Puisi Teatrikal Kritisi Kriminalisasi Hukum di Jember

“Aku harus bagaimana? Aku kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyepelekannya aku kau suruh berdisiplin, kau mencontohkan yang lain.” Itulah kutipan puisi karya Mustofa Bisri yang dipentaskan kembali dalam bentuk teaterikal jalanan oleh Teater Wani kemarin pagi tepat di bundaran DPRD Jember. Sejumlah 4 orang yang dilambangkan sebagai 4 elemen rakyat yang terdiri dari buruh, petani, kaum miskin kota dan mahasiswa ini membacakan puisi secara teaterikal untuk mengkritisi kriminalisasi hukum yang berlaku di Jember.

Peristiwa eksekusi yang baru dijalani Sudarsono, Aktifis Indonesia Bureaucracy watch (IBW), adalah hal yang juga diangkat ke dalam kritik sosial yang dilakukan teater independent yang anggotanya kebanyakan adalah mahasiswa ini.

Untuk diketahui, Sudarsono terkena jeratan hukum ketika IBW melakukan sweeping mobil dinas pada tanggal 27 Juli dan 28 Juli 2002 silam. Salah satu yang kena sweeping mobil dinas yang digunakan di luar jam kerja adalah mobil dinas yang dipakai Suhardianto, yang ketika itu menjabat kepala Dinas PU Pengairan.

Karena tindakan itu, Sudarsono kemudian dilaporkan Suhardianto ke aparat penegak hukum. Sudarsono dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Saat sidang, hakim Pengadilan Negeri (PN) Jember memutuskan Sudarsono dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 310 KUHP. Padahal, bukti-bukti yang ada mengatakan bahwa mobil itu benar-benar digunakan di luar jam dinas.

Atas putusan itu, Sudarsono lalu mengajukan kasasi ke MA RI. Namun, MA mengeluarkan putusan kasasi yang menguatkan keputusan PN Jember. Sudarsono dihukum 3 bulan penjara.

Persoalan menjadi berkepanjangan tatkala kejaksaan tak kunjung melakukan eksekusi. Bahkan, Kejari malah memasukkan Sudarsono sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Padahal, Sudarsono tidak pernah kemana-mana dan tetap tinggal di Jember. Tak heran bila Sudarsono merasa perkara yang dihadapinya telah dikriminalisasi. Sampai-sampai, selama 9 tahun, perkaranya terkatung-katung.

Sebenarnya, sekitar tahun 2008, Sudarsono sudah menyerahkan diri untuk dieksekusi. Namun, kejari mengurungkan niatnya dan justru menyruhnya pulang. Kejadian serupa juga terjadi tahun 2009. Saat itu, kejaksaan juga hendak mengeksekusi Sudarsono, tapi tak jadi juga dilakukan.

Meski masuk dalam DPO, ia masih mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada 2009 dan pada 5 Januari 2010, Sudarsono masih ikut aksi menyegel gedung DPRD terkait pembahasan RAPBD 2011, yang tak kunjung tuntas dibahas. Kali terakhir, 9 Februari 2011 Sudarsono ikut aksi teatrikal memperingkati hari pers nasional (HPN) di Gedung DPRD Jember.

“Aku harus bagaimana? Kau bilang kritiklah, aku kritik kau marah. Kau bilang carikan alternatifnya, aku kasih alternatif kau bilang jangan mendikte saja,” teriak Rachmad Nur Fathoni, yang memerankan sebagai petani.

Selain puisi Musthofa Bisri, puisi milik Taufik Ismail dan Widji Tukul serta Sapardi Djoko Darmono yang berlatar belakang penindasan dan kesewenang-wenangan pada masa orde baru, mewarnai aksi puisi teaterikal yang berlangsung selama 25 menit tersebut. Puisi tersebut, dianggap masih relevan dengan situasi saat ini dimana penindasan terhadap massa rakyat berupa sikap represifitas masih juga ditunjukkan oleh rezim saat ini.

“Kami ingin masyarakat Jember mengetahui bagaimana hukum di Indonesia telah mempermainkan warga negaranya sendiri. Sudarsono yang sudah kooperatif untuk mengikuti putusan hukum justru dijadikan DPO dan dibiarkan dalam status yang mengambang selama kurang lebih 4 tahun lamanya,” ungkap Akhmad Taqwanto, juru bicara teater Wani.

Menurutnya, hukum di Indonesia harusnya tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas semua kasus yang ada. “Kami tidak mendasarkan aksi ini pada salah atau benarnya Sudarsono melainkan sikap pejabat hukum yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri sehingga membuat rakyatnya sendiri justru menanggung beban mental dan moral sekian lama karena tidak segera dieksekusi,” paparnya.

Dikatakan, jika memang hukum di Indonesia, khususnya di Jember tegak, harusnya seluruh orang yang menjadi DPO mendapatkan perlakuan yang sama. “Hukum tidak boleh tebang pilih. Karena itu kami melakukan aksi puisi teaterikal ini untuk memberikan penyadaran pada masyarakat tentang bobroknya hukum di Indonesia,” tandasnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut