Program Jagung Pemda NTB Hanya Proyek Pencitraan

24 Maret 2011 yang lalu, Wakil Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, dalam sebuah kunjungan di Kabupaten Dompu menegaskan bahwa Nusa Tenggara Barat harus di jadikan sebagai Sentra Pengembangan Jagung di Wilayah Indonesia Timur. Alasannya: kondisi alam di daerah ini sangat cocok untuk pengembangan jagung dan budidaya juga bisa melakukan panen sepanjang tahun. Ini sejalan dengan program strategis Pemerintah Daerah NTB di bawah kepemimpinan Baru (Bajang-Badrul), yaitu program PIJAR ( Sapi, Jagung, Rumput Laut ) guna menciptakan peningkatan gizi, pengetasan kemiskinan, sumber energy bioethanol, dan mewujudkan ketahanan pangan.

Program Jagung Pemda NTB dijalankan di atas lahan seluas 404 ribu hektar, dan dengan luas tanam pada musim hujan oktober 2010 – maret 2011 mencapai 74.185 ha. Kemudian, target musin kering April 2011-September 2011 mencapai 22.935 ha. Lalu, dari total target dari oktober- seftember adalah 97.120 ha, yang terealisasi pada oktober-februari 2011 baru sekitar 68.130 Ha atau 70,15 %

Sedangkan target luas panen untuk bulan Januari– Desember sekitar 92.264 ha, yang terealisasi pada bulan Januari – Februari 2011 baru berkisar 9.305 ha atau 10,08 %. Pemerintah NTB juga menargetkan produksi jagung pada taun 2011 sebesar 347,491 ton, meningkat 39,55% dibanding tahun 2010, lalu pada tahun 2013 ditargetkan produksi jagung mencapai 613,496 ton atau setara dengan Rp1,7 trilun.

Mengapa Membuat Program Jagung Gagal

Jika diperhadapkan dengan situasi objektif sekarang ini, maka program pasangan BARU untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program jagung akan sulit tercapai. Ada beberapa alasan untuk kesimpulan ini: Pertama, Pemda NTB tidak bisa menjamin harga jagung yang manusiawi (penghargaan atas hasil kerja). Sebagai missal, di wilaah selatan kabupaten Lombok Timur, para petani di sana mengalami fluktuasi harga. Harga Jual Pertama Petani pada awal panen hanya berkisar 30000/kg. Pada bulan April, hanya dengan rentang satu minggu (minggu ke-IV), petani mendapatkan keuntungan Rp 1.435.000,- (total biaya produksi Rp 10.565.000/ha, dengan hasil 4000 kg/ha, lalu dijual dengan harga 30000/kg). Kemudian, harga mulai turun pada minggu I dan II bulan Mei 2011 dengan kisaran Rp29.000/kg, dan minggu ke-III Mei hingga sekarang minggu I Juni harga telah turun menjadi Rp27.000/kg. Kedua, ada faktor keterbatasan teknologi. Harapan Wakil Menteri Pertanian di Dompu adalah bagaimana petani tidak hanya menjual hasil panen jagung mereka, tetapi juga bisa mengolahnya sendiri sehingga menciptakan nilai jual yang tinggi. Sayang, harapan itu tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah. Faktanya: mulai dari mengolah tanah, petani di Selatan Lombok Timur harus menyewa traktor tangan senilai Rp600.000,-, bahkan bisa mencapai Rp 1 juta/ha. Pemeliharaan tanaman jagung (pupuk, obat-obatan, alat semprot, dll). Lalu, teknologi pasca panen hanya bersandar pada mesin pipil yang terbatas yang sangat terbatas. Di desa Sekaro, Jeruwaru, Lombok Timur, mesin pipl hanya ada dua buah untuk melayai 2000 lebih petani jagung, dengan ongkos sewa Rp12.000/kwintal jagung. Masalah lainnya adalah teknik pengeringan jagung masih mengandalkan panas matahari. Ini akan menjadi masalah ketika cuaca tidak menentu atau curah hujan tinggi, sehingga berdampak pada kadar air yang dikandung oleh jadung dan mempengaruhi harga. Sebagaimana ditetapkan oleh E-Pasar bahwa jagung tongkolan dengan kadar air 22% Rp dihargai 1.400/Kg, kadar Air lebih 22 % dihargai Rp 1.250/Kg, jagung Pipilan dengan kadar air 17 % dihargai Rp 2.800/Kg, kadar air 18-20 % dihargai Rp 2.600/Kg, kadar air lebih 20 % dihargai Rp 2.400/kg. Apalagi teknologi olahan jagung, sampai sekaran pemerintah belum bisa mewujudkannya. Ketiga : faktor keterbatasan modal. Baik pemerintah pusat (SBY-Budiono) maupun daerah (Bajang-Badrun), dalam beberapa kali pertempuan, menjanjikan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp330,2 milyar pada tahun 2010 dapat diperoleh tanpa agunan. Tetapi, pada kenyataannya, pihak Bank mempersulit petani mendapatkan jaminan. Selain itu, program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP), yang disalurkan ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sangat susah diakses dan butuh kedekatan politik dengan penguasa. Keempat : Terjadinya peneyempitan lahan yang semakin tinggi akibat beberapa hal, diantaranya: bagi waris dan meningkatnya pupulasi penduduk hingga di butuhkan pembangunan rumah, pembangunan gedung baik sebagai pusat perdagangan maupun perkantoran, pariwisata, bendungan, bandara, industry pertambangan. Dalam banyak kasus, disertai konflik agrarian dan perampasan tanah, yang disebabkan oleh Pola Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengedepankan anggaran (Proyek) yang selalu berakhir dengan Korupsi, Kelima : Peran Penyuluh Pertanian yang masih kurang massive di tengah banyaknya buta huruf di kalangan Petani. Ini tergambar saat media lokal, Lombok Post, edisi 03 Maret 2011, melansir hasil Reses Anggota DPRD Lombok Tengah bahwa penyuluh di biarkan menangani masalah yang di hadapinya sendiri saat tanamannnya terserang hama.

Perjuangan Mendapatkan Harga Yang Layak

Uasaha yang dilakukan petani, terutama Sembilan KLP Tani yang tergabung dalam Gabungan KLP Tani Sekaroh Maju dan Serikat Tani Nasional, diantaranya adalah menghubungi Kabag Humas Pemprov Nusa Tenggara Barat. Dari komunikasi tersebut, kami di hubungkan dengan ibu Ayu, seorang pembeli jagung dari Jakarta. Dari komunikasi tersebut, Ibu Ayu bilang, “saya akan tunggu bos terlebih dulu.” Sampai sekarang, komunikasi tersebut tidak ada lanjutnya.

Kemudian, melalui petani lewat Gabungan KLP Tani Sekaroh Maju dan Serikat Tani Nasional, berusaha berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pertanian Provins dan Kabupaten dengan menyebarkan Pesan Via SMS soal Harga Jagung yang tidak berpihak pada petani.

Respon pertama datang dari Kadis Pertanian Provinsi. Beliau mengirimkan nomor kontak Bapak Sigit, dari Elektronik (E)-Pasar Pusat. Setelah itu, Bapak Sigit menyarankan untuk bertemu dengan Ahmad Suyuti, pelaksana E-pasar wilayah pulau Lombok dan bersepakat bertemu dengan petani pada 23 Mei lalu. Sebelumnya, kami mendapat penjelasan mengenai spesifikasi jagung dan harga pembeliannya: jagung tongkolan dengan kadar air 22% dihargai Rp 1.400/Kg, kadar Air lebih 22 % dihargai Rp 1.250/Kg; jagung Pipilan dengan kadar air 17 % dihargai Rp 2.800/Kg, kadar air 18-20 % dihargai Rp 2.600/Kg, kadar air lebih 20 % dihargai Rp 2.400/kg.

Dalam pertemuan dengan Pak Suyuti, dari E-pasar, kami menawarkan harga jagung Rp2900/kilogram, sedangkan pihak E-pasar menawarkan 2800/kg dan diterima di Pringgabaya (lokasi pabriknya. Petani kemudian menyepakati harga itu. Akan tetapi, ketika petani sudah mengemas (memasukkan jagung ke dalam karung) untuk di kirimkan, pihak E-pasar mengontak sekretaris Gapoktan Sekaroh Maju, bahwa pihaknya tidak jadi membeli alias batal. Akhirnya, sampai sekarang, jagung milik petani masih menumpuk.

Pernyataan Pejabat Yang Menyesatkan

Pernyataan Kepala Perindag Provinsi NTB, Bapak Imam Maliki, di Radar Lombok edisi Senin 30 Mai 2011 menyebut bahwa jika jagung petani dibeli dengan harga 2000/kg itu sudah sangat untung besar. Pernyataan itu sangat keliru dan menyesatkan.

Berikut kami lampirkan penghitungan biaya produksi jagung dalam hitungan per hektar dan dengan rata-rata produksi 4 ton (4000 kilogram), sebagai berikut:

No Jenis item kegiatan produksi Biaya
1 Sewa lahan 1 hektar Rp3.000.000,-
2 Pembersihan lahan (ladang)

1.      Babak semak belukar 13 HK @Rp45 ribu

2.      Penyemprotan rumput I HOK @ 45 ribu

3.      Penyemprotan rumput II [email protected] ribu

Rp 585.000,-

Rp225.000,-

Rp225.000,-

3 Bongkar lahan Rp600.000,-
4 Bibit [email protected] ribu Rp400.000,-
5 Menanam (najuk) 10 HOK @Rp45 ribu Rp450.000,-
6 Herbisida

1.      Penyemprotan I, 5 liter @Rp50 ribu

2.      Penyemprotan II, 5 liter @Rp50 ribu

3.      Campuran pada penyemprotan I 3 botol (Indomint) @Rp25 ribu

Rp250.000,-

Rp250.000,-

Rp75.000,-

7 Pupuk

1.      Pupuk 1 Urea 200 kg (plus biaya tansportasi) @Rp 200 ribu

2.      Pupuk II Urea dan Ponska 300 kg

Rp400.000,-

Rp525.000,-

8 Jaga keamanan jagung dari babi dan monyet selama dua bulan Rp2.500.000,-
9 Panen 20 HOK @Rp30 ribu Rp600.000,-
10 Biaya Pipil (pemisahan biji jaung dari batang) Rp12 ribu/kwintal dikalikan hasil jagung bersih 4000 kg/hektar Rp480.000,-
Total Biaya Rp10.565.000,-

Dengan penggambaran di atas, maka petani jagung tidak akan pernah bisa menikmati kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan Wakil Menteri Pertanian dan Pemerintah Daerah NTB. Mengingat bahwa petani juga harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar: pertama, kebutuhan biologis/primer, yaitu kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan jasmani, seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Kedua, kebutuhan sosial untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, komunikasi, hibungan sosial, dan lain-lain. Ketiga, kebutuhan spiritual yag meliputi kebutuhan menyangkut kerinduan manusia akan hal-hal yang bersifat kerohanian guna mengurangi tidakan yang kurang beradab.

Walau pemerintah dalam kampanyenya soal pembelian hasil pertanian petani telah menggandeng pihak E-pasar dan investor, bahkan telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Di tingkat provinsi ada PT.Gerbang Emas, sedangkan di tingkat Kabupaten, khususnyai di Kabupaten Lombok Timur, ada PT.Selaparang Agro, kemudian rencana Pembuatan Peraturan Teknis seperti yang di rencanakan Pemkab Lombok Timur yang sedang merancang Peraturan Bupati tentang Standarisasi Terendah Pembelian Jagung, hanyalah pencitraan tanpa ada realisasi yang nyata, sehingga setiap tahun kita saksikan kebangkrutan kaum tani.

*) Ketua Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional (STN) Nusa Tenggara Barat

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut