Pecat Staf Ahli Yang Sedang Hamil, Anggota DPR Akan Dilaporkan Ke BK

Itet Tridjajati Sumarijanto, anggota Komisi X DPR-RI, terancam akan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR.  Ia dianggap telah melakukan tindakan semena-mena dengan memecat Nurely Yudha Sinaningrum, staf ahlinya yang sedang hamil tua.

Menurut Naning, sapaan akrab Nurely Yudha Sinaningrum, niatan Itet untuk memecat dirinya sudah disampaikan ketika usia kandungannya masih empat bulan. Alasan Itet, kata Naning, karena kalau melahirkan nanti akan sibuk mengurus bayi.

“Baginya, itu kerugian karena aku dianggapnya tidak akan mampu bekerja secara penuh,” kata Naning dalam siaran persnya, siang tadi (19/8).

Memasuki bulan Juli 2011, saat usia kandungan Naning sudah tujuh bulan, Itet pun menyampaikan bahwa Naning tinggal punya dua bulan untuk bekerja. Lebih parah lagi, kata Naning, gajinya dipotong 50%.

“Ibu Itet merasa rugi bila mempunyai karyawan dalam keadaan hamil tua,” kata Naning.

Naning menganggap tindakan Itet sebagai pelecehan terhadap kaum perempuan yang sedang hamil.  ” Tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota DPR,” katanya.

Menurut Naning, berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003 pasal 82 ayat (3), ia seharusnya mendapat cuti tiga bulan dan dibayar penuh. Pemberian cuti itu seharusnya dilakukan satu setengah bulan sebelum melahirkan.

Sebaliknya, pemberi kerja yang tidak memenuhi cuti melahirkan merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun.

Pada 1 Agustus 2011 lalu, ketika usia kandungannya sudah masuk tujuh bulan tiga minggu, Naning pun mengajukan hak cuti. Meskipun akan memenuhi, tetapi Itet terlihat marah-marah dan memperlihatkan ketidaksukaan.

“Ibu Itet mengatakan bahwa berapa yang harus dia bayar, setelah ini aku tidak bisa lagi bekerja sebagai stafnya,” katanya.

Pada 3 Agustus 2011, ketika Naning seharusnya menerima gajinya, ia dipanggil Ibu Itet. Pada saat itulah dirinya disodori surat pengunduran diri. ”Jadi, bukan permohonan cuti yang dikabulkan, melainkan PHK,” kata Naning.

Yang lebih tragis lagi, skema surat pengunduran diri atau PHK membuat pembayaran gaji bulan Juli dipotong  50%. Padahal, kebijakan awal Ibu Itet bahwa dua bulan kedepan (Agustus dan September) baru akan dipotong 50%. Skema lainnya adalah THR 1 juta (kurang dari setengah gaji), uang melahirkan 2 juta, uang kemanusian 5 juta.

“Jelas, sebuah keputusan PHK yang sepihak dan merugikan saya. Sehingga saya menolak menandatangani,” katanya.

Tindakan Itet Tridjajati Sumarijanto dianggap melanggar kode etik anggota DPR RI, juga etika, moral, dan kepatutan sebagai wakil rakyat. Karenanya, Naning pun mantap untuk melaporkan Itet ke BK DPR.

Hal ini sekaligus komitmen dia untuk memperjuangkan agenda perubahan  aturan kerja bagi staf (staf pribadi, asisten pribadi, staf ahli) anggota DPR , yang saat ini sama sekali tidak mencantumkan hak normatif sebagai pekerja, seperti: jam kerja, cuti, THR, pesangon, jaminan sosial dan serikat pekerja.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut