KASBI Tuntut Pemerintah Terapkan Upah Layak

Sedikitnya 300-an buruh yang tergabung dalam konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi massa di Kantor Kemenakertrans di Jakarta, Senin (14/11). Mereka menolak praktek politik upah murah dan mendesak pencabutan Permenakertrans Nomor 17 tahun 2005.

Dalam pernyataan sikapnya, KASBI mengungkapkan bahwa kaum buruh masih menerima upah yang sangat jauh dari cukup. “Bahkan kebijakan pemerintah kota/kabupaten seolah berlomba membuat kebijakan upah murah di daerahnya,” ujar Ketua Umum KASBI, Nining Elitos, saat menyampaikan orasinya.

Lebih jauh, Nining mengungkapkan, penetapan upah buruh saat ini masih berpedoman pada Permenaker nomor 17 tahun 2005. Padahal ketentuan ini hanya perubahan dari ketentuan tentang kebutuhan fisik minimal.

“KHL (kebutuhan hidup layak) buruh sangat jauh dari kehidupan buruh sehari-hari. Hal itu kian diperparah oleh survey dan mekanisme di dewan pengupahan yang sangat rahasia dan tidak demokratis,” tegasnya.

Oleh karena itu, KASBI juga mendesak agar dilakukan reformasi terhadap dewan pengupahan. “Sebaiknya segera dibentuk sistem pengusaha nasional yang demokratis,” katanya.

KASBI juga menuntut pencabutan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Kedua sistem kerja tersebut dianggap semakin menambah kehidupan rakyat pekerja semakin miskin dan sengsara.

Dalam aksinya, aktivis KASBI menggelar orasi secara bergantian. Mereka memblejeti sejumlah kebohongan pemerintah terkait upah dan investasi. “Itu adalah kebohongan besar terhadap publik. Sejumlah negara upah burunya cukup tinggi, seperti Malaysia, Hongkong, Korea, dan Taiwan, tetapi investasinya jauh melebihi kita,” kata seorang orator.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut