Tentang Seruan Persatuan Dari Jokowi

Tanggal 22 Juli 2014 malam hari, setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pilpres, dari pelabuhan bersejarah Sunda Kelapa, Joko Widodo menyampaikan seruan persatuan:

“Lupakanlah nomor 1 dan lupakanlah nomor 2, marilah kembali ke Indonesia Raya.
Kita kuat karena bersatu, kita bersatu karena kuat!
Salam 3 Jari, Persatuan Indonesia!”

Demikian Jokowi menutup pidatonya.

Sebagian dari kita masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan pasangan capres nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tapi topik persatuan ini saya kira tetap relevan untuk dikedepankan sebagai kesimpulan dari kerja bersama (gotong royong) yang juga diserukan Jokowi pada kesempatan yang sama.

Pandangan tentang persatuan

Bila kita tanyakan pendapat orang yang kita temui di sekitar kita, bisa diperoleh sekian banyak persepsi tentang seruan persatuan ini, atau, bila tidak banyak, maka yang diperoleh adalah gambaran umum tentang persatuan yang abstrak. Tentang gambaran yang abstrak ini pun memiliki segi-segi yang berbeda lagi, misalnya; pertama, yang melihat persatuan sebagai wujud pelaksanaan semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam kaitan dengan pluralisme (sikap yang tidak lagi mempersoalkan perbedaanasal-usul primordial sebagai alasan perseteruan), atau, kedua, yang melihat persatuan sebagai konsekuensi logis dari satu bangsa yang hidup dari Tanah air yang sama, sehingga tidak sepantasnya “perbedaan politik memecah-belah” sesama anak bangsa.

Kedua gambaran yang abstrak ini sudah seringkali kita dengar dan nyaris menjadi himbauan rutin pemerintah dan media massa. Gambaran abstrak yang pertama masih bisa diterima sebagai kebutuhan karena ada persoalan sektarianisme yang berupaya memecah belah. Sementara gambaran yang kedua justru dipertanyakan karena masalah “perbedaan politik”, bila dikaitkan dengan pandangan yang prinsipil tentang persoalan bangsa, tidak dapat diselesaikan dengan himbauan semata.

Persoalan kita sekarang adalah menemukan gambaran kongkrit dari pelaksanaan seruan persatuan yang disampaikan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tujuan dan manfaat yang jelas. Untuk ini setidaknya ada dua sudut pandang yang bisa menjelaskan; pertama, dari sudut pandang formal-elitis, yaitu; bahwa untuk menjalankan pemerintan yang stabil lima tahun ke depan maka Jokowi-JK (sekiranya keputusan MK sejalan dengan KPU) harus merangkul partai-partai lain di kubu seberang ke dalam pemerintahannya, sehingga kebijakannya tidak dijegal oleh parlamen. Kedua, dari sudut pandang yang lebih dinamis, yakni dengan mendasarkan pembacaan pada situasi obyektif rakyat Indonesia, terutama kehendak perubahan yang sudah berdesak-desakan mencari jalan keluar.

Untuk cara pandang pertama yang formalistik, bila hanya ini yang dijadikan dasar, maka konsekuensinya sangat rentan terjebak pragmatisme. Situasi itu hanya akan menghasilkan kebuntuan-kebuntuan lain dalam menyelesaikan persoalan rakyat.

Sementara bila persatuan didasarkan pada pertimbangan kedua, yaitu kenyataan obyektif rakyat yang menghendaki perubahan maka persoalan menjadi lebih mudah diurai. Dalam hal ini yang pertama-tama dituntut adalah kesimpulan obyektif dari keseluruhan persoalan rakyat Indonesia, dan jalan yang ditempuh untuk keluar dari situasi tersebut.

Gagasan penyimpul

Dalam konteks inilah kita membutuhkan gagasan penyimpul yang paling berpotensi merangkul sebanyak mungkin kekuatan massa rakyat. Saat kampanye lalu, dan sampai dengan pidato kemenangan di Sunda Kelapa, Jokowi menyebut Tri Sakti sebagai tujuan yang hendak dicapai, dengan mengatakan:

Saya berharap, kemenangan rakyat ini akan melapangkan jalan untuk mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan.

Sementara pengenalan terhadap persoalan rakyat Indonesia, yang diekspresikan sebagai keresahan umum dari mayoritas rakyat Indonesia, beberapa diantaranya disebutkan oleh dua pasang capres yang maju di pilpres 2014; seperti masalah pendidikan dengan sub-sub masalahnya, kesehatan, infrastruktur, pertanian, lapangan kerja serta upah, dll. Masalah kemiskinan, dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi, bisa dikatakan “isu lama” yang telah diklaim menjadi “agenda reformasi” sejak 1998 (atau sejak 16 tahun lalu).

Tapi masalah kemiskinan dalam kaitan dengan penguasaan modal asing, atau, dominasi pasar internasional terhadap perekonomian nasional adalah “hal baru” di panggung politik nasional terhitung sejak orde baru berkuasa, atau dalam kurun hampir setengah abad terakhir. Memang, pada tahun 1974 terjadi aksi besar-besaran yang berujung kerusuhan menolak kepentingan modal Jepang di Indonesia. Tapi peristiwa ini, yang kemudian dikenal dengan Malari (Malapetaka 15 Januari), disamping momentumnya yang sangat singkat, juga disebut-sebut hanya sebagai bagian dampak dari konflik internal di lingkaran kekuasaan Suharto.

Di pilpres 2009, pasangan Megawati Sukarnoputri-Prabowo Subianto mengangkat masalah ini dengan mengkritisi perekonomial neoliberal.[1] Banyak pihak yang menertawakan atau bersikap sinis, karena selama pemerintahan Megawati (2001-2004) kebijakan neoliberal begitu masif dilaksanakan. Sementara terhadap Prabowo, selain berada di posisi cawapres—yang dianggap tidak terlalu berperan, juga masih terkepung persoalan masa lalunya. Catatan kritis tentang kedua tokoh ini bisa mengurangi makna penting dari hadirnya isu “kemandirian/kedaulatan” di kancah politik nasional. Tapi sebagai fakta politik, kenyataan ini tidak bisa disangkal; bahwa isu kemandirian nasional telah diangkat dan dipopulerkan oleh kalangan yang diidentifikasi sebagai elit dan bukan oleh kalangan pergerakan yang sudah mewacanakannya sejak pemerintahan Megawati. Pasangan Mega-Pro lah, terutama Prabowo[2], yang mempopulerkannya kembali.

Kemudian, dalam Kongres III Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di Bali tahun 2010, Megawati Sukarnoputri menyampaikan pidato yang dapat diingat sebagai tonggak rencana kembalinya partai ini ke “jalan ideologi”.[3] Dari isian pidato itu, bila dibandingkan dengan pidato-pidato sebelumnya, jauh lebih berbobot. Tampaknya Megawati telah berhasil mengkonsolidasikan orang-orang yang setidaknya dianggap memahami ajaran Bung Karno dalam partainya dan menjadi bagian penyusun pidato tersebut.

Di sini penulis tidak akan mempertanyakan semurni apa niat itu disampaikan, atau ada-tidaknya motif mengelabui rakyat di balik kampanye populis tersebut. Juga tidak mempertanyakan sejauh mana masalah yang disampaikan lima tahun lalu itu, dan kemudian disampaikan kembali akhir-akhir ini, membekas secara signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran massa rakyat.

Sejauh ini, sebagaimana pendapat kawan Anom Astika dalam artikelnya “Mengorganisasikan Pengetahuan” yang terbit sebagai Editorial Jurnal Indoprogress,[4] pengetahuan politik massa terbentuk lebih karena pengalaman-pengalaman politik mereka sendiri yang “kongkrit, sederhana, dan visual”, sesektoral atau sekecil apapun pengalaman itu. Sementara intervensi “gagasan besar”, (misalnya imperialisme, neoliberalisme, Sosialisme, Tri Sakti, dll.), dalam hemat saya, lebih merupakan kesimpulan pengetahuan mencakup masalah nasional dan internasional. Kesimpulan ini memang masih samar-samar ditangkap oleh mayoritas rakyat.

Persoalannya, kepemimpinan politik nasional sudah semestinya membuat kesimpulan politik yang mencakup keseluruhan ini, sehingga arah atau visi besar yang diharapkan akan mampu menjadi pembimbing arah (leitstar) bagi setiap kebijakan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan rakyat. Dengan demikian, tuntutan-tuntutan kecil yang menjadi pengalaman (dan pengetahuan) politik rakyat akan menemukan tandem sehingga terjadi dialektika antara kebijakan negara dan tuntutan pergerakan. Sebagai konsekuensinya, pengawalan terhadap visi besar Tri Sakti harus diletakkan sebagai bagian yang tak terpisah dari agenda gotong-royong massa rakyat.

Bila kita bandingkan isi kampanye Prabowo Subianto terhadap gagasan besar Tri Sakti maka dengan mudah ditemukan benang merahnya. Tapi yang tidak diakui oleh Prabowo, entah sengaja atau tidak, bahwa gagasan tersebut telah lebih dahulu diangkat oleh Bung Karno pada masa lalu.

Terlepas dari persoalan di atas, terdapat fakta lain yaitu kesamaan kesimpulan persoalan obyektif rakyat Indonesia dari Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Sekali lagi, terlepas dari motif apapun di balik pernyataan mereka.[5] Meski di kalangan pemilih kedua capres ada beragam pemahaman, tapi ada pula kesamaan yang bersifat programatik. Mengapa? Karena pemilih Prabowo bukan hanya orang-orang yang mengagumi sisi kemiliterannya saja, tapi juga ada kepercayaan bahwa Prabowo dapat membawa Indonesia menjadi negeri berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Demikian juga dari kalangan pemilih Jokowi, bukan hanya karena melihat kesederhanaan sosok ini, tapi juga melihat visi kemandiriannya. Artinya, secara teoritis tersedia basis bagi persatuan di kalangan pendukung kedua capres, yakni persoalan kemandirian nasional untuk kesejahteraan rakyat yang dapat dikemas dalam beragam bahasa atau ungkapan.

Sampai di sini kita menemukan arti penting seruan persatuan dari Jokowi: bahwa pemerintahan lima tahun mendatang bukan hanya membutuhkan lebih dari 50% dukungan parlamen, tapi juga lebih dari 53% dukungan massa rakyat. Pengerjaan menuju persatuan ini dapat dimulai dari masalah-masalah kongkrit dan sederhana yang dihadapi oleh rakyat, tapi penting pula disertai pengenalan atas “gagasan besar” sebagai bentuk kesimpulan politiknya. Dengan demikian terbangunnya kesadaran tentang arti penting “Tri Sakti” akan mengiringi terbangunnya suatu bentuk organisasi sosial yang baru, yang di dalamnya rakyat sungguh-sungguh menikmati kemerdekaannya dalam kerja sosial-politik.

8 Agustus 2014

Dominggus Oktavianus, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD)

———————–

[1] Penyampaian visi-misi calon Presiden Megawati Soekarnoputri, Kamis, 2 Juli 2009: http://www.youtube.com/watch?v=TKTNdZWAdkQ

[2]Penyampaian visi-misi calon wakil presiden Prabowo Subianto, Selasa, 23 Juni 2009: http://www.youtube.com/watch?v=lT_QRopgenw

[3]Pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pembukaan Kongres Ke-III PDI Perjuangan, dengan judul: Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat, Denpasar, 6 April 2010.

[4]Mengorganisasikan Pengetahuan, Anom Astika, Editorial Indoprogress, 4 Agustus 2014. http://indoprogress.com/2014/08/mengorganisasikan-pengetahuan/

[5]Sikap Politik PRD Terhadap Pemilu Presiden 2014, http://www.prd.or.id/media/20140604/sikap-politik-prd-terhadap-pemilu-presiden-2014.html

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut