GSBI: Tindak Pengusaha Yang Tidak Berikan THR Sesuai Ketentuan

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) menuntut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk memberikan perlindungan kepada buruh terkait Tunjangan Hari Raya (THR).

Tuntutan itu disampaikan GSBI saat menggelar aksi massa dan sekaligus audiensi di Kantor Menakertrans, Jalan Gatot Subroto Jakarta, kemarin (18/8). Selain itu, GSBI juga menuntut Menakertrans berani menindak tegas pengusaha yang tidak membayarkan THR sesuai ketentuan.

Emelia Yanti MD, Sekjend DPP GSBI yang memimpin aksi ini, menjelaskan mengapa GSBI mendirikan posko pengaduan THR dan mendatangi kantor Menakertrans. Dalam audiensi dengan pihak Kemenakertrnas, Emilia menyampaikan tuntutan GSBI seperti desakan menghapus potongan pajak penghasilan THR, revisi Permenaker Nomor: 4/Men/1994 tentang THR, dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam hal pelaksanaan pembayaran THR.

Ismett Inoni, aktivis GSBI lainnya, mendesak Kemenakertrnas mengumukan secara transparan kepada publik atas temuannya selama membuka POSKO THR, sehingga masyarakat tahu mengerti dan mengetahui proses pembayaran THR tahun ini.

Ismett juga menyoroti maraknya kasus PHK menjelang lebaran. Buruh atau pengurus serikat buruh yang kesulitan mendapatkan ongkos mudik, biasanya pasrah menerima PHK ini dengan kompensasi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut