IGJ: Gita Wirjawan Perparah Impor Pangan

Institut For Global Justice (IGJ) bersama aliansi Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Imperialisme) menggelar aksi protes di depan kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kamis (4/7/2013).

Mereka menolak keputusan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melalui Permendag nomor 16 tahun 2013 tentang ketentuan impor produk holtikultura. “Kebijakan telah memperparah impor pangan di Indonesia,” ujar M Riza Damanik, Direktur Eksekutif IGJ.

Menurut Riza, keputusan Menteri Perdagangan itu hanya alat promosi pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali pada Desember mendatang.

“Kami menilai, prestasi WTO terus memburuk, yang ditandai dengan semakin menurunnya kualitas perdagangan nasional kita. Juga rentannya kebijakan Indonesia dari kriminalisasi negara-negara industri melalui instrumen WTO,” katanya.

Riza mencontohkan, pada Januari 2013, pemerintah AS menggugat pemerintah Indonesia ke Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Mechanism) WTO karena mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/2012 tentang rekomendasi impor produk holtikultura karena dianggap terlalu protektif.

Padahal, menurut Riza, aturan pembatasan impor holtikultura ini dikeluarkan setelah Indonesia diserbu berbagai komoditas pertanian murah, terutama kentang dan bawang putih dari AS, Australia, dan China. Situasi itu merugikan petani kecil dan mengancam keamanan pangan di Indonesia.

Bukti lainnya, kata Riza, adalah protes Asosiasi Industri Udang AS terkait kebijakan pemerintah Indonesia memberikan sejumlah paket subsidi kepada pelaku usaha budidaya udang, termasuk pembudidayaan udang skala kecil.

Sementara itu, M Ikhwan, aktivis dari Serikat Petani Indonesia (SPI), menganggap membanjirnya impor produk holtikultura, terutama sayur-sayuran dan buah-buahan, telah merugikan petani lokal karena tidak sanggup bersaing dengan produk impor.

Hal senada juga diungkapkan Rina Marlina, aktivis dari Solidaritas Perempuan, yang mengungkapkan dampak kebijakan WTO terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok rumah tangga, terutama menjelang bulan puasa dan lebaran.

Dalam aksinya, Gerak Lawan membentangkan spanduk bertuliskan “Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Impor Pangan dan Sembako Mahal karena ulah WTO”.

Untuk diketahui, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura baru disahkan April lalu. Peraturan ini merupakan revisi terhadap aturan yang sama, yakni Permendag nomor 60 tahun 2012.

Dalam Permedag yang baru ini, ada 18 jenis produk hortikultura yang impornya tidak lagi dibatasi dengan kuota, di antaranya bawang putih, bawang putih bubuk, cabai bubuk, kubis, bunga krisan, bunga heliconia, bunga anggrek, dan beberapa produk hortikultura olahan. Padahal, dalam atura sebelumnya, ada 57 produk sayur dan buah yang masuk dalam ketentuan pengetatan impor.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut