Kebebasan Berekspresi Diserang, Komnas HAM Mengirim Surat Ke Presiden

Maraknya praktik pengekangan kebebasan berekpresi, baik oleh aparat negara maupun oleh organisasi massa intoleran, mengundang keprihatian lembaga Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM).

Senin (4/4) siang, Komnas HAM mengirim surat keprihatinan kepada Presiden Joko Widodo. Surat bernomor 030/TUA/IV/2016 tertanggal 4 April ditandatangani langsung oleh Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat.

Isinya, Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo lebih menaruh perhatian terhadap persoalan jaminan hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat sebagai prasarat utama berlangsungnya demokrasi di negeri ini.

“Kami berharap isu ini segera menjadi perhatian dan direspon dengan baik,” kata Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat, melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Senin (4/4).

Menurut dia, saat ini Negara belum hadir dan belum memberikan rasa aman bagi warga negara dalam menjalankan haknya untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat secara damai.

Dia melanjutkan, Pemerintah Indonesia tidak dapat tinggal diam atas maraknya kasus pelanggaran dan pengekangan kebebebasan itu. Sebaliknya, pemerintah dituntut untuk bertindak memberikan jaminan atas hak setiap warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.

Surat Komnas HAM tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pihak terkait, seperti Wakil Presiden RI, Menko Polhukam RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jaksa Agung RI dan Kapolri.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM RI Dianto Bachriadi mengatakan, Komnas HAM sudah mengirim surat ke pihak Kepolisian untuk segera memberlakukan tindakan kepada anggotanya yang dinilai bertanggungjawab atas tindakan pengekangan kebebasan berpendapat.

“Mengenai sejauh mana pihak Kepolisian menindaklanjuti permintaan Komnas HAM ini, di luar kewenangan kami dan Komnas HAM hanya dapat memantau.Persoalannya, sejauh ini tidak ada tindak lanjut apapun dari Pihak Kepolisian,” jelasnya.

Bagi Komnas HAM, kata Dianto, jaminan perlindungan hak asasi manusia atas kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai (freedom of expression) sangat penting bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Risal Kurnia

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut