Kebijakan Luar Negeri AS Membunuh Perempuan

Algojo 1965 (Cover majalah TEMPO)

Membaca artikel opini Kompas pada 8 Maret 2013 lalu, Perempuan dalam Kebijakan Luar Negeri AS, yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, dada saya langsung sesak.

John Kerry, yang pandai menggunakan bahasa diplomasi itu, berusaha menegaskan komitmen negerinya dalam mengangkat partisipasi perempuan dan kesetaraan gender di berbagai belahan dunia.

Menurutnya, tanpa partisipasi perempuan, mustahil menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, sosial, dan politik yang pelik. Dan ia mengklaim bahwa negerinya sangat mendorong hal tersebut.

Namun, John Kerry lupa bahwa negerinya belum pernah punya Presiden perempuan. Sedangkan Indonesia, terlepas dari warna kebijakannya, sudah pernah punya Presiden perempuan, yakni Megawati.

Bahkan, dalam daftar persentase perempuan di parlemen dari 190 negara di dunia, AS hanya menempati peringkat ke-77. Tingkat partisipasi perempuan di parlemen AS hanya  17.8%. Peringkat teratas justru diduduki oleh Rwanda (56.3 persen), Andorra (50 persen), dan Kuba (45,2 persen). Sementara Indonesia menempati peringkat 75—di atas AS—dengan 18.6%.

Lalu, sembari menunggangi popularitas gadis pemberani dari Pakistan, Malala Yousafzai, John Kerry berbicara mengenai pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Dengan pendidikan, katanya, perempuan bisa melepaskan diri dari keterpaksaan menikah dini, memutus lingkaran kemiskinan, mengembangkan diri menjadi pemimpin komunitasnya.

Namun, tampaknya dimana-mana, baik di Amerika Latin, Afrika, Asia maupun di negeri kita, kebijakan “Washington Consensus” berkontribusi besar dalam menyingkirkan perempuan—juga kaum laki-laki—dari hak mendapat pendidikan. Washington Consensus telah membabat peran negara dalam menyediakan layanan pendidikan universal dan terjangkau bagi seluruh rakyatnya.

Sampai saat ini 5 juta perempuan Indonesia masih buta huruf. Angka partisipasi perempuan Indonesia di pendidikan tinggi juga masih rendah: partisipasi perempuan: SMA (18,59 persen), Diploma (2,74 persen), dan Universitas (3,02 persen.

Gara-gara layanan kesehatan diprivatisasi, ibu-ibu dan kaum perempuan sulit mengakses layanan kesehatan. Akibatnya, seperti diungkapkan UNICEF, ada 10.000-an wanita Indonesia meninggal setiap tahun karena masalah kehamilan dan persalinan. Lalu, ada 150.000 balita yang meninggal setiap tahun akibat kurangnya akses terhadap layanan kesehatan.

Sementara itu, akibat tekanan liberalisasi, sektor pertanian Indonesia juga mengalami kehancuran. Banyak perempuan petani, yang sebelumnya terlibat dalam sistem produksi, ikut terdepak. Banyak diantara mereka akhirnya terpaksa menjadi buruh migran.

Neoliberalisme menghancurkan sektor produktif dunia ketiga, terutama pertanian dan industri. Akibatnya, banyak perempuan terlempar ke jalan dan tak punya harapan untuk bertahan hidup. Keadaan ini memicu meningkatnya perdagangan perempuan. Di Amerika Serikat, negerinya John Kerry, sedikitnya 40-50 ribu perempuan dari berbagai negara dunia ketiga didatangkan untuk melayani perdagangan seksual.

AS adalah sponsor utama kebijakan neoliberal di seluruh dunia. Ironisnya, kebijakan luar negeri AS juga diarahkan untuk misi besar menyebarkan neoliberalisme di seluruh dunia. Dan, jika ada negara yang menolak, AS tak segan-segan menggunakan kekerasan. Sejak 1945, pemerintah AS telah terlibat dalam penggulingan lebih 50 pemerintahan negara lain di dunia. Tak sedikit diantara pemerintahan itu adalah demokratis dan progressif. Termasuk penggulingan Bung Karno di Indonesia.

Dalam banyak intervensi AS itu, sekalipun menggunakan jubah demokrasi dan kebebasan, jutaan kaum progressif—dengan tuduhan komunis atau kaum merah—dibantai secara keji. Di Indonesia, AS terlibat dalam pembantaian 3 jutaan rakyat Indonesia. AS juga menyokong rezim Soeharto untuk menghancurkan organisasi perempuan progressif, yakni Gerwani, yang beranggotakan 1,5 juta orang.

Sampai sekarang, Indonesia tidak punya lagi organisasi perempuan sekuat dan sebesar Gerwani. Padahal, pada jamannya, Gerwani merupakan organisasi perempuan yang berdiri di garda depan untuk memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan gender. Inilah dosa terbesar Amerika Serikat terhadap gerakan perempuan Indonesia!

Tak hanya di Indonesia, AS juga melakukan hal yang sama di berbagai negara Amerika Latin, seperti Chile, Argentina, El Salvador, Guetemala, Brazil, Ekuador, Kuba, Bolivia, Venezuela, Republik Demokratik Kongo, Burkina Faso, dan lain-lain. Dalam proses itu, lebih dari 30-an negara diserang dan dibom, yang meninggalkan korban tak sedikit.

Setelah berhasil menggulingkan pemerintahan progressif di negara-negara itu, AS menciptakan rezim diktator. Seperti juga rezim orde baru di Indonesia, rezim-rezim diktator tersebut berkuasa melalui teror, penculikan, dan pembunuhan. Banyak aktivis pro-demokrasi, termasuk perempuan, dibunuh secara keji.

Nafsu imperialistis AS tak pernah padam. Demi mencaplok minyak Irak, AS melancarkan serangan militer. Jutaan perempuan Irak menderita akibat peperangan dan invasi AS tersebut. Kondisi serupa dirasakan oleh perempuan Afghanistan. Tak sedikit perempuan Afghanistan yang seusia dengan Malala tak bisa bersekolah karena gedung sekolah mereka hancur akibat serangan bom Amerika Serikat.

Itulah wajah kebijakan luar negeri AS terhadap AS. Dan, sekalipun hendak ditutupi dengan bahasa diplomasi oleh John Kerry, mayoritas perempuan di negeri dunia ketiga menyadari bahwa imperialisme AS tidak mentolerir kebangkitan perempuan. Sebab, kebangkitan gerakan perempuan berarti juga kebangkitan gerakan rakyat. Dan itu sama artinya dengan mengubur imperialisme AS itu sendiri.

Anna Yuliantipemerhati masalah sosial, perempuan, dan HAM

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • rakdja bergerak

    artikelnya cukup menarik untuk dibaca, sayang sekali banyak jargon yang digunakan dan kurangnya data yang disajikan, jadi agak kering untuk mendukung pernyataannya. Kena apa saya bilang begitu, karena artikel ini bukan selebaran dan dibaca di website.