KASBI: Hancurkan Penjajahan Gaya Baru Dan Patriarki!

… tiada pembebasan kaum buruh, tanpa pembebasan perempuan.

Pada tanggal 8 Maret 2014, kita kembali bersama-sama melakukan aksi untuk memperingati Hari Perempuan Internasional (IWD: International Women Day). Hari Perempuan Internasional bukanlah sekedar tradisi tahunan untuk memperingati kemenangan atas perjuangan kaum perempuan di masa lalu, namun sekaligus mengingatkan kita bahwa hingga hari ini kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan kaum perempuan (khususnya kaum buruh) belumlah kita raih.

Hari Perempuan Internasional merupakan satu momentum perlawanan kaum perempuan untuk membebaskan kaum perempuan dari penghisapan, sekaligus perjuangan pembebasan rakyat tertindak untuk membentuk tatanan masyarakat baru yang adil, makmur dan bebas dari penghisapan dan penindasan. Hal ini dibuktikan oleh sejarah bahwa perjuangan pembebasan kaum perempuan yang sejati bukanlah sekedar menuntut hak dan kesetaraan bagi perempuan, tetapi juga menuntut kesetaraan dan keadilan bagi semua rakyat. Slogan “Roti dan Perdamaian” menjadi tuntutan utama dari gerakan perempuan pada 8 Maret di awal abad ini.

Pada saat ini kaum perempuan dan rakyat Indonesia, serta seluruh rakyat di belahan dunia belumlah terbebas dari penghisapan dan penindasan. Kita masih menghadapi ancaman neoliberalisme (penjajahan bentuk baru), satu sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi modal dari pada kesejahteraan seluruh umat manusia. Pasar bebas, perdagangan bebas dan pencabutan subdisi yang mengakibatkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, serta investasi modal sebagai panglima berakibat upah murah, berlakunya pasar tenaga kerja yang fleksibel (artinya PHK dipermudah, sistem kerja kontrak dan outsourcing) mengakibatkan rakyat tak lagi memiliki kepastian kerja. Akibatnya rakyat semakin sengsara.

Siapakah yang paling menanggung beban kesengsaraan ini? Tentu saja kaum perempuan yang akan menanggung beban terberat dari semua itu. Kaum perempuan yang selama ini mengalami penindasan ganda akan semakin berat nasibnya. Perlindungan atas hak-hak reproduksi akan semakin terhilangkan, kaum buruh perempuan yang akan menjadi korban pertama dari PHK. Dan karena politik upah murah maka perempuan lah yang harus bertanggung-jawab agar seluruh keluarga dapat hidup tercukupi. Akhirnya kaum perempuanlah yang harus menanggung semua beban dan deritanya.

Beban ini mengakibatkan kesehatan reproduksi kaum buruh prempuan jauh dari terlindungi. Alih-alih menggunakan hak cuti haidnya, buruh perempuan rela menukarkannya dengan sejumlah uang karena upahnya tak mencukupi. Begitu pula lembur panjang yang berakibat semakin rusaknya kesehatan reproduksi terpaksa dilakukan karena upah murah. Karena itu UPAH LAYAK merupakan solusi agar kesehatan reproduksi buruh perempuan terlindungi.

Keadaan semakin buruk, karena para buruh perempuan yang masih mendapatkan gangguan baik kekerasan maupun pelecehan seksual di tempat kerja maupun di ruang-ruang publik ketika sedang mencari nafkah. Apalagi ketiadaan jaminan keamanan dan keselamatan ketika harus bekerja di malam hari.

Keadaan menjadi semakin buruk, ketika tubuh perempuan semakin masif dijadikan obyek pemanis dari barang dagangan: sebagai iklan, sebagai pajangan di pameran-pameran sebagai sales promotion girl dan budaya pop yang cenderung menjadikan perempuan sebagai obyek seksual. Akibatnya semakin marak terjadi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. Penggabungan penjajahan modal dan budaya patriarkhi mengakibatkan kaum perempuan semakin sengsara dan menderita.

Ketiadaan lapangan pekerjaan mengakibatkan banyak kaum perempuan yang terpaksa bekerja di luar negeri menjadi Buruh Migran. Tragisnya, bukannya mengatasinya dengan menciptakan lapangan kerja, Negara malahan memobilisasi perempuan desa untuk dijadikan tenaga kerja di negeri lain yang mayoritas sebagai pembatu rumah tangga. Ini wajah Ketidak berdayaan Negara dalam hal ini pemerintah menciptakan lapangan kerja didalam negeri, sehingga menjual rakyatnya dinegeri lain tanpa perlindungan yang maximal oleh pemerintah republik ini. Mereka dijadikan alat untuk mengisi pundi-pundi devisa dari menjual TKW keluar negeri. Perbudakan modern lebih tepatnya, karena pada prakteknya mirip dengan kondisi jual beli budak pada masa lalu.

Pemerintah SBY-Budiono yang menghamba pada PENJAJAHAN GAYA BARU tentu tidak akan sanggup membebaskan kaum perempuan dari penghisapan dan penindasan. Demikian pula elite-elite dan partai-partai politik yang duduk di parlemen.

Partai-partai politik yang duduk dalam parlemen tidak memiliki program yang sistematis dalam meningkatkan kesadaran politik perempuan. Bahkan isu gender justru dimanipulasi untuk menjegal lawan-lawan politiknya. Kami yakin, usaha perbaikan posisi sosial politik perempuan, tidak bisa dimulai dari ruang-ruang dingin di dalam parlemen, melainkan dari gerakan ekstra parlementer. Gerakan buruh, gerakan mahasiswa, dan tentu saja gerakan perempuan sendirilah, yang akan terus menerus memberi tekanan kepada parlemen dan pemerintah agar melakukan tindakan-tindakan konkrit dalam usaha penegakan keadilan dan kesetaraan.

Hanya dengan kesadaran dan keterlibatan politik dari kaum buruh perempuan (bersama dengan seluruh rakyat tertindas lainnya) yang berjuang untuk membebaskan kaum perempuan dan kaum buruh-lah, maka penindasan, penghisapan terhadap kaum perempuan dan kaum buruh dapat dihilangkan, serta dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat.

Kita haruslah berupaya sekuat tenaganya dalam membangun kesadaran kaum buruh (baik perempuan maupun laki-laki) untuk pembebasan kaum perempuan. Tanpa upaya ini maka penghisapan dan penindasan akan tetap terjadi meskipun buruh berkuasa. Karena pembebasan yang sejati hanya terwujud jika semua bentuk penghisapan dan penindasan sudah terhapuskan.

Pada momentum Hari Perempuan Internasional 2014 ini, Perjuangan Buruh Perempuan Konfederasi KASBI menyerukan kepada semua kaum buruh (khususnya kaum buruh perempuan) untuk bersama-sama:

1. Stop Diskriminasi, Penghisapan dan Kekerasan terhadap Perempuan;

2. Laksanakan Perlindungan terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Buruh Perempuan: cuti haid, melahirkan dan menyusui serta hak pemeliharaan kandungan;

3. Stop Pelecehan terhadap Buruh Perempuan;

4. Berikan Jaminan Keamanan Terhadap Buruh Perempuan di Tempat Kerja maupun di Tempat Umum;

5. Hapus sistem kerja kontrak dan Outsourcing;

6. Stop Politik Upah Murah: Upah Layak Nasional Sekarang Juga;

7. Tolak PHK;

8. Stop Kriminalisasi Pengurus Serikat Buruh dan Anggotanya;

Konfederasi KASBI juga menyerukan kepada kaum buruh perempuan dan seluruh kaum buruh, mari kita bergerak bersama dengan seluruh rakyat yang terhisap oleh penjajahan gaya baru untuk melawan SEGALA BENTUK KEBIJAKAN YANG MENYENGSARAKAN RAKYAT.

Satu Tekad, Satu Sikap, Satu Tindakan :

HANCURKAN PENJAJAHAN GAYA BARU

KASBI : Muda, Berani, Militan

Jakarta, 8 Maret 2014

Pengurus Pusat

Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia

Ketua Umum

( NINING ELITOS )

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut