganggu Kamtibmas adalah kelompok yang menggunakan aksi jalanan dan kekerasan untuk membubarkan kegiatan PRD.

“Warga sekitar sekretariat kami panik dengan kedatangan rombongan itu. Anehnya, Polisi gagal memediasi dengan baik, sehingga terjadi adu mulut antara FPI dengan warga dan kami,” ungkap Samirin.

Dia menduga aksi pihak tertentu yang membubarkan kegiatan PRD di sekretariatnya sudah terencana dan sistematis. Pasalnya, setelah rencana tempat kegiatan awal diskusi dibatalkan, yakni di rumah makan Sari Nusantara, justru FPI mengarahkan massanya ke sekretariat PRD.

“Kejadian kemarin itu membuktikan bahwa polisi gagal memberi jaminan kegiatan warga Negara yang dilindungi oleh Undang-Undang dan dilakukan secara damai,” tegasnya.

Namun demikian, Samirin menghimbau semua pihak untuk tidak terprovokasi oleh upaya memancing konflik horizontal yang melemahkan kesatuan dan persatuan bangsa.

“Masalah pokok bangsa kita saat ini adalah liberalisasi ekonomi yang turut menyuburkan politik sektarianisme. Ini yang harus kita hadapi bersama, dengan mengukuhkan persatuan nasional,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pada 22 Juli 2019, bertepatan dengan HUT PRD ke-23, PRD Jawa Timur berniat menyelenggarakan kegiatan diskusi publik bertema “Ini Jalan Kita ke Depan: Bangun Persatuan Nasional, Wujudkan Kesejahteraan Sosial, dan Menangkan Pancasila.”

Sayang, kegiatan yang rencananya menghadirkan dua pembicara itu, yakni M Sholeh (seorang pengacara) dan Whisnu Sakti Buana (Wakil Walikota Surabaya), terpaksa dibatalkan.

Hendraven Saragih

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut