Ketika SBY Ikut-Ikutan ‘Blusukan’

Pertengahan Desember 2012 lalu, majalah Time memasukkan Jokowi dalam nominasi “Person of The Year 2012”. Ia bersaing ketat dengan nama-nama sekaliber Barack Obama, Aung San Suu Kyi, dan Hillary Clinton.

Lalu, dalam pemilihan World Mayor Project 2012, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menempati urutan ketiga. Walikota Bilbao (Spanyol), Iñaki Azkuna, menempati urutan pertama. Sementara urutan kedua diduduki oleh Walikota Perth (Australia), Lisa Scaffidi.

Di dalam negeri, sepak-terjang Jokowi terus mendapat pujian. Apalagi, Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaya Purnama, tak henti-hentinya membuat terobosan untuk membangun DKI Jakarta. Ia berhasil menggebrak birokrasi yang sudah lama tertidur.

Gaya kepemimpinan Jokowi sangat merakyat. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk “Turun Ke Bawah” (Turba) alias “Blusukan”. Belakangan, banyak yang memuji “blusukan” itu sebagai metode efektif untuk menyerap persoalan dan menyerap persoalan rakyat.

Sementara itu, kepemimpinan nasional kita makin memuakkan. Presiden SBY selalu lamban ketika berhadapan dengan persoalan. Dia juga tidak bisa tegas ketika berhadapan dengan momen krusial. Sudah begitu, hampir semua kebijakannya merugikan rakyat.

Tiba-tiba, pada 4 Januari lalu, Presiden SBY melakukan kunjungan tak terduga ke perkampungan nelayan di Tangeran, Banten. Tak tanggung-tanggung, Presiden SBY segera “meniru” gaya blusukan ala Jokowi. Ia pun mengumbar “jabat tangan” dengan warga.

SBY benar-benar menciplak Jokowi. Ia juga mengajak para nelayan berdialog. Dari situ ia mulai mendengar keluhan-keluhan rakyat. Lalu, seperti Jokowi, ia mulai memerintahkan jajaran Menteri dan pejabat setempat untuk menindaklanjuti keluhan rakyat.

Aksi SBY tidak berhenti di situ. Begitu sampai di Tempat Pelelangan Ikan, dan di tengah kerumunan banyak orang, SBY naik ke mimbar kayu setinggi satu meter dan mulai berorasi. “Saya bukan mau memimpin lelang. Tapi, saya ingin menyampaikan kedatangan saya untuk melihat kondisi Bapak-Ibu sekalian. Agar kehidupan Bapak-Ibu sekalian lebih sejahtera lagi,’’ kata SBY.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, mengatakan, “Presiden SBY akan memakai waktu terbaiknya dalam dua tahun ke depan untuk ‘turba’ alias turun ke bawah.” Dia juga bilang, kedepan ini, banyak kunker Presiden akan dilakukan tanpa pemberitahuan mengenai tujuannya.

Silang pendapat pun bermunculan. Banyak yang menuding kegiatan “blusukan” SBY hanya untuk politik pencitraan. “Presiden kita ini kan mabuk citra. Apa pun dilakukan asal menaikan citranya. Tak penting apakah tindakannya itu pura-pura, manipulatif, ecek-ecek, atau meniru gaya alami pemimpin lain,” kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti.

Namun, pihak istana segera menangkis tudingan itu. “Lebih dulu pak SBY yang blusukan dibanding pak Jokowi,” kata Saan Mustofa, Wasekjend Partai Demokrat. Dia bilang, presiden sebenarnya sering blusukan untuk melihat kondisi masyarakat yang dipimpinnya secara langsung.

Blusukan adalah metode kerja politik dari sebuah kepemimpinan politik kerakyatan. Sebagai metode kerja politik, “blusukan” dimaksudkan untuk memudahkan pemerintahan kerakyatan mengenali keadaan dan menyerap berbagai persoalan rakyat.

Dengan demikian, blusukan hanyalah sebuah langkah awal pemerintahan kerakyatan sebelum mengambil kebijakan. Harapannya, dengan pengenalan lapangan yang memadai, kebijakan yang diputuskan bisa “nyambung” dengan kebutuhan rakyat.

Jokowi sendiri menggunakan metode ini sejak menjadi Walikota selama dua periode di Solo, Jawa Tengah. Lalu, ketika menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga percaya pada “blusukan” sebagai cara memahami apa yang menjadi kehendak rakyat.

Lain halnya dengan Presiden SBY. Sudah 8 tahun jadi Presiden, SBY nyaris tidak terpisah dengan protokoler dan pengawalan ketat. Pada tahun 2004, iring-iringan mobil Presiden menyebabkan kecelakaan beruntun. Lima orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Ingat pula nasib tukang kebun, I Nyoman Minta, yang disergap Paspamres ketika nyelonong di depan Presiden SBY.

Lagipula, depan Istana Merdeka itu tidak pernah sepi dengan aksi protes. Hampir setiap hari berbagai sektor rakyat, seperti buruh, petani, mahasiswa, rakyat miskin kota, aktivis HAM, perempuan, dan lain-lain, menyampaikan aspirasi. Sayang, Presiden SBY tak pernah mendengar dan menyerap aspirasi mereka.

Selain itu, SBY dikenal sangat neoliberal. Hampir semua kebijakannya dikendalikan oleh lembaga asing dan kekuatan modal besar. SBY tidak pernah meminta konsultasi rakyat ketika menyerahkan sebagian besar kekayaan alam dan sektor ekonomi strategis kepada kapital asing. Demi meliberalkan sektor hilir migas, SBY menaikkan harga BBM berulang-kali. Demi meliberalkan sektor kelistrikan, SBY juga terus-menerus menaikkan tarif TDL.

SBY lebih tunduk kepada Bank Dunia, IMF, dan WTO. Demi kepatuhan kepada WTO, SBY membiarkan jutaan petani Indonesia menjerit-jerit akibat impor pangan. Lalu, demi pengabdian kepada liberalisasi, SBY membiarkan industri nasional tergilas hancur, yang disertai dengan PHK massal. Bahkan, demi menyenangkan investor, SBY tega membelenggu nasib kaum buruh di bawah praktek upah murah, sistem kontrak, dan outsourcing.

Rezim SBY sangatlah pro-pasar. Sedangkan makna pasar di sini adalah kapital besar, terutama investor dan kreditur asing. SBY lebih memihak minimarket, supermarket, dan hypermarket, ketimbang kepada pasar rakyat (pasar tradisional).

Kalau memang SBY mau memihak rakyat, tahap pertama tak perlu blusukan. Dia cukup menghapus semua UU yang selama ini berbau neoliberal dan menyengsarakan rakyat, melakukan renegosiasi terhadap semua kontrak pertambangan yang merugikan bangsa, me-moratorium pembayaran utang luar negeri, dan membatalkan semua perjanjian dengan WTO, Bank Dunia, dan IMF. Pendek kata, SBY harus meninggalkan watak neoliberal-nya.

Kalau SBY tetap patuh pada WTO, Bank Dunia, dan IMF, lantas untuk apa pak SBY “blusukan”? Kalau gaya kebijakan SBY masih mengabdi kepada “Washington Consensus”, apa gunanya “blusukan”?

Benar kata orang, Presiden SBY hanya melakukan pencitraan di ujung jabatannya. Uhm, kapan, ya, Presiden SBY juga masuk ke gorong-gorong?

Aditya Thamrin, penggiat kelompok diskusi “Mardika”. Email: [email protected]