Soekarno, Antara Fakta Sejarah Dan Layar Lebar

film-soekarno-2.jpg

Akhirnya Soekarno bisa hadir di layar lebar. Sejak 11 Desember lalu, film Soekarno: Indonesia Merdeka resmi diputar dan beredar di bioskop-bioskop seluruh Indonesia.

Sejauh ini, film garapan sutradara Hanung Bramantyo itu mendapat sambutan positif. Banyak merasa puas dengan penggambaran sosok Soekarno dalam film itu. Bagi mereka, film itu sudah menghadirkan plus-minus Soekarno ke khalayak.

Namun, kritik terhadap film itu tetap diperlukan. Pertama, setiap film biografi, termasuk film Soekarno, punya tanggung-jawab besar: menghadirkan fakta sejarah se-objektif mungkin. Kedua, setiap film biografi tidak terlepas dari interpretasi sejarah si pembuatnya.

Saya sendiri punya beberapa catatan kritis terhadap film itu: pertama, soal kurun waktu film itu; kedua, Soekarno dan fasisme Jepang; dan ketiga, Soekarno dan pelacur; keempat, peristiwa seputar Proklamasi Kemerdekaan; dan kelima, peranan Jepang dalam Proklamasi Kemerdekaan.

[1]

Menuangkan kehidupan seorang tokoh ke layar lebar bukanlah perkara gampang. Itu seperti menuangkan seember air ke gelar kecil. Sudah pasti, film hanya menangkap potongan-potongan peristiwa penting saja.

Padahal, perjalanan seorang tokoh bukanlah peristiwa yang terpotong-potong satu sama lain. Melainkan ada saling keterhubungan, saling mempengaruhi, juga ada pertentangan di dalamnya, yang menghasilkan sebuah perkembangan.

Itu juga problem terbesar dalam film Soekarno. Saya kira, kurun waktu film Soekarno sangat jelas: 1901 (kelahiran Soekarno)- 1945 (Proklamasi Kemerdekaan RI). Di film itu, kejadian-kejadian yang dipilih untuk ditampilkan juga sangat sedikit dan tidak berimbang.

Kita mulai dari Soekarno lahir hingga beranjak dewasa. Yang ditonjolkan hanya tiga: pertama, perubahan nama dari Kusno ke Soekarno; Soekarno indekos di rumah HOS Tjokroaminoto bersama Kartusuwirjo; dan ketiga, Soekarno jatuh cinta kepada seorang perempuan Belanda, Mien Hessels.

Yang menjadi masalah, kejadian yang paling disorot di kurun wakut itu adalah saat Soekarno jatuh cinta kepada Mien Hessels. Sementara kehidupan Soekarno selama indekos di rumah HOS Tjokroaminoto hanya sekilas. Padahal, seperti diakui Soekarno sendiri, rumah tokoh pimpinan SI itu merupakan “dapur nasionalisme” yang turut membentuk dan mematangkan pemikiran politik awal Soekarno.

Tidak ada kejadian ketika Soekarno menjadi aktivis pemuda; menjadi ketua Studieclub, lalu menjadi aktivis Tri Koro Darmo—yang kelak berganti nama menjadi Jong Java. Juga, saat itu Soekarno tampil sebagai penulis berbakat. Ia menulis 500-an artikel untuk koran SI, Oetoesan Hindia.

Pemangkasan itu punya implikasi: seolah-olah ketokohan Soekarno dalam dunia pergerakan diturunkan dari langit [tiba-tiba]. Seakan-akan wejangan HOS Tjokroaminoto menjadi “faktor tunggal” yang membuat Soekarno menjadi aktivis politik yang matang dan sanggup menguasai massa.

Kemudian di era pembuangan. Yang ironis, era pembuangan Soekarno yang paling disorot adalah Bengkulu. Kenapa? Karena di sana ada kisah percintaan dengan seorang perempuan bernama Fatwawati. Padahal, Soekarno pernah dibuang ke Ende, Flores, NTT. Saya kira, di banding pembuangan di Bengkulu, pengalaman Soekarno di Ende jauh lebih kaya pengalaman dan mempengaruhi gagasan politik Soekarno bagi bangsa ini.

Di Ende, Soekarno yang terasing berusaha merangkul rakyat dengan membentuk kelompok sandiwara. Namanya ‘Kelompok Sandiwara Kalimutu’. Para pemainnya adalah penduduk dan anak-anak setempat, yang terkadang belum bisa berbahasa Indonesia. Di situ, antara 1934-1938, Soekarno melahirkan 12 naskah Drama. Yang terkenal adalah Dokter Setan, yang diadopsi dari Mary Shelley, Frankenstein.

Selain itu, di Ende pula Soekarno bersentuhan dengan pastor-pastor. Ia sering berdiskusi dengan mereka. Kemudian, di tengah-tengah kesepian yang dirasakannya, Soekarno sering merenung. Di situlah ia menggali pemikirannya tentang Pancasila.

Saya sendiri tidak tahu alasan Hanung menonjolkan Bengkulu. Bahkan dalam durasi yang panjang. Kalau motifnya hanya mau menonjolkan “percintaan” Soekarno-Fatmawati, berarti Hanung secara sadar telah mereduksi Soekarno.

Periode selanjutnya yang sangat menonjol, bahkan dominan, adalah era fasisme Jepang. Dalam sejarah, inilah era yang ‘sensitif’ dalam perjalanan hidup Soekarno. Saat itu, karena mengambil jalan legal, yakni kerjasama dengan Jepang untuk mencapai Indonesia Merdeka, maka Soekarno dianggap kolaborator Jepang.

Ini juga saya kira cukup janggal. Kenapa periode Jepang yang ditonjolkan dan bukannya periode 1920-an dan 1930-an? Sebab, seperti diakui oleh sejarawan Onghokham, periode 1920an merupakan era paling produktif dan kreatif bagi Soekarno sebagai pemikir. Di periode itulah semua pemikiran pentingnya dilahirkan, seperti marhaenisme, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi. Di periode itu pula ia melahirkan dua karya besar: Nasionalisme, Agama, dan Marxisme dan Mencapai Indonesia Merdeka.

Selain itu, periode 1920-an dan 1930-an adalah periode Soekarno bergerak. Di periode inilah Soekarno mengisi kepemimpinan politik dalam panggung pergerakan pasca pemberontakan PKI 1926/1927. Hampir semua tokoh-tokoh pergerakan awal, seperti Semaun, Alimin, Musso, Semaun, dan lain-lain, berada di pembuangan atau pengasingan pasca kegagalan pemberontakan 1926/1927.

Apa motif Hanung menonjolkan periode Jepang sembari mengabaikan periode 1920-an dan 1930-an? Hanya Tuhan dan Sponsor film yang tahu.

[2]

Sekarang kita membahas periode fasisme Jepang. Saya kira, dari sajian Hanung di film Soekarno, kita ketemu satu pesan besar: Soekarno sang kolaborator dan Sjahrir sang Ksatria yang konsisten. Benarkah demikian?

Yang harus diketahui oleh khalayak, pada bulan Juli 1942, terjadi pertemuan antara Soekarno dengan Hatta dan Sjahrir. Pertemuan itu berlangsung di Pasar Ikan.

Pertemuan itu, kendati disertai perdebatan, menghasilkan keputusan taktik melawan Jepang: legal dan ilegal. Soekarno dan Hatta ditugaskan menjalankan taktik legal, yang pura-pura bekerjasama dengan Jepang, dengan tujuan: mengurangi tekanan militer Jepang terhadap rakyat, gerakan rakyat, menyiapkan kader-kader pemimpin dan administratur untuk kelak Indonesia merdeka, dan tetap membakar semangat massa untuk kemerdekaan.

Sedangkan Sjahrir, yang mengaku kurang dikenal, menawarkan diri menjalankan taktik ilegal. Yakni: melakukan perlawanan bawah tanah terhadap fasisme Jepang. Karena sebuah kesepakatan, berarti Sjahrir mengamini taktik legal Soekarno dan Hatta. Malahan, dalam buku Otobiografinya, Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan, Bung Hatta mengungkapkan, “Sjahrir menyambungkan kata-kataku dengan mengatakan bahwa Soekarno dan aku barangkali tidak dapat mengelakkan kerjasama itu.” Artinya, Sjahrir menyetujui taktik legal [pura-pura kerjasama] Soekarno-Hatta dengan Jepang itu.

Masalahnya, dalam Film Soekarno, Sjahrir terus ditonjolkan sebagai oposisi terhadap taktik legal Soekarno-Hatta. Bahkan, Sjahrir mempengaruhi pemuda untuk mendiskreditkan Soekarno. Dalam film itu digambarkan, rumah Soekarno berkali-kali dilempar batu oleh pemuda disertai surat kaleng: penghianat, penjual bangsa, kolaborator, dan lain-lain.

Dengan menampilkan Sjahrir sebagai oposan taktik Soekarno Hatta [kendati ada kesepakatan diantara ketiganya soal taktik], Hanung mendaulat Sjahrir sebagai pahlawan anti-fasis yang paling konsisten. Bagi Hanung, Sjahrir-lah yang paling serius anti-Jepang. Sementara Soekarno, yang bekerjasama dengan Jepang, merestui mobilisasi rakyat untuk ‘serdadu kerja-paksa’, jadi tentara (PETA/Heiho), dan lain-lain.

Masalah lainnya: seolah-olah Sjahrir-lah yang memonopoli gerakan bawah tanah melawan fasis Jepang. Hanung melupakan pejuang anti-fasis yang lain, terutama Amir Sjarifoeddin. Tidak sosok Amir dalam film Hanung itu. Bagi saya, menghilangkan sosok Amir dalam perlawanan bawah tanah anti-jepang, yang ada cuma Sjahrir, jelas merupakan tindakan ‘penggelapan sejarah’.

Untuk diketahui, pada bulan Februari 1942, terjadi pertemuan antara Hatta dan Sjahrir dengan Amir di rumah Tjipto Mangkungkusumo di Sukabumi, Jawa Barat. Saat itu, Amir menawari Sjahri untuk terlibat gerakan bawah tanah anti-fasis Jepang. Namun,  sebagaimana ditulis Soe Hok Gie di Orang-Orang Di Persimpangan Jalan, Sjahrir tidak memberi jawaban pasti.

Yang tidak bisa dimungkiri, PKI di bawah pimpinan Pamudji paling aktif membentuk gerakan bawah tanah anti-Jepang. Salah satunya melalui grup yang dibentuk oleh Amir: Gerakan Rakyat anti-Fasis (GERAF). Selain itu, ada grup PKI lain bernama Djojobojo yang aktif di Bandung.

Tahun 1943, Amir dan tokoh-tokoh GERAF lainnya ditangkap oleh Jepang. Tak lama kemudian, Pamudji dan kawan-kawan juga tertangkap. Kesemuanya mengalami siksaan yang sangat keji. Pamudji dan kawan-kawannya gugur dalam siksaan Jepang. Sementara nyawa Amir berhasil diselamatkan Soekarno.

Selain itu, tidak semua aktivis pemuda berada di bawah pengaruh Sjahrir. Beberapa tokoh kiri, seperti Aidit, Sidik Kertapati, Wikana, dan lain-lain, justru lebih dekat dengan Soekarno ketimbang Sjahrir. Bahkan, seperti diceritakan Sidik Kertapati dalam Seputar Proklamasi 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta sering mengisi diskusi di grup-grup pemuda anti-fasis, khususnya di Angkatan Baru Indonesia.

Beberapa pemuda radikal, seperti Aidit, Sakirman, Dr Muwardi, Djohar Nur, Suko, Asmara Hadi, Sidiki Kertapati, adalah aktivis Barisan Pelopor Istimewa. Untuk anda ketahui, organisasi ini adalah bentukan Soekarno sebagai sayap pemuda Djawa Hokokai.

Di sisi lain, pasca Proklamasi Kemerdekaan, ketika Sjahrir menjabat Perdana Menteri, ia justru menjalankan politik kompromistis. Sjahrir percaya pada jalan diplomasi untuk mendapat pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Sikap Sjahrir memicu oposisi luas di kalangan kaum radikal, terutama kelompok Tan Malaka. Tan Malaka sendiri mendengunkan slogan Kemerdekaan 100%. Puncak penentangan terhadap politik Sjahrir terjadi tanggal 27 Juni 1946: Sjahrir diculik oleh kelompok Tan Malaka.

Jadi, menggambarkan Sjahrir satu-satunya orang yang punya pengaruh di kalangan pemuda adalah juga penggelapan sejarah. Saya sendiri tidak mengetahui motif Hanung melakukan itu. Sekali lagi: hanya Tuhan dan Sponsor yang tahu!

[3]

Kontroversi lain yang, menurut saya, bisa mengundang kesalahan interpretasi publik adalah hubungan Soekarno dan pelacur. Di film garapan Hanung itu, Soekarno digambarkan sangat ‘disenangi’ oleh para pelacur. Sampai-sampai para pelacur itu menuruti apapun keinginan Soekarno.

Tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja, Hanung tidak menjelaskan, bahwa semasa membangun Partai Nasional Indonesia (PNI), Soekarno berhasil mengorganisir pelacur. PNI sendiri punya 670 anggota dari kalangan pelacur. Mereka adalah anggota aktif, rajin membayar iuran, dan menjalankan tugas-tugas khusus dalam pergerakan: penyamaran, mengorek informasi, kontra-spionase, dan lain-lain.

Ide bung Karno merangkul pelacur dalam PNI bukan tanpa penolakan dari kawan separtinya. Ali Sastroamidjojo, yang kelak menjadi Duta Besar dan Perdana Menteri di tahun 1950-an, adalah salah satu penentangnya. Bagi Ali, mengorganisir pelacur adalah tindakan memalukan dan melanggar susila. Bisa memerosotkan martabat partai di mata rakyat.

Tetapi Soekano tetap bergeming. Bagi Soekarno, dalam melakukan perjuangan, harus ada dukungan yang luas dari rakyat. Bagi Soekarno, soalnya bukanlah bermoral atau tidak bermoral, melainkan soal kekuatan apapun mesti dipergunakan untuk perjuangan. Soekarno mencontohkan peran revolusioner yang dimainkan para pelacur dalam Revolusi Perancis.

[4]

Selanjutnya, saya mengeritik narasi Hanung terkait peristiwa Rengasdengklot. Saya kira, narasi Hanung terkait peristiwa itu belum keluar dari tafsiran sejarah resmi [Orde Baru], yakni pemuda menculik Soekarno-Hatta, untuk memaksanya memproklamirkan kemerdekaan.

Saya kira, terminologi penculikan jelas: pengambilan paksa dan penghilangan kemerdekaan korban penculikan. Apakah pemuda benar-benar mengambil paksa dan menghilangkan kemerdekaan Soekarno-Hatta?

Menarik untuk membaca buku Sidik Kertapati, Seputar Proklamasi 17 Agustus 1945. Sidik Kertapati adalah seorang aktor dari peristiwa itu. Dalam penjelasannya, Sidik Kertapati jelas-jelas menggunakan istilah “pengamanan tokoh nasional”. Menurutnya, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa keluar kota agar mereka terhindar dari Jepang dalam membicarakan tugas mereka yang historis, yakni Proklamasi Kemerdekaan.

Kenapa Rengasdengklot? Karena daerah itu sejak lama sudah menjadi pusat gerakan anti-fasis. Di sana, kata Kertapati, adan kelompok anti-fasis bernama “Sapu Mas”, yang dipimpin oleh seorang perwira PETA, Syudanco Umar Bahsan.

Pada tanggal 15 Agustus 1945, ada pertemuan pemuda di Asrama Baperki (Badan Perwakilan Pelajar Indonesia) di Tjikini 71. Sejumlah tokoh pemuda hadir, seperti Chaerul Saleh, Wikana, Aidit, Djohan Nur, Subadio, Suroto Kunto, dan lain-lain.

Hasil pertemuan itu: Kemerdekaan Indonesia harus dinyatakan melalui Proklamasi. Kemudian, putusan tersebut akan disampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka atas nama Rakyat Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan itu. Artinya, para pemuda menginginkan agar Proklamasi dinyatakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia.

Rapat itu kemudian mengutus Wikana, Aidit, Subadio, dan Suroto Kunto untuk menemui Bung Karno di kediamannya. Wikana bertindak sebagai Jubir pemuda. Utusan pemuda itu mendesak Bung Karno agar menyatakan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945.

Menanggapi permitaan pemuda, Bung Karno menyatakan bahwa dirinya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ia meminta diberi kesempatan untuk berunding dengan pemimpin lainnya. Utusan pemuda mempersilahkan.

Perundingan antar tokoh pemimpin berlangsung saat itu juga. Beberapa saat kemudian, Bung Hatta keluar menemui pemuda untuk menyampaikan hasil perundingan, bahwa usul para pemuda tidak bisa diterima karena dianggap kurang perhitungan dan akan memakan banyak korban jiwa.

Yang menarik, seperti diceritakan Sidik Kertapati, selain plan A: proklamasi dibacakan oleh Soekarno, pemuda punya plan B: Proklamasi akan dilakukan melalui Presidium Revolusi. Hanya saja, proklamasi Plan B ini memerlukan sebuah aksi revolusioner. Bisa berdarah-darah.

Karena itu, ketika Plan A sudah gagal, pemuda bergerak dengan Plan B. Karena Plan B ini bisa memicu kerusuhan, maka Soekarno-Hatta harus diamankan. Disamping, untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang agar mendukung Revolusi Pemuda.

Tetapi revolusi pemuda itu tidak terjadi. Sementara itu, anggota BPUPKI di Jakarta panik karena ‘hilangnya” Soekarno. Sore harinya, Ahmad Subardjo bersama bersama Jusuf Kunto berangkat ke Rengasdengklot untuk menjemput pulang Soekarno-Hatta.

Menurut cerita Sidik Kertapati, pada tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 04.00 dinihari, Soekarno dibangunkan oleh Chaerul Saleh di kediamannya, Pegangsaan Timur 56 Cikini Jakarta. Saat itu Chaerul Saleh mengatakan,  “Keadaan sudah memuncak. Kegentingan harus diatasi. Orang-orang Belanda dan Jepang sudah bersiap menghadapi kegentingan itu. Keamanan Jakarta tidak bisa ditanggung lagi oleh pemuda dan karena itu supaya Bung Karno bersiap berangkat keluar kota.”

Dari ucapan Chaerul itu, jelas upaya pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklot adalah tindakan pengamanan. Versi Sidik Kertapati itu ada kemiripan dengan penjelasan Jusuf Kunto, anggota PETA yang terlibat peristiwa itu. Kepada Mr Subardjo, Yusuf Kunto mengatakan, bahwa alasan mereka membawa Bung Karno dan Hatta adalah karena rasa kekhawatiran bahwa mereka akan dibunuh oleh pihak Angkatan Darat Jepang atau paling sedikitnya dipergunakan sebagai sandera kalau kerusuhan timbul. Maklum, kata Yusuf Kunto, pada tanggal 16 Agustus 1945, pemudan dan PETA merencanakan melaksanakan aksi revolusi.

Saya kira, terkait peristiwa 16 Agustus 1945 itu,  perbedaan antara Bung Karno dan pemuda terkait soal kemerdekaan adalah soal cara. Bung Karno menginginkan Proklamasi Kemerdekaan tetap melalui jalur aman, yakni PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), demi menghindari pertumpahan darah dan jatuhnya korban di kalangan rakyat Indonesia. Sedangkan pemuda menghendaki jalur aksi revolusi, yakni proklamasi kemerdekaan di tengah-tengah massa rakyat.

[5]

Ada bagian yang juga cukup kontroversial di film Soekarno, yakni saat Hatta nyaris ditebas dengan Samurai oleh seorang perwira Jepang. Benarkah peristiwa itu?

Memang, seperti dicatat Hatta dalam Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan, terjadi perdebatan panas antara Hatta mewakili PPKI dengan pimpinan militer Jepang Mayor Jenderal Nishimura. Saat itu, Jenderal Nishimura mengatakan, pihaknya menerima perintah dari atasannya untuk tidak mengubah status-quo. Artinya, Jepang harus mempertahankan keadaan di Indonesia hingga kedatangan sekutu.

Hatta tidak setuju. Menurut Hatta, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sudah disetujui oleh Tokyo. Dan pelaksanan proklamasi itu diserahkan ke PPKI. Namun, Nishimura menimpali bahwa proklamasi itu tidak dibolehkan dan rapat PPKI dilarang.

Hatta naik pitam. Ia merasa Jepang mengingkari janjinya memberi Kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Hatta lantas mengatakan: “Apakah itu janji dan perbuatan Samurai?” Dalam film Hanung, pernyataan Hatta itu memicu kemarahan seorang perwira Jepang yang menghunuskan Samurai ke arah Hatta. Namun, dalam buku Hatta Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan, kejadian itu tidak ada atau tidak disebutkan. Apakah ini murni kreasi Hanung Bramantyo?

Dalam film Soekarno, aksi perwira Jepang itu dihentikan oleh Laksamana Maeda. Selanjutnya, dalam film Soekarno itu, digambarkan peranan Laksamana Maeda yang sangat besar bagi Proklamasi Kemerdekaan. Maeda yang menjamin keamanan, mengumpulkan anggota PPKI dan pemuda di rumahnya, dan lain-lain.

Menurut saya, tanpa menampik jasa Maeda bagi terlaksananya Proklamasi Kemerdekaan, tetapi jasa pemuda Revolusioner dan Rakyat Indonesia tidak bisa diabaikan. Awalnya, rencana Proklamasi Kemerdekaan mau dilaksanakan di Lapangan Ikada. Mobilisasi massa rakyat sudah dipersiapkan ke lapangan itu. Namun, karena pertimbangan keamanan dan tekanan militer Jepang, proklamasi dipindahkan ke halaman rumah Soekarno di Peganggsaan Timur 56 Jakarta.

Proses pelaksanaan Proklamasi di halaman Soekarno bukan tanpa upaya pencegatan oleh Jepang. Seperti diceritakan Sidik Kertapati, 15 menit pasca pembacaan Proklamasi, tentara Jepang datang dengan tujuan menggagalkan proklamasi itu. Tentara Jepang itu sempat mengancam Soekarno. Beruntung, karena Soekarno dikawal oleh pemuda dan rakyat bersenjata bambu-runcing, serdadu Jepang itu mundur. Sejak hari itu rumah Soekarno dikawal Barisan Pelopor yang siap mati.

Jadi, Proklamasi 17 Agustus 1945 itu berjalan tanpa restu Jepang. Juga tidak ada jaminan keamanan dari pihak Jepang [sebagaimana dijanjikan Laksamana Maeda]. Malahan yang terjadi, tentara Jepang hendak menggagalkan Proklamasi itu.

*****

Di luar catatan-catatan kritis di atas, ada beberapa kejanggalan lain. Misalnya, kedatangan Wikana bersama Gatot Mangkoepraja menemui Soekarno dan bercerita soal pembentukan PETA. Setahu saya, di jaman fasisme Jepang, Wikana bekerja di grup Kaigun (angkatan laut Jepang). Di sana ia bersama Ahmad Subardjo.

Aktivitas Wikana itu diketahui PKI. Saat itu Wikana menggunakan nama samaran “Raden Sunoto”. Grup  Kaigun juga membentuk Institut politik bernama “Indonesia Merdeka”. Pimpinannya dipegang oleh Wikana. Institut ini rajin menggelar pendidikan politik bagi pemuda-pemudi. Bung Karno dan Bung Hatta sering diundang sebagai pengajar di Institut ini.

Yang menarik dari film Soekarno karya Hanung ini adalah peranan Inggit Garnasih, istri kedua Bung Karno. Dalam sejarah, peranan Inggit memang besar dalam mengantarkan Soekarno ke cita-cita politiknya. Inggit juga berjasa besar dalam mengorganisir ekonomi untuk membiayai aktivitas politik Soekarno.

Saat Soekarno dipenjara di di rumah penjara Banceuy, Bandung, Inggit banyak menyelundupkan informasi dan bacaan-bacaan ke kamar Soekarno. Informasi dan buku-buku yang diselundupkan Inggit itulah yang membantu Soekarno menyusun pidato pembelaan yang terkenal: Indonesia Menggugat!

Koran “persatuan Indonesia”, yang sebelumnya dinahkodai Bung Karno, kemudian berganti nama menjadi Nyonya Soekarno alias Inggit Garnasih. Dengan begitu, koran tersebut tetap terbit, meskipun Bung Karno dipenjara. Inggit pula yang terus menyemangati Bung Karno. “Soekarno tegakkan dirimu, ingat cita-citamu,” kata Inggit.

Saya juga senang saat nonton film ini di bioskop Metropole XXI: para khalak penonton diminta berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum film dimulai.

Inilah catatan-catatan kritis saya untuk film Soekarno. Catatan ini penting agar film Soekarno tidak menjadi kelanjutan dari proyek “De-sukarnoisasi” yang massif dilakukan sejak Orde Baru hingga sekarang. Agar Soekarno ditempatkan dalam panggung sejarah Indonesia pada tempatnya yang pas. Bukan dikurang-kurangi ataupun dilebih-lebihkan.

Salam nasional: Merdeka!

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • eko

    hanung film “sang pencerah” bagus, tapi untuk “soekarno” sepertinya memang patut digugat oleh rahmawati supaya film ini dibatalkan penayangannya. mungkin setelah ini rahmawati harus menggandeng sineas seperti riri riza atau garin nugroho untuk membuat film tentang bung karno dengan perspektif yang lebih menyoroti aspek-aspek sang proklamator sebagai seorang aktivis pergerakan dan pejuang kemerdekaan seperti yang dipaparkan bung kusno dalam ulasannya di berdikari online ini. dan bung kusno boleh ikut membantu menyusun sekenarionya, pasti puas kita melihat penggambaran soekarno yang membanggakan.

  • vivian idris

    Terima kasih Bung Kusno, atas keterangan lengkap anda tentang Soekarno. Selain interpretasi sutradara yang mendasari penokohan sosok Soekarno dalam film Sorkarno Indonesia Merdeka, jelas sekali bahwa sutradara tidak memiliki pengetahuan cukup tentang tokoh yang menjadi judul film yg dibuatnya. Film ini mengingatkan saya pada black campaign CIA yang membuat filn ttg tokoh mirip Soekarno sedang bercengkrama dengan seorang pelacur. Yang mengeriksn adalah ketika film ini ditonton oleh anak-anak dan orang yang tidak mempelajari sejarah, maka seperti yang anda katakan DeSoekarnoisasi dan pembunuhan karakter Soekarno terjadi lagi.

  • Muhammad G.A.

    Saya adalah pelaku seni, saya juga pernah mementaskan drama panggung biopik Tan Malaka. Maka dari itu saya merasa bisa menebak jalan pikiran Hanung. Apalagi sebelumnya saya juga pernah menonton film biopik “Sang Pencerah” yang diangkat dari kisah K.H. Ahmad Dahlan yang juga dibuat oleh Hanung.

    Begini, saya menebak bahwa Hanung melihat rakyat Indonesia sekarang ini sebetulnya sudah memandang Sukarno sebagai manusia yang sempurna, bahkan titisan dewa. Seorang proklamator, seorang “Pendiri Republik Indonesia” yang tanpa cacat, yang tidak pantas dikontroversikan, karena ada pepatah “tidak ada Bung Karno, tidak ada Indonesia”. Rakyat umum apalagi kaum muda yang kurang ngerti sejarah hanya tahu bahwa Sukarno itu pahlawan nomor 1. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana masa-masa 1959-1966 berlangsung. Mereka tidak tahu bahwa Sukarno pada masa-masa itu sangat kontroversial. Mereka hanya tahu Sukarno sang heroik pada 1945.

    Dan Hanung beranggapan bahwa kalau dia membuat film Sukarno yang lebih menonjolkan supremasi Sukarno, maka filmnya akan terasa mainstream dan membosankan. Toh paradigma rakyat sekarang pada Sukarno lebih banyak yang positif. Lewat film ini, dia ingin menonjolkan sisi manusiawi dari Sukarno. Dia ingin menunjukan bahwa Sukarno itu manusia biasa. Mungin benar saya setuju film ini mereduksi Sukarno dalam segi intelektualisme dan wibawanya, Hanung pun sadar itu. Tapi saya tebak dalilnya ialah untuk mengimbangi paradigma. Paradigma umum yang terlalu berlebihan akan dikurangi menjadi paradigma yang objektif lewat suatu pereduksian.

    Selain memanusiakan atau mengegaliterisasi Sukarno, Hanung pun jelas sekali ingin mengangkat pesan bahwa “Sukarno tidak mendirikan Indonesia sendirian!”. Ia ingin mengangkat bahwa tokoh lain bukanlah pemeran figuran yang berjalan di belakang nama besar Sukarno, melainkan adalah tokoh utama yang sama-sama berjalan berdampingan dengan Bung Karno.

    Soal referensi sebetulnya Hanung sangat objektif, karena dia membaca buku-buku otobiografi serta biografi dari tokoh-tokoh terkait. Dia berdiskusi dengan sejarawan dan budayawan sekelas Sujiwo Tejo. Dia mempertemukan tokoh Sukarnois dengan Anti-Sukarno. Itu mungkin yang perlu diketahui bahwa Hanung dari awal sudah mengusahakan bahwa pembuatan film ini seobjektif mungkin. Mungkin bagi Sukarnois film ini tidak objektif, pun bagi Anti-Sukarno film ini tidak objektif, justru disitulah titik objektifnya, ketika kedua belah kubu sama-sama tidak merasa 100% klop dengan film itu.

    Film Sukarno ini rencananya dibuat twice. Sukarno: Indonesai Merdeka yang menceritakan Sukarno pada masa 1901-1945 adalah seri pertama, nanti ada lagi satu film yang menceritakan kelanjutannya sampai tahun 1970.ketika Bung Karno wafat pada usia 69 tahun. Yang saya khawatir film yang kedua ini, Hanung harus sangat berhati-hati dalam memetakan masa-masa akhir kehidupan Bung Karno karena terselip banyak kontroversi dan isu konspirasi pada masa ini.

  • Muhammad G.A.

    Bung Eko tidak salah menyebut nama “Riri Riza” untuk membuat film Sukarno yang lebih baik? Riri Riza pernah membuat film “Gie” (2005) tentang Soe Hok Gie yang kontra-sukarno pada masa revolusi (60an). Film itu justru yang dengan jelas sekali bahkan gamblang terang-terangan melakukan desukarnoisasi. Sukarno digambarkan sebagai diktator yang haus kekuasaan..

  • Pemuda Minahasa

    Tahun 50an Soekarno membuat para perwira menengah memberontak gara2 hubungannya dengan PKI. (PRRI/Permesta) Padang dan Minahasa

  • Terima kasih atas tanggapannya Bung Muhammad GA.

    Saya kira, anggapan bahwa Soekarno adalah “manusia paling sempurna” atau “titisan dewa” tidak mewakili anggapan masyarakat Indonesia. Mungkin ada yang menganggap itu, tetapi kelihatannya itu hanya dikalangan Soekarnois tulen bekas aktivis PNI atau sekarang ini PDIP.

    Tetapi secara umum, akibat de-sukarnoisasi, Soekarno dilaburkan dalam sejarah Indonesia. Menurut saya, esensi propaganda de-sukarnoisasi itu meliputi: soekarno doyan ‘perempuan’, kolaborator Jepang, terlibat G30S dan sangat rapat dengan PKI, dan lain-lain.

    Asal anda ketahui, sejak awal 1970-an ajaran-ajaran Soekarno dipreteli. Peringatan Hari Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945 dilarang. Ajaran Soekarno dilarang oleh TAP MPRS Nomor XXVI/1966 tentang Panitia Peneliti Ajaran-Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Praktis, anak-anak generasi 1970-an, termasuk saya yang lahir di tahun 1980-an, hanya mengenal Soekarno sebagai Proklamator.

    Saya tidak mengerti kenapa anda menyebut periode 1956-1966 sebagai era paling kontroversial bagi Soekarno. Karena konsep demokrasi terpimpin kah? karena kedekatannya dengan kaum kiri kah? karena politik anti-imperialisme-nya kah? atau keputusannya menandatangani UU pokok agraria tahun 1960 yang berusaha mengembalikan pengelolaan tanah secara demokratis di tangan kaum tani penggarap?

    Saya setuju dengan Bung Pramoedya Ananta Toer, bahwa kendati Soekarno tercatat sebagai Presiden secara formal dari 1945-1965, tetapi Soekarno berkuasa penuh sebagaimana layaknya seorang presiden dalam sistem presidensil hanyalah 1959-1965. Saya kira, salah satu kelicikan Sjahrir, juga orang-orang dibelakangnya, termasuk Belanda, adalah menggunakan dalih “Soekarno kolaborator Jepang” untuk mencegah Soekarno berkuasa penuh sebagai Presiden dan kekuasaan diserahkan kepada Perdana Menteri (yang segera dijabat oleh Sjahrir sendiri). Jadi, sejak 1945 hingga 1959, Soekarno itu hanya simbol bangsa Indonesia. Tukang pidato yang membakar semangat rakyat dan tetap menjaga kesatuan bangsa. Sementara kekuasaan real berada di tangan Perdana Menteri. Padahal, berdasarka konstitusi, Indonesia ini menganut sistem presidensil.

    Lantas apa yang salah? Demokrasi terpimpin. Jangan dianggap demokrasi terpimpin itu benar-benar anti-demokrasi. “Terpimpin” di sini hanyalah pemaknaan bahwa demokrasi itu harus dipimpin oleh program dan tujuan nasional. Jadi, demokrasi terpimpin bukan berarti kekuasaan mutlak di tangan Soekarno. Demokrasi terpimpin ini adalah antitesa dari Demokrasi Barat, yang hanya menganjurkan kebebasan politik (multi-partai, perdebatan sengit di parlemen, dll), tetapi tidak ada demokrasi di lapangan ekonomi. Model demokrasi barat ini, kata Soekarno, tidak cocok dengan prinsip bangsa Indonesia yang hanya menempatkan demokrasi sebagai alat untuk mencapai cita-cita masyarakat adil-makmur. Demokrasi liberal itu, yang menonjolkan riuhnya perdebatan dan persaingan parpol, tidak berkontribusi bagi terbentuknya pemerintahan stabil dan bisa menjalankan pembangunan sebagaimana mestinya.

    Saya juga mau meluruskan perihal gelar “presiden seumur hidup”. Untuk anda ketahui, gelar Presiden Seumur Hidup itu adalah usulan kelompok angkatan 45 (AM Hanafie dan Chaerul Saleh) dan kelompok militer yang khawatir dengan perkembangan pesat PKI. Jadi, usulan gelar Presiden Seumur Hidup ini disematkan oleh eksponen anti-PKI. Mereka khawatir, jika pemilu diselenggarakan sesuai jadwal, yakni 1963, maka PKI akan tampil sebagai pemenang. Dan Indonesia jatuh ke tangan komunis. Untuk membendung itu, maka diusulkan gelar “presiden Seumur Hidup” itu untuk mencegah pelaksanaan pemilu 1963. Dan yang menyematkan itu MPRS. Dalam buku memoarnya AM Hanafi Menggugat; Kudeta Jend. Suharto Dari Gestapu Ke Supersemar, AM Hanafie mengakui bahwa Soekarno sendiri menolak gelar tersebut. Ia tak mau disebut diktator.

    Soekarno sendiri tidak punya basis material untuk jadi diktator. Pertama, Dia tidak ditopang atau memiliki partai politik dominan. PNI di tahun 1960-an tidak benar-benar di bawah kendali Bung Karno. Buktinya, ketika Bung Karno digulingkan oleh Soeharto/militer, sebagian PNI justru menyeberang ke kubu lawan. Kedua, Dia tidak punya kendali terhadap aparatus kekerasan, yakni Kepolisian, Militer/TNI, dan Pengadilan. Bung Karno hanya dekat dengan sejumlah perwira, seperti di AURI dan ALRI. Tetapi tidak mengontrol Angkatan Perang secara keseluruhan. Malahan, dalam banyak kasus, seperti peristiwa 17 Oktober 1952, Angkatan Darat di bawah Komando AH Nasution melancarkan semi-kudeta terhadap Bung Karno. Ketiga, Soekarno adalah pemimpin yang mendapat dukungan sangat kuat dan dicintai oleh rakyatnya. Saya kira, tidak ada alasan untuk seorang pemimpin yang begitu dicintai oleh rakyatnya menjadi seorang diktator.

    Kemudian, saya setuju dengan anda bahwa “Soekarno tidak mendirikan Indonesia sendirian”. Tetapi ada banyak orang, bahkan puluhan juta rakyat, di belakangnya. Tapi, dalam konteks ini, Hanung pun sangat picik; peranan orang-orang kiri sama sekali tidak disinggung. Amir Sjarifoeddin, yang orang komunis, tidak disebut dalam gerakan anti-fasis. DN Aidit, MH Lukman, Sidik Kertapati, dll tidak disebut dalam kelompok pemuda yang membawa Soekarno ke Rengasdengklot. Saya kira, Gie melalui tulisannya “Orang-Orang DI Persimpangan Kiri Jalan” jauh lebih jujur ketimbang Hanung. Malahan, Hanung kelihatannya menonjolkan Muhammadiyah di film Soekarno. Padahal, di tahun 1920-an, Muhamadiyah dikecam oleh kaum pergerakan sebagai organisasi pro-kapitalis.

    Itu dulu tanggapan saya.

  • Untuk Pemuda Minahasa:

    Pemberontakan PRRI/Permesta bukanlah karena PKI. Tetapi karena politik Soekarno yang makin ke kiri dan anti-imperialis. Seperti banyak diungkap dokumen sejarah, di belakang pemberontakan PRRI/Permesta ini adalah CIA/Imperialis AS.

  • Azinar

    omong-omong apakah diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk event seperti itu?