Gusur Warga Taman Burung, Jokowi Dinilai Tidak Manusiawi

Hari Kamis, 12 Desember 2013, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta mengerahkan ribuan pasukan gabungan Satpol PP, Polri, dan TNI untuk menggusur 397 kepala keluarga di Taman Burung, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Awalnya, puluhan warga Taman Burung berusaha menahan laju para penggusur. Namun, karena jumlah pasukan penggusur lebih banyak, warga terdesak mundur. Tak lama kemudian, mesin backhoe mulai meruntuhkan bangunan milik warga.

Isak tangis pun pecah tatkala mesin backhoe mulai menerjang rumah-rumah warga. Beberapa warga meneriaki Satpol PP dan aparat keamanan yang mengawal penggusuran. “Kita tidak mau dibongkar,” teriak warga.

Kendati mendapat teriakan warga, para penggusur tetap bergeming. Satu per satu rumah warga dirobohkan. Bahkan, beberapa warga tidak berhasil menyelamatkan semua harta-bendanya. “Kita enggak diberi kesempatan,” ujar warga yang tidak berhasil mengevakuasi semua barang miliknya.

Pasca penggusuran itu, menjelang malam hari, puluhan warga Taman Burung menggelar aksi di kantor Kecamatan Penjaringan. Mereka menuntut ganti-rugi yang layak.

Namun, karena tidak mendapat respon, puluhan warga ini memutuskan untuk menginap di Kantor Kecamatan.

Jokowi Tidak Berperikemanusiaan

Menanggapi penggusuran paksa Kamis (12/12/2013) kemarin, Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wahida Baharuddin Upa menilai penggusuran itu sebagai bentuk kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang tidak berperikemanusiaan.

Menurut Wahida, selama kampanye Pilkada Jokowi-Ahok berkampanye tentang Jakarta Baru yang lebih manusiawi. “Dia menjanjikan tidak ada penggusuran. Bahkan, katanya senjata Satpol PP akan digudangkan,” ujar Wahida.

Pada kenyataannya, ungkap Ali, pendekatan Jokowi terhadap orang miskin tidak jauh beda dengan Gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo. “Selama setahun ini saja ada 17 kali penggusuran di DKI Jakarta ini. Rata-rata sasarannya adalah orang miskin,” kata Wahida.

Wahida juga menyesalkan tidak adanya jalan untuk negosiasi untuk menghindari penggusuran paksa ini. Padahal, kata Wahida, warga Taman Burung sangat berharap Gubernur DKI membuka jalan untuk negosiasi.

“Mereka ini kan warga Negara Indonesia juga. Mereka punya hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Terdapat Banyak Kejanggalan

Wahida juga mengungkapkan, ada beberapa kejanggalan terkait penggusuran warga Taman Burung itu. “Lahan yang ditempati warga berada di lokasi diklaim oleh pemerintah sebagai tanah negara dan diperuntukkan untuk hijau (PHU). Artinya, lahan tersebut berada di luar proyek normalisasi Waduk Pluit,” katanya.

Lebih lanjut Wahida menambahkan, kendati lahan yang ditempati warga itu diklaim peruntukannya untuk PHU, tetapi kenyataannya di sana banyak dibangun apartemen dan sekolah.

Wahida juga membantah pernyataan Camat Penjaringan, Rusdiyanto, yang menganggap warga Taman Burung tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Kalau alasannya IMB, maka Pemda DKI juga harus merobohkan 60% bangunan apartemen, hotel, mall, dan lain-lain di Jakarta yang juga tidak punya IMB,” tegasnya.

Andi Nursal

Catatan: Image  Credit: WARTA KOTA / KRISTIANTO PURNOMO

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • nurin najwa

    kita di jajah oleh pemerintah kita sendiri,,,, undang-undang sudah tak berguna