Moralitas Politikus Dan Kemiskinan

Politik adalah seni menggunakan kekuasaan. Karena itu,  tepat dan tidaknya penggunaan kekuasaan itu sangat bergantung dari siapa yang memegang kekuasaan. Makanya, kekuasaan politik harus diberikan kepada orang-orang bijak atau orang-orang yang punya etika moral yang baik.

Pijakan berfikir inilah yang terus-menerus digaungkan oleh para pendukung moral-etis sebagai titik berangkat untuk mendiskusikan persoalan kebangsaan hari ini. Ini pula yang dikumandangkan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, saat menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Izmail Marzuki, Kamis (10/11).

Bahkan, lebih jauh lagi, Busyro menghubungkan moral politikus dengan persoalan kemiskinan yang sedang dihadapi rakyat Indonesia. Ia menuturkan bahwa moral dan mental politisi yang korup berkontribusi pada kemiskinan rakyat.

Pendapat Busro memang ada benarnya, tetapi sangat fatal dalam penyimpulannya. Kemiskinan tidak sesederhana sebagai urusan moral-etik belaka. Tetapi kemiskinan berkaitan erat dengan struktur ekonomi dan politik, bahkan berkaitan langsung dengan sistem sosial yang mengorganisikan bagaimana rakyat berproduksi, berelasi dalam produksi, dan mendistribusikan hasil produksi.

Korupsi pun tidak melulu urusan moral belaka, tetapi juga berkait dengan struktur ekonomi-politik yang mengorganisasikan suatu masyarakat. Ketika sumber daya ekonomi dikelola secara demokratis dan semua kebijakan politik dirumuskan secara demokratis pula, maka praktek korupsi tentu bisa dikurangi sampai titik terendah. Tetapi jika sebuah masyarakat diorganisir dalam sebuah corak produksi yang memberhalakan “akumulasi keuntungan” dan persaingan, maka sudah pasti korupsi bersifat inheren dalam tipikal masyarakat tersebut.

Kemiskinan bangsa Indonesia bersumber pada sebuah sistim ekonomi-politik; sebuah sistem ekonomi yang membolehkan seluruh bahan-mentah negeri ini dikuras dan diekspor murah ke negeri-negeri maju, sebuah sistem yang mengubah Indonesia hanya sebagai pasar bagi hasil produksi negeri-negeri maju, sebuah sistem yang mensahkan eksploitasi tenaga kerja murah untuk meningkatkan keuntungan segelintir kapitalis, dan sebuah sistem yang hanya menjadikan Indonesia sebagai “sirkuit” bagi modal untuk melipatgandakan keuntungan.

Inilah yang kami sebut sebagai imperialisme. Dan, imperialisme–mengutip pernyataan Lenin, pemimpin revolusi Rusia yang terkenal itu–adalah tahap tertinggi dari kapitalisme. Sistem inilah yang menghisap dan menguras kekayaan bangsa Indonesia sejak beratus-ratus tahun, sehingga sekarang ini bangsa kita menjadi bangsa pariah.

Busyro Muqoddas menyindir dengan sangat pedas perilaku mewah para anggota parlemen. Tetapi ia lupa–atau pura-pura lupa–menyindir jutaan dollar kekayaan alam Indonesia yang setiap harinya mengalir ke negeri-negeri imperialis. Kenapa Busyro tidak menyindir Pemerintah dan Parlemen karena anggaran untuk pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan lain-lain, sangat sedikit dalam APBN.

Coba bayangkan jika Busyro Muqoddas mengecam keras PT. Freeport di Papua, yang telah menghisap kekayaan alam di sana sejak tahun 1967 dan membawa kabur beratus-ratus juta ton emas dan tembaga. Tetapi Busryro Muqoddas akan sulit melakukan itu, karena konon sebagian besar operasional KPK ditopang oleh dana asing.

Lagi pula, sebagai pendekar anti-korupsi, kenapa Busyro tidak berani mengusut sejumlah kasus korupsi di lingkaran istana: Budiono dan Sri Mulyani (skandal bank Century) Andi Mallarangeng ( suap wisma atlet) dan Muhaimin Iskandar (suap proyek PPIDT). Kalau Busyro banyak berkicau tanpa tindakan konkret, nanti publik malah akan melabeli dia “omdo” alias “omong doang”. Atau lebih buruk lagi: jubir imperialis!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut