Kedaulatan Maritim

Pada bulan Juli hingga Agustus 2010 ini, kepulauan Maluku diramaikan oleh sebuah acara maritim, dinamakan Sail Banda, yang diramaikan puluhan kapal dari dalam dan luar negeri beserta ribuan orang awaknya. Tahun lalu kegiatan sejenis telah dilangsungkan di Sulawesi Utara dengan nama Sail Bunaken. Menurut pemerintah, kegiatan ini untuk memajukan perekonomian daerah-daerah tempat acara tersebut berlangsung, baik di Sulawesi Utara ataupun di Maluku.

Di sini kita tidak sedang ingin mendebat dampak positif dari kegiatan tersebut yang telah ‘dinikmati’ rakyat. Meskipun, kegiatan ini begitu kental dengan nuansa politik pencitraan—termasuk dengan adanya pengobatan gratis di sejumlah pulau, yang ditengarai akan berujung pada penggalangan sekutu geopolitik kawasan Asia-Pasifik oleh Amerika Serikat. Sail Bunaken dan Sail Banda, di satu sisi menunjukkan model proyek ekonomi politik pemodal di bidang maritim dalam jubah kemanusiaan, dan di sisi lain mengingatkan kita pada kondisi kedaulatan maritim Indonesia secara umum yang sangat memprihatinkan. Sebagai contoh, setiap tahun setidaknya kita kehilangan satu juta ton ikan yang ditangkap secara ilegal. Kapal-kapal asing dapat dengan mudah masuk ke teritori laut kita, baik lewat penyamaran, ataupun lewat kongkalikong dengan para petugas yang seharusnya bertanggungjawab menjaga kedaulatan.

Indonesia adalah negeri maritim. Luas dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan yang sekaligus menjadi benteng bagi pulau-pulau tempat bermukim penduduknya. Benteng yang dimaksud tidak semata bermakna kemiliteran melainkan juga ekonomi. Selain kandungan kekayaan biota laut, cadangan kekayaan alam bawah laut, dan harta karun seperti barang-barang antik yang karam, laut telah menjadi pra sarana alami bagi lalu-lintas ekonomi. Laut merupakan jalan paling utama untuk membawa hasil eksploitasi sumber daya alam keluar dari pulau-pulau di negeri ini. Wajarlah bila kisah kejayaan di lautan tempo dulu kita kembalikan sebagai inspirasi bagi visi kemaritiman yang berdaulat dewasa ini. Lewat sejarah kita mengetahui bahwa takluk di lautan adalah pertanda takluknya bangsa ini sampai ke pelosok lembah dan pegunungan oleh bangsa-bangsa penjajah. Sebaliknya, berdaulatnya lautan negeri ini, seperti yang terjadi pada masa pra kolonial dan era kemerdekaan dalam kepemimpinan Bung Karno, juga menunjukkan kedaulatan bangsa-bangsa Nusantara sampai ke pedalaman.

Sulit bagi kita saat ini untuk membicarakan kedaulatan maritim tanpa didahului perubahan paradigma terhadap kemaritiman, baik pada sektor ekonomi maupun sektor militer. Pada sektor ekonomi, tak selayaknya potensi maritim kita hanya diposisikan sebagai “halaman belakang, tempat bersantai”–sebagaimana diistilahkan oleh Sri Sultan HB X. Selanjutnya, kekuatan militer angkatan laut perlu diprioritaskan kemajuannya sebagai ujung tombak penjaga kedaulatan maritim. Dengan memindahkan fokus pertahanan pada maritim maka senjata tentara nasional diharapkan tidak lagi mengarah ke dalam, melainkan lebih terfokus pada potensi musuh dari eksternal.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut