Janji Perumahan Murah Versi SBY

Kenyataan bahwa masih banyak rakyat kita yang hidup di kolom jembatan bukan saja menjadi pengetahuan kita, tetapi juga sudah menjadi pengetahuan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Atas alasan “rasa iba dan kasihan” dengan keadaan tersebut, Presiden SBY telah meluncurkan program baru: perumahan murah bagi rakyat.

Dalam benak Presiden SBY, sambil mengutip pengalaman India, pembangunan rumah murah ini akan menampung rakyat miskin yang hidup di kolom jembatan tadi, juga golongan rakyat lain yang belum punya rumah layak. Untuk kategori rakyat sangat miskin, pemerintah akan membangun rumah super-murah seharga Rp.5-10 juta. Sedangkan untuk petani penggarap dan nelayan serta buruh kelas bawah yang berpenghasilan rendah, pemerintah juga menjanjikan rumah murah seharga Rp 20 juta hingga Rp 25 juta.

Angka ketertinggalan ketersediaan rumah atau backlog di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu mencapai 8 juta unit rumah. Kebutuhan rumah di Indonesia setiap tahunnya mencapai 800 ribu unit, sementara pemerintah hanya membangun setengahnya saja, atau 400 ribu unit (200.000 unit di antaranya berasal dari fasilitas pemerintah, 100.000 dari swasta, dan 100.000 dari swadaya masyarakat).

Fakta lain menyebutkan bahwa dari angka 51 juta unit rumah yang ada, hanya 17 unit rumah saja yang layak huni. Sisanya 34 juta unit masuk dalam kategori kurang layak huni. Jika angka 34 ini dikalikan 4 orang, berarti terdapat 136 juta rakyat Indonesia yang tinggal di rumah-rumah kurang layak. Dari 34 juta unit rumah tersebut, sebanyak 13,6 juta unit rumah berada di pedesaan dan 17,4 juta unit rumah kurang layak berada di perkotaan.

Pendek kata, kita bisa menyimpulkan bahwa: “pemerintah masih gagal memenuhi kebutuhan dasar rakyat untuk perumahan yang layak. Ini tergambar dari data-data yang sudah diungkapkan di atas.

Adalah sangat memalukan dan sekaligus menyedihkan, bahwa pemerintah SBY mau membangun rumah murah untuk rakyat karena belas kasihan, bukan karena tanggung jawabnya sebagai presiden. Bukankah tugas membangun rumah untuk rakyat adalah tugas konstitusional seorang presiden, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 (amandemen), pasal 28H ayat 1, yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat.

Baiklah, kalaupun harus menerima program belas kasihan Presiden SBY ini, kita harus memberikan catatan kritis terhadap hal itu: meskipun pemerintah mengaku atas nama belas kasihan dan juga karena belajar dari India, proyek perumahan murah ala SBY ini masih mengesankan adanya orientasi profit. Dengan penggunaan sistim kredit, ada lubang besar bagi masuknya kepentingan profit.

Persoalan lainnya adalah bahwa sebagian besar rakyat Indonesia, yaitu sekitar 91%, adalah kategori masyarakat berpendapatan rendah atau kurang dari Rp2,5 juta perbulan. Dengan pendapatan segitu, mereka hanya sanggup untuk membeli bahan kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, dan pendidikan. Sangat sulit untuk berfikir bahwa rakyat Indonesia bisa membeli rumah dengan skema kredit murah versi SBY ini.

Dan, SBY tidak lupa, bahwa program perumahan murah untuk rakyat ini akan menguap begitu saja jika pemerintah tidak menghentikan penggusuran terhadap pemukiman dan rumah-rumah orang miskin.

Membangun rumah untuk rakyat adalah kewajiban pemerintah, dan itu sangat jelas diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, program pembangunan perumahan harus diletakkan sebagai program pokok dalam pembangunan. Ada baiknya pemerintah menambah anggaran untuk memsubsidi pembangunan rumah rakyat. Selain itu, pembangunan rumah susun di perkotaan sudah semestinya diprioritaskan kepada orang miskin, bukan untuk dibisniskan kepada kelas menengah dan kaum kaya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut