Tidak Becus Mengurus Bawang

Sudah beberapa hari ini harga bawang terus merangkak naik. Di Jakarta, kenaikan harga bawang sudah 100%. Bahkan, harga bawang merah sudah naik 300%. Kenaikan itu membuat rakyat menjerit. Maklum, bawang sangat vital untuk memperkaya cita-rasa masakan rakyat Indonesia. Saking pentingnya bawang itu bagi rakyat, bawang merah dan bawang putih dikenal pula dalam cerita rakyat.

Presiden SBY tak usah berbangga dengan pertumbuhan ekonomi yang spektakuler. Toh, dalam urusan bawang, juga kedelai, Indonesia tidak bisa berdikari. Bayangkan, 95% kebutuhan bawang putih di dalam negeri didapatkan melalui impor. Sedangkan produksi bawang putih nasional hanya sanggup memasok 5% kebutuhan rakyat kita.

Menghadapi gejolak harga bawang ini, Presiden SBY pun hanya memberi jawaban abstrak. “Persoalan bawang ini harus dihitung baik-baik berapa banyak kita produksi dan berapa kebutuhan kita,” kata SBY. Menurutnya, dengan hitungan itu, pemerintah tidak salah mengambil kebijakan. Namun, SBY tidak merinci langkah apa yang mau diambil.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, yang mengaku sudah “blusukan” ke pasar-pasar, menuding pembatasan impor hortikultura sebagai penyebab kenaikan harga bawang. Ia pun memberikan sinyal untuk membuka kembali kran impor holtikultura.

Kehancuran produksi holtikultura, termasuk bawang, makin terasa sejak Indonesia menjadi pengikut IMF dan WTO. Sejak itu, Indonesia dipaksa meliberalkan sektor pangannya, termasuk bawang. Subsidi untuk petani dihapus. Berbagai bentuk proteksi produk pertanian dilucuti. Alhasil, pertanian Indonesia pun kolaps.

Sejak itu, produk holtikultra impor dari China, Amerika Serikat, Thailand, India dan negara lain merembes masuk. Tak hanya membanjiri supermarket besar dan kecil, tetapi juga menyerbu pasar-pasar kecil di berbagai pelosok tanah air. Harganya pun miring dan tampilannya menarik. Alhasil, produk holtikultura dalam negeri kehilangan pangsa pasar.

Ironisnya, seperti diungkapkan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI), seringkali kebijakan impor itu dilakukan saat petani lokal melakukan panen. Harga pun jatuh. Petani kita mengalami kerugian luar biasa. Dalam banyak kasus, biaya produksi melampaui keuntungan pasca jual. Akibatnya, jumlah petani bawang pun berkurang.

Sudah begitu, petani kita tidak punya jaminan harga. Toh, kalau terjadi kenaikan harga bawang seperti sekarang, bukan petani yang memetik keuntungan. Tentu saja yang diuntungkan adalah importir yang punya gudang penyimpanan besar dan para penimbun.

Pertanian kita seperti bayi yang tak diberi susu. Karena anjuran IMF, Indonesia menghapus subsidi pertanian. Padahal, di negara-negara maju, termasuk AS, sektor pertanian terus menerima subsidi. Di AS, sedikitnya ada 20-an komoditas yang dilindungi, termasuk kedelai.

Tak hanya itu, petani juga kesulitan mendapatkan bibit bawang unggul. Riset-riset mengenai varietas bawang juga jarang. Alhasil, petani kita pun pasrah dengan yang ada. Sudah begitu, kondisi cuaca yang sering hujan, yang kurang baik bagi pertanian bawang, menjadi kendala. Mestinya persoalan itu diselesaikan dengan riset dan pengembangan teknologi.

Tanpa dukungan modal, teknologi, dan lahan yang tersedia, mustahil berharap Indonesia bisa berswasembada bawang. Sayangnya, pemerintah belum punya pikiran kesitu. Bahkan, tak ada BUMN yang serius mengurus pangan. Padahal, seperti dikatakan Bung Karno, soal pangan adalah soal hidup-matinya suatu bangsa.

Untuk berdikari dalam produksi pangan, tak ada pilihan selain menggenjot produksi pangan dalam negeri. Ini hanya bisa dilakukan jika pemerintah memberikan dukungan langsung berupa lahan, modal, teknologi, dan jaminan pasar bagi petani. Selain itu, BUMN juga harus digandeng untuk menggenjot produksi pangan. BUMN di bawah Dahlan Iskan terlalu banyak melakukan pencitraan. Tidak usah gembar-gembor “Go International”, penuhi dulu kebutuhan mendasar rakyat.

Disamping itu, pemerintah harus konsisten mengurangi ketergantungan terhadap impor. Kebijakan impor pangan hanya mempertebal kantong segelintir orang, yakni importir dan penyuap kebijakan. Pemerintah Indonesia harus berani meninjau semua perjanjian dengan WTO yang merugikan pertanian dalam negeri.

Apa artinya kemerdekaan jika periuk kita masih ditentukan oleh pihak asing? Apa gunanya gembar-gembor negara agraris jikalau tak sanggup memenuhi kebutuhan pangan rakyat?

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut