Ironi Pajak Perusahaan Tambang

Sebetulnya, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, negara ini tidak pantas menjadi negara gagal. Kekayaan alam yang melimpah itu seharusnya mendatangkan kemakmuran bagi rakyat. Selain itu, keuntungan dari tata kelola SDA itu seharusnya berkontribusi untuk pembangunan infrastruktur, menopang industrialisasi nasional, dan memajukan layanan publik bagi rakyat.

Namun, mau apa, kenyataan justru bicara lain. Kekayaan alam yang melimpah itu justru hanya dinikmati segelintir korporasi, terutama korporasi multinasional. Sementara ceceran keuntungannya, yang seharusnya menjadi pajak dan royalti untuk negara, justru dicoleng oleh segelintir borjuis komprador dan kapitalis birokrat.

Kenyataan ini makin dikuatkan oleh pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, bahwa sekitar 60 persen perusahaan tambang di Indonesia tak membayar pajak dan royalti kepada negara. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sejumlah tempat lainnya.

Menurut Abraham, banyaknya perusahaan tambang yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak karena adanya kesepakatan ilegal dengan aparat dan pejabat di daerah. “Monopoli, yang kaya hanya bupati dan pengusaha-pengusaha hitam. KPK harus masuk dan menyelamatkan ini,” ujarnya.

Sebelumnya, pada tahun 2011 lalu, KPK juga mengungkapkan adanya 14 perusahaan asing di sektor minyak dan gas (migas) yang tidak pernah membayar pajak selama puluhan tahun. Akibatnya, negara dirugikan hingga lebih dari Rp 1,6 triliun.

Padahal, seperti diungkapkan Abraham Samad, jika pajak dan royali itu terpastikan ke tangan negara, Indonesia berpeluang menerima pemasukan sebesar Rp 15.000 triliun setiap tahun dari hasil mengelola sumber daya alam. Bila dibagi rata, katanya, maka setiap warga negara Indonesia akan mendapatkan Rp 20 juta setiap bulan.

Inilah ironi dalam tata kelola sumber daya alam kita. Negara kita dirugikan berkali-kali. Pertama, banyak sekali kontrak pertambangan–Kontrak Karya, Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dan PKP2B–yang merugikan penerimaan negara. Dalam skema kontrak karya, misalnya, diketahui banyak sekali kontrak karya yang merugikan negara. Dalam kasus kontrak karya dengan PT. Freeport, contohnya, royalti yang diterima negara hanya 1 persen untuk emas dan 1,5-3,5 persen untuk tembaga. Hal serupa juga terjadi pada PKP2B dan Kuasa Pertambangan (KP).

Kedua, demi kenyamanan investor asing, termasuk agar mereka betah tinggal di Indonesia, pemerintah memberikan banyak sekali insentif berupa keringanan pajak. Untuk sektor migas, misalnya, pemerintah memberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan menghapus pajak eksplorasi. Di sektor pertambangan, dengan dalih mendorong program hilirasi, sempat ada usulan menghapus royalti dan kewajiban divestasi terhadap perusahaan tambang. Ini adalah usulan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa. Entah sudah diberlakukan atau belum. Namun, akibat kebijakan insentif terhadap perusahaan asing ini, penerimaan negara berkurang.

Ketiga, banyak perusahaan tambang, seperti diungkapkan oleh KPK sendiri, yang mengemplang pajak. Ironisnya, ini banyak pula dilakukan oleh korporasi tambang besar. Bulan April lalu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, lebih kurang 4000 perusahaan multinasional ditengarai tidak membayar pajak dalam tujuh tahun terakhir. (Sumber: Jurnas)

Tiga hal di atas yang menyebabkan negara seolah-olah tidak mendapat keuntungan apapun dari kekayaan SDA-nya. Ini juga menyingkapkan fakta terang-benderang kepada kita, bahwa tata-kelola SDA di bawah penguasaan korporasi asing tidak membawa keuntungan apapun sebagaimana yang digembar-gemborkan pemerintah. Sebaliknya, negara kita justru rugi besar. Satu, Negara kita menjadi tidak berdaulat dan berdikari. Sebab, sebagian besar kekayaan alam kita dikangkangi atau dikuasai oleh pihak asing. Dua, terjadi perampasan lahan atau tanah milik rakyat, terutama kaum tani dan masyarakat adat. Tiga, bangsa kita, terutama generasi mendatang, harus menanggung konsekuensi dari kerusakan ekologis akibat eksploitasi SDA berorientasi profit semata.

Ironisnya, ketika penerimaan negara menurun dari korporasi asing, pemerintah justru membebankannya ke rakyat: penambahan jenis pajak bagi rakyat, penghapusan subsidi, dan lain-lain. Bahkan, untuk menutupi defisit APBN, pemerintah menambah utang luar negeri. Akibatnya, negara makin terperangkap utang luar negeri (debt trap). Jebakan utang ini pun harus dibayar oleh rakyat dengan desakan lembaga/negara kreditur untuk menjalankan agenda neoliberal, seperti privatisasi, penghapusan subsidi, liberalisasi perdagangan, dan lain-lain.

Karena itulah, bagi kami, kita patut mengapresiasi langkah KPK untuk mulai mengusut korupsi dan praktek penyelewengan pajak dalam tata-kelola sumber daya alam. Justru, praktek pembocoran penerimaan negara justru terjadi di tata-kelola SDA ini. Hanya saja, kita berharap agar KPK tidak hanya mengejar perusahaan tambang kecil, tetapi juga menyasar perusahaan multinasional.

Dan yang lebih penting lagi, temuan KPK ini merupakan momentum untuk mengoreksi sistem tata kelola SDA kita saat ini. Sudah terbukti bahwa tata kelola SDA saat ini hanya menciptakan “penjarahan” SDA oleh korporasi asing. Karena itu, sudah saatnya tata kelola SDA dikembalikan sesuai amanat konstitusi, yakni pasal 33 UUD 1945.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut