Kebijakan Pembatasan Tembakau Abaikan Kepentingan Rakyat

Kebijakan pembatasan tembakau, sebagaimana tercantum dalam UU Kesehatan, dianggap mengabaikan kepentingan rakyat, terutama sekali petani tembakau dan buruh pabrik rokok.

Demikian dikatakan oleh politisi asal PDIP, Eva Kusuma Sundari, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Adakah Intervensi Kepentingan Asing Dalam Kebijakan Pengendalian Tembakau”, di Jakarta.

Seharusnya, sebelum berbicara pembatasan tembakau, para pembuat regulasi harus memikirkan soal alih-profesi para petani tembakau dan buruh-buruh pabrik rokok.

Lebih jauh lagi, lanjut Eva Kusuma, kebijakan itu mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas, seperti pengangguran (unemployment) dan kemiskinan.

Meski begitu, Eva juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan iklan produk rokok yang terkesan menantang, sehingga melanggar hak azasi kelompok yang perlu dilindungi dari rokok, seperti anak-anak.

Zat Adiktif Masih Perdebatan

Sementara peneliti Institute For Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, menganggap perdebatan soal zat adiktif dalam tembakau belum usai, namun tiba-tiba sudah diadopsi oleh UU kesehatan kita.

“Sekitar 90% ahli di WHO bukan ahli kesehatan. Darimana mereka mendapatkan kesimpulan dan seperti apa penelitian itu dilakukan,” ujar Daeng mempertanyakan kampanye tembakau sebagai zat adiktif.

Pendapat senada disampaikan oleh Wahyu Basir, ekonom asal Jogjakarta, bahwa kampanye tembakau zat adiktif mirip wahyu yang turun tiba-tiba, tidak disertai perdebatan atau pertanyaan kritis.

Penghancuran Industri Nasional

Salamuddin Daeng mengakui bahwa satu-satunya sektor industri yang terkait dari hulu sampai ke hilir adalah industri rokok.

Sayangnya, Industri rokok pun hendak dihancurkan, seperti halnya yang dialami oleh industri baja dan industri-industri lainnya di dalam negeri.

Menurut Daeng, jumlah perokok di dunia masih sangat besar di dunia, yaitu mencapai 1,6 milyar orang. Sebuah potensi pasar yang sangat besar.

Indonesia sendiri bukan negara dengan jumlah perokok terbesar, tetapi negara perokok terbesar di dunia adalah Tiongkok dan India.

“ketika industri rokok di dalam negeri dimatikan, sementara jumlah perokok masih sangat besar, maka yang mengambil untung adalah perusahaan rokok asing,” ungkap Daeng.

Salamuddin Daeng mensinyalir adanya kepentingan korporasi farmasi asing untuk mengembangkan terapi dan obat subtitusi rokok, seperti Pfizer, Novartis dan GlaxoSmithKline.

Pada tahaun 1990, Pfizer dan Glaxo membiayai secara penuh anggota WHO untuk membentuk World Health Organization’s Tobacco Free Initiative.

Disamping itu, terungkap sebuah fakta mengenai bantuan Bloomberg untuk membiayai program anti-rokok di Indonesia, yang disalurkan kepada sejumlah lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sebut saja program “kota Bogor 100% bebas rokok”, dimana Dinas Kesehatan Bogor mendapat suntikan dana dari asing sebesar US$ 228,224 atau sekitar Rp2 milyar.

Di website www.tobaccocontrolgrants.org disebutkan nama-nama organisasi dan LSM penerima dana untuk kampanye anti-rokok di Indonesia.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Vannessa Hearman

    Aku setuju sekali kalau alih profesi betul-betul dilaksanakan utk petani tembakau. Itu penting sekali. Tetapi saya setuju sekali kalau diambil langkah-langkah tertentu untuk membatasi dampak rokok pada kesehatan dan masyarakat di Indonesia. Saya kira masalah bahwa merokok merusak kesehatan sudah terbukti. Mengenai masalah adiktif, dalam pembuatan rokok komersil, sering ditambahkan zat-zat kimia yang menambah atau membuat ketergantungan atau adiksi itu. Tapi tidak bisa kita menolak meregulasi masalah rokok dan kesehatan dengan alasan ekonomi rakyat dan bahwa ini merupakan konspirasi asing. Indonesia sudah waktunya mengambil tindakan dalam memperkuat upaya2 membantu orang berhenti merokok. Itu penting. Sebagai aktivis, kita perlu badan dan pikiran yang sehat dan sayangnya, rokok malah membuat kita sakit – dan merusak kantong juga.

  • dicky

    sy pro tembakau gerakan anti tembakau sy kira harus ditinjau ulang ..meninjau ketahanan ekonomi nasional, adanya fungsi2 baik tembakau pada kehidupan manusia…penulisan pada kendaraan bermotor,penjual BBM,vetsin,bahan2 kimia,makanan berlemak seperti juga penulisan efek samping pada rokok…itu adalah keadilan..