Gonjang-ganjing Impor Beras

Impor-beras.jpg

Membanjirnya beras impor jenis medium asal Vietnam di Pasar Induk Beras Cipinang telah memicu gonjang-ganjing politik. Pasalnya, pejabat terkait mengaku tidak pernah menerbitkan izin impor beras jenis tersebut.

Tanggal 22 Januari lalu, sejumlah Menteri di bidang perekonomian melakukan inspeksi di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) untuk mengecek ketersediaan beras. Saat itu Menko Perekonomian Hatta Radjasa, yang memimpin inspeksi itu, tiba-tiba didatangi oleh pedagang yang memprotes keberadaan beras impor asal Vietnam jenis medium di pasar tersebut.

Keberadaan beras impor asal Vietnam itu menjadi polemik. Pertama, sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri, impor beras yang diperbolehkan hanya beras khusus. Sedangkan impor beras medium tidak diperbolehkan. Pada kenyataannya, ada puluhan ribu ton beras impor jenis medium yang masuk di Indonesia.

Kedua, kalaupun impor beras jenis medium diperbolehkan, maka badan atau institusi yang berwenang melakukan itu hanya BULOG. Pada kenyataannya, BULOG mengaku tidak pernah terlibat dalam kegiatan impor beras medium tersebut. (Sumber: Liputan6.com)

Ketiga, stok beras nasional kita untuk tahun 2013 mengalami surplus 2 juta ton. Hingga akhir Desember 2013 lalu, stok beras yang berada di dalam gudang Bulog masih mencapai 2,1 juta ton. Artinya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memerintahkan Bulog melakukan impor beras. (Sumber: Metrotvnews.com)

Keempat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim, impor beras sebanyak 16.900 ton itu sudah mengantongi Surat Perizinan Impor (SPI) dan laporan surveyor (LS). Namun, ada dugaan bahwa importir menyalahgunakan SPI untuk beras khusus untuk mendatangkan beras jenis medium. Penyalahgunaan itu kemungkinan besar terjadi karena kesamaan kode HS (harmonization system) antara beras impor umum dan beras impor khusus, yakni kode 1006.30.99.00.

Jadi, impor beras asal Vietnam itu bermasalah. Ironisnya, hampir semua pemangku kebijakan yang berkaitan dengan impor beras ini, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, DJBC, dan Kementerian Keuangan, saling lempar kesalahan. Kementerian Pertanian mengaku tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan untuk mengimpor beras dari Vietnam. Sementara DJBC mengaku bahwa impor beras itu sudah mengantongi SPI dan LS.

Yang ironis adalah respon Gita Wirjawan, yang beberapa hari lalu mengundurkan diri sebagai Menteri Perdagangan. Ia malah menuding media dan oknum tertentu telah mempolitisir dan membesar-besarkan isu impor beras medium asal Vietnam itu. “Terserah orang mau menganggap seperti apa terkait pengunduran diri saya. Tapi, saya akan mencari tahu media dan orang dibelakang yang mempolitisir beras impor vietnam tersebut,” kata Gita, yang saat ini menjadi peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah turun tangan menyelidiki adanya dugaan pelanggaran terkait impor beras asal Vietnam tersebut. Namun, penyelidikan BPK ini hanya akan mengarah pada dugaaan pelanggaran prosedur impornya saja. Bukan pada substansi persoalannya: kebijakan impor beras itu sendiri.

Masalahnya, wacana dominan yang menguasai politik pangan saat ini adalah liberalisasi impor pangan. Wacana ini sangat dominan sejak Indonesia menjadi pasien IMF dan WTO. Alhasil, sejak itu, kendati produksi pangan domestik mengalami surplus, kebijakan impor pangan tetap jalan terus. Malahan, impor tersebut terkadang dilakukan bersamaan panen rayat. Dalam beberapa tahun terakhir, impor beras Indonesia rata-rata mencapai 2 juta ton.

Indonesia, dengan jumlah penduduk 230-an juta, tentu merupakan pasar empuk bagi negara-negara surplus beras, seperti Vietnam, Thailand, Jepang, Amerika Serikat, India, dan Kamboja. Padahal, dengan predikat negara agraris, Indonesia seharusnya sanggup memenuhi kebutuhan beras rakyatnya.

Pada kenyataannya, liberalisasi impor beras justru telah meluluh-lantakkan cita-cita untuk berdaulat di bidang beras. Pertama, kebijakan liberalisasi impor beras ini telah menghancurkan produsen lokal, yakni petani-petani kita. Penyebanya, beras hasil produksi petani kita, yang kurang didukung oleh modal dan teknologi, tidak bisa bersaing dengan beras impor yang harganya lebih murah.

Akibatnya, petani kita kehilangan akses pasar. Kalaupun mendapat pasar, harga jualnya lebih rendah dari biaya produksi. Alhasil, kegiatan bertani dianggap tidak lagi ekonomis–tidak sanggup mencukupi kebutuhan rumah-tangga petani. Akibatnya, dalam 10 tahun terakhir, seperti dicatat oleh Biro Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan sebesar 5,04 juta rumah tangga petani di Indonesia.

Lebih lanjut, situasi itu berdampak pada ketidakmampuan kita meningkatkan produksi beras nasional kita. Situasi ini pula yang menggiring negara ini dalam lingkaran “negara-negara yang bergantung pada beras impor”. Sangat ironis, negeri yang terkenal agraris ini, dengan sekitar 43% penduduknya bergantung di sektor pertanian, justru menggantungkan “dapurnya” dari beras impor.

Kedua, liberalisasi impor beras menciptakan ekonomi rente yang sangat menggiurkan. Selisih harga antara beras impor yang lebih murah dibanding beras lokal menjadi lahan bisnis menggiurkan bagi importir, distrubutor, tengkulak, dan birokrat pemangku kebijakan.

Sebagai contoh, saat ini perbedaan harga antara beras impor dan beras lokal mencapai Rp 1000,- per kilogram. Artinya, dengan mengimpor satu juta ton saja, keuntungan yang bisa didapat mencapai Rp 1 Triliun. Tak hanya dinikmati oleh para importir, tetapi birokrat pemangku kebijakan pun tentu akan ‘keciptaran’ dengan marjin keuntungan itu.

Soal pangan adalah soal hidup dan matinya suatu bangsa, kata Bung Karno. Sebuah bangsa yang besar, dengan 230-an juta penduduk, tidak bisa menggantungkan “perut” rakyanya kepada impor. Seharusnya, kalau kita bicara politik pangan, fokus kita adalah bagaimana mengerahkan semua potensi nasional untuk memproduksi pangan.

Dalam konteks ini, peranan petani sebagai produsen menjadi sangat vital. Supaya petani bisa berproduksi, negara harus memberikan jaminan tanah, modal, teknologi, dan akses pasar kepada petani. Dalam konteks ketersediaan tanah untuk berproduksi, Land-reform–sebagaimana diamanatkan UUPA tahun 1960–menjadi syarat mutlak untuk mendorong demokratisasi dan redistribusi tanah yang adil bagi petani.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut