Aktivis Petisi 28: Privatisasi Krakatau Steel Untuk Menghancurkan Industri Nasional

Alasan penjualan 20% saham PT Krakatau Steel melalui mekanisme initial public offering/IPO), yang katanya untuk menambah modal dan menaikkan produktifitas, telah dibantah keras oleh aktivis PETISI 28.

Bagi Salamuddin Daeng, salah seorang aktivis Petisi 28, persoalan sekarang bukanlah kelangkaan modal ataupun kelangkaan barang, melainkan kelebihan produksi atau over-produksi, termasuk dalam produksi baja dunia.

“Keadaan itu, mendorong investasi baja di luar negara-negara maju tidak diperlukan lagi,” kata Daeng saat diskusi “Penggarongan Aset Negara oleh Mafia Istana (Dari Century Hingga Krakatau Steel), di Jakarta.

Walaupun PT. Krakatau Steel akan menambah modal, Salamuddin Daeng menganggap hal itu tidak akan membantu jikalau situasi ekonominya tetap dibiarkan liberal.

Bila dibandingkan dengan produsen baja lain, seperti Tiongkok, India, ataupun Korea Selatan, maka produksi baja nasional akan kalah kompetitif dikarenakan biaya produksi baja kita lebih mahal.

Oleh karena itu, alih-alih Krakatau Steel akan berhasil meningkatkan produktifitas, justru diperkirakan akan dijadikan gudang untuk menampung produksi baja negara asing ataupun menjadi tempat perakitan produk baja mentah dari negeri lain.

Menghancurkan Industri Nasional

Mengingat peran industri baja sebagai induknya industri (mother of industry), maka privatisasi Krakatau Steel akan berdampak lebih jauh terhadap industri nasional, terutama yang terkait dengan komponen baja.

Daeng menegaskan bahwa belum ada pengalaman menunjukkan bahwa suatu negara bisa menjalankan industrialisasi dengan bersandar kepada utang luar negeri ataupun modal asing, melainkan dibangun dari surplus yang dihasilkan oleh ekonomi nasional itu sendiri.

Sehingga agenda privatisasi krakatau steel  terkait kuat dengan upaya perusahaan multinasional untuk menguasai perdagangan sektor ini.

Pendapat hampir senada juga disampaikan oleh Agus Priyanto, Sekjend Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, yang menandaskan bahwa privatisasi Krakatau Steel sangat berkaitan erat dengan penghancuran industri di dalam negeri.

“Kalau industri baja nasional dihancurkan, maka ini akan berkaitan dengan kehancuran industri lain yang bergantung kepada bahan baku baja,” tegasnya.

Penggarongan Aset negara

Para aktivis juga mensinyalir adanya kepentingan pihak istana, dalam hal ini pemerintahan SBY-Budiono, untuk mengambil keuntungan dari obral murah perusahaan nasional, termasuk Krakatau Steel.

“Ini dapat disamakan dengan kasus perampokan Bank Century,” kata salah seorang aktivis dari Universitas Indonesia (UI).

Karena itu, para aktivis pun menduga bahwa motif untuk meraup keuntungan lebih dominan ketimbang untuk memperbaiki manajemen dan meningkatkan kapasitas produksi Krakatau Steel itu sendiri.

Terkait kerugian yang ditimbulkan oleh aksi penjualan Krakatau Steel ini, aktivis Petisi 28 pun merekomendasikan 5 nama yang bersalah, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Budiono, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan.

Rencana Aksi

Sebagai tindak lanjut dari diskusi ini, aktivis Petisi 28 akan menggandeng elemen pergerakan yang lain untuk melancarkan aksi protes.

“Dalam waktu dekat ini, kami akan mendatangi Kantor PT. Krakatau Steel, di Jakarta, untuk menyegel sebagai milik rakyat Indonesia,” ujar Haris Rusli Moti, aktivis Petisi 28 kepada wartawan.

Pihaknya juga akan melibatkan serikat pekerja, terutama serikat pekerja metal dan PLN, untuk bersama-sama membatalkan rencana penjualan PT. Krakatau Steel ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut