Komnas HAM: Pernyataan Presiden Diabaikan Bawahannya

Tanggal 31 Maret lalu, melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden Joko Widodo meminta Polisi untuk bertindak tegas terhadap kelompok intoleran yang melarang aktivitas kelompok lain.

Namun, hanya sehari setelah pernyataan Presiden itu, tiga kejadian pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat justru terjadi di hadapan kita: pembubaran pengajian Islamic Women Centre (IWOC) di Pasuruan, pembubaran diskusi HMI di Pekanbaru, dan pembubaran acara LadyFast di Jogjakarta.

Terkait kejadian itu, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM RI Dianto Bachriadi menilai aparat Kementerian dan lembaga-lembaga negara kurang menanggapi pernyataan Presiden itu.

“Aparat kementerian rupanya tidak menanggapi pernyataan Presiden ini, silahkan diintrepetasikan sendiri. Tampak jelas bahwa pernyataan Presiden Jokowi tidak diindahkan,” kata Dianto di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (4/4).

Lebih lanjut, Dianto juga menilai pihak Kepolisian sengaja membiarkan, bahkan memberikan dukungan, terhadap aksi-aksi kelompok intoleran.

“Tidak mungkin tanpa dukungan pihak Kepolisian. Para kelompok intoleran ini telah terfasilitasi. Tentu saja hal ini berimbas pada jaminan atas kebebasan berekspresi,” tegasnya.

Dianto prihatin karena tindakan-tindakan yang sifatnya inkonstitusional, seperti penyerangan terhadap kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, justru mendapat dukungan dari negara.

Menurutnya, pemerintah sebagai representasi Negara perlu menyatakan ketidaksetujuan atas upaya-upaya pengekangan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat.

Dianto juga menegaskan, jaminan perlindungan hak asasi manusia atas kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai (freedom of expression) sangat penting bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Memang, aksi-aksi intoleran yang menyerang kebebasan berekspresi dan berpendapat makin meningkat. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyebut ada 27 kasus tindak pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat sepanjang Oktober 2014 hingga Oktober 2015.

Dari jumlah tersebut, 17 kasus di antaranya merupakan pelarangan atas pemutaran film dan diskusi, 4 kasus pembubaran paksa atas pertemuan korban peristiwa 1965. Pengekangan lainnya berbentuk deportasi, penangkapan secara sewenang-wenang, dan pembredelan media/koran.

Dari sudut pelaku, paling banyak justru dilakukan oleh aparat negara, yakni TNI/Polri. Kemudian organisasi kemasyarakatan terlibat 11 kasus pengekangan kebebasan. Sementara Lembaga Pendidikan ada 5 kasus pengekangan.

Catatan Komnas HAM sendiri menyebut ada 20 kasus pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat sepanjang 2015 hingga awal tahun 2016.

Risal Kurnia

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut