Kedatangan Hillary Clinton Terkait Freeport

Rencana kedatangan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton ke Indonesia terus menuai kecaman. Banyak pihak menuding kedatangan Hillary membawa misi imperialistis AS.

Sejumlah organisasi pergerakan di Jakarta menyuarakan tudingan itu dengan sangat lantang pada saat menggelar konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 2 September 2012.

Diantara organisasi itu: Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Petisi 28, LMND, SRMI, FPPI,  Indies, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Institute For Global Justice (IGJ).

“Kedatangan Hillary jelas membawa agenda AS dalam rangka mempertahankan dominasinya menguasai kekayaan alam Indonesia, khususnya kekayaan di sektor pertambangan,” kata Ketua Umum Repdem, Masinton Pasaribu.

Masinton menjelaskan, saat ini ada dua perusahaan AS di Indonesia, yakni PT. Freeport dan PT.Newmont, sedang dalam tahap renegosiasi dengan pemerintah Indonesia. Karena itu, Masinton sangat yakin, kedatangan Hillary sengaja untuk mengintervensi proses utrenegosiasi yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia dengan perusahaan-perusahaan AS tersebut.

Bagi Masinton, kehadiran Freeport sejak 1967 hingga sekarang telah membawa banyak kerugian besar bagi bangsa Indonesia, seperti pelanggaran HAM, pelanggaran hak azasi kemanusiaan, pemiskinan masyarakat lokal, dan pengrusakan lingkungan secara massif.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PRD Agus Jabo Priono juga menyampaikan keprihatinan yang sama. Katanya, kunjungan Hillary Clinton itu untuk memastikan keberlanjutan kepentingan ekonomi AS di Indonesia.

“Kita tahu, Freeport telah menikmati untung besar di Papua. 80% cadangan emas Freeport berasal dari Papua. Dengan demikian, AS tidak akan mau melepas kepentingan korporasinya di Indonesia,” tegas Agus Jabo Priyono.

Pemerintah Indonesia, menurut Agus Jabo, seharusnya kritis dalam memaknai kunjungan Hillary Clinton ini.  Bagi Agus Jabo, momentum kunjungan ini seharusnya bisa menjadi panggung untuk untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia.

“Pemerintah mestinya menunjukkan posisi sebagai bangsa berdaulat. Sayang, yang terjadi, pemerintah Indonesia tidak berani menekan Freeport untuk tunduk pada kedaulatan bangsa Indonesia,” katanya.

Menurut Agus Jabo, problem ketidak-berdaulatan bangsa Indonesia dalam pengelolaan kekayaan alam tak terlepas terabaikannya pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 yang asli.

Rencananya, perwakilan organisasi-organisasi pergerakan ini akan menggelar aksi protes di kedutaan besar AS di Jakarta pada tanggal 4 September 2012 besok.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut