Jamkesmas Bermasalah, SRMI Banyumas Gelar Aksi Protes

Ratusan rakyat miskin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang berhimpun di bawah payung Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), menggelar aksi massa di kantor DPRD Banyumas, Selasa (8/1).

Dalam aksinya, SRMI memprotes distribusi kartu Jamkesmas yang tidak merata. “Ada banyak sekali keluarga miskin di Kabupaten Banyumas yang belum mendapatkan kartu Jamkesmas,” ujar Ketua SRMI Kabupaten Banyumas, Fitria Chieka.

Menurutnya, kesalahan itu bukan saja karena human error, tetapi juga karena kriteria kemiskinan yang mengacu pada BPS. “Jelas sekali, kriteria miskin versi BPS tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” katanya.

Fitria juga mengungkapkan, pihaknya sudah menghimpun sejumlah fakta mengenai kacau-balaunya program Jamkesmas di lapangan, seperti banyak orang miskin yang tidak terdata, banyak PNS dan pensiunan PNS menerima Jamkesmas, dan lain-lain.

Sementara seorang ketua RT dari Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Sito, mengungkapkan, dari 80 keluarga miskin di daerahnya, hanya 19 keluarga yang mendapat jamkesmas.

Bahkan, nama Sito juga terhapus dari daftar penerima Jamkesmas. Padahal, tahun sebelumnya ia masih masuk daftar. “Saya hanya bekerja sebagai buruh serabutan dengan pendapatan Rp30 ribu per hari, namun sekarang tidak lagi mendapat jatah jamkesmas,” katanya.

Usai berorasi beberapa jam, perwakilan SRMI diterima berdialog dengan Komisi D DPRD Banyumas. Namun, karena listrik di ruangan aspirasi mati, maka dialog pun dilakukan dengan menggunakan megaphone.

Dialog tersebut juga dihadiri Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan staff-nya. Sedangkan perwakilan BPS Banyumas tak hadir. Pada sesi awal, sejumlah warga miskin mengadukan persoalan mereka.

Usai mendengarkan keluhan warga miskin, anggota DPRD pun memberi jawaban sekenanya. Jawaban dari Dinkes Banyumas juga kurang memuaskan warga.

Kepala Dinkes Kabupaten Banyumas, dr Istanto, menyatakan bahwa kuota Jamkesda untuk Banyumas memang berkurang. Dia bilang, jika tahun sebelumnya jatah Jamkesmas Kabupaten Banyumas sebanyak 658 ribu lebih, maka tahun 2012 ini hanya mendapat kuota 590 ribuan.

Meski begitu, SRMI tak puas dengan jawaban Kepala Dinkes Banyumas. Bagi SRMI, kemunduran tata-kelola kesehatan di Kabupaten Banyumas tak terlepas dari rencana pemerintah menjalankan UU SJSN. “Adanya kewajiban membayar premi 2% tentu sangat menyulitkan rakyat,” ujar Fitria.

Bagi SRMI, untuk menerapkan sistem kesehatan gratis dan universal, pemerintah mestinya konsisten menjalankan pasal 33 UUD 1945 terlebih dahulu. “Sistem kesehatan rakyat itu kan butuh anggaran. Dan itu mustahil kalau seluruh sumber daya dan kekayaan alam masih dikangkangi asing. Pemerintah harus menjalankan pasal 33 UUD 1945 lebih dahulu,” tegas Fitria sebelum mengakhiri dialog dengan Komisi D DPRD Banyumas.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • bambang suropat

    ini jaman reformasi orang miskin pada demo. Lain jaman dulu orang miskin malu dikatakan miskin. Enak jamanku…….To?!